JAKARTA, SP - Presiden Prabowo Subiant, melakukan reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025). Sejumlah menteri diganti, yakni di antaranya pertama Kemenko Polkam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi

dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, pergantian ini dilakukan atas berbagai pertimbangan dan masukan evaluasi.

“Maka pada sore hari ini sekaligus Pak Presiden memutuskan melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan yakni Kemenko Polkam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga," kata Prasetyo Hadi.

Selain pergantian dan pelantikan menteri baru, Prabowo juga melantik menteri untuk Kementerian baru yakni Menteri Haji dan Umrah.

Beberapa di antaranya yang terkena reshuffle adalah Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan serta Dito Aritedjo Menteri Pemuda dan Olahraga.

Mensesneg Prasetyo menjelaskan, jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam) untuk sementara waktu belum ditunjuk secara definitif.

“Untuk sementara waktu Presiden akan menunjuk ad interim dan nanti akan diumumkan. Saya belum berani mengumumkan sebelum ditandatangani,” ujarnya.

Sementara itu, pelantikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) juga tertunda. Hal ini lantaran calon menteri yang ditunjuk sedang berada di luar kota sehingga tidak dapat mengikuti prosesi sore ini.

“Untuk Menpora belum bisa dilantik karena ada di luar kota, sehingga akan dijadwalkan kembali pada prosesi pelantikan selanjutnya,” jelas Prasetyo. Dengan demikian, meski sejumlah menteri baru sudah resmi dilantik sore ini, masih ada kursi strategis yang akan segera diumumkan dan disahkan oleh Presiden dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Prabowo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet untuk pertama kalinya pada Rabu (19/2/2025). Terdapat satu menteri yang dicopot Prabowo dalam reshuffle saat itu, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Prabowo kemudian melantik guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto sebagai mendiktisaintek menggantikan Satryo Soemantri.

Hasil Evaluasi Menyeluruh

Istana Negara menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang telah dipertimbangkan dalam jangka panjang.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menepis anggapan bahwa pergantian sejumlah menteri, termasuk Menko Polhukam Budi Gunawan, berkaitan dengan kerusuhan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu.

“Ya tidak ada karena suatu hal yang spesifik begitu. Ini semua bagian dari evaluasi yang menyeluruh,” ujar Prasetyo seusai pelantikan di Istana Negara.

Prasetyo menjelaskan, dalam reshuffle jilid II ini, Prabowo tidak hanya mengganti lima menteri, tetapi juga membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah, sebagai tindak lanjut pembahasan RUU Haji bersama DPR.

Adapun lima pos kementerian yang mengalami perombakan ialah Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pengangkatan menteri dan wakil menteri yang akan menjabat di Kementerian Haji dan Umrah. Pelantikan dilakukan pada hari ini juga,” lanjutnya.

Meski demikian, Istana belum mengumumkan secara definitif siapa pengganti Budi Gunawan sebagai Menko Polhukam. Untuk sementara, jabatan tersebut akan diisi pejabat ad interim.

Prasetyo menutup keterangannya dengan harapan reshuffle ini membawa perbaikan kinerja pemerintahan. “Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat,” ujarnya.

Antara Stabilitas dan Kekecewaan Publik

Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli menjelaskan reshuffle kabinet memang hak prerogatif presiden. Namun, Presiden Prabowo tidak bisa mengesampingkan aspirasi publik yang menginginkan adanya evaluasi terhadap para menteri.

Dan menurutnya, publik tentu akan setuju jika reshuffle, bukan hanya itu menjadi hak prerogatif presiden, tapi juga menjadi harapan publik jika menteri-menteri kinerja jeblok diganti.

“Perlu kiranya mendapat atensi dari Pak Prabowo. Publik ingin adanya reshuffle karena melihat beberapa menteri yang performanya kurang memuaskan. Jangan sampai publik kemudian kecewa yang berujung ketidak puasan dan distrust,” ucap Lili.

Lili menjelaskan, Presiden Prabowo memiliki kriteria tertentu dalam menentukan reshuffle, antara lain faktor pakta integritas, loyalitas pada presiden, serta tercapainya target yang ditetapkan. Selain itu, hasil survei juga dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan ini.

“Tentu presiden punya kriteria atau ukuran untuk melakukan reshuffle, antara lain pakta integritas, tidak loyal pada presiden, punya agenda sendiri, target tidak tercapai, bisa juga merujuk pada hasil survei,” tambahnya.

Lili Romli juga menekankan bahwa jika reshuffle dilakukan secara objektif dan sesuai dengan harapan publik, hal itu akan memberikan dampak positif bagi Presiden Prabowo.

“Saya kira kalau reshufflenya objektif, sesuai dengan harapan publik, akan berdampak positif pada presiden itu sendiri. Publik semakin trust dan approval rating tentang kepuasan akan terjaga,” ungkapnya.

Dengan demikian, reshuffle kabinet tidak hanya berfungsi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, tetapi juga untuk menjaga citra dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo.

Sementara itu Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai, majunya mundurnya reshuffle kabinet bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, memang seperti dikatakan oleh Presiden itu sendiri bahwa kinerja menterinya baik dan solid.

“Kedua, untuk menjaga stabilitas kabinet. Seperti diketahui yang menjadi menteri berasal dari gerbong yang beragam, yang semua harus diakomodir, yaitu dari gerbong petahana atau gerbong yang diduga dekat dengan Pak Jokowi, lalu gerbong parpol, gerbong relawan, gerbong perwakilan ormas dan daerah, dan gerbong teknokrat. Ketiga, reshuffle menunggu momentum yang tepat,” paparnya.

Lili menyampaikan, semua pihak memperkirakan akan ada reshuffle kabinet pasca kongres PDIP. Namun, katanya, ternyata PDIP memilih untuk tetap berada di luar pemerintahan sehingga reshuffle tidak terjadi.

Sementara itu, terkait pernyataan Presiden Prabowo yang berulangkali menyatakan di hadapan para menterinya sebagai nahkoda dan kaptennya, Lili melihat, masyarakat bisa menduga ada menteri yang memiliki loyalitas ganda.

“Dengan adanya pernyataan tersebut tersirat sepertinya ada menteri yang loyalitasnya ganda, mendua. Jika ini benar tentu menjadi problematik,” papar Lili.

Sementara itu, Manager Program Pusat Polling (Puspoll) Indonesia Luqmanul Hakim menyampaikan, fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo di satu tahun pertama adalah menjaga stabilitas politik nasional. Kondisi stabilitas ini merupakan modal penting untuk pembangunan.

“Stabilitas yang kita lihat saat ini adalah capaian besar. Namun, stabilitas hanya akan berarti jika dibarengi kerja nyata dari para menteri di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan pertahanan,” ujar Luqmanul Hakim.

Menurut Luqmanul, kepemimpinan Prabowo ditandai dengan keberanian mengambil langkah-langkah strategis yang menekankan persatuan nasional dan dialog inklusif. Ia menilai, komunikasi politik yang ditempuh pemerintahan saat ini berhasil meredakan ketegangan dan menciptakan ruang konsensus di kalangan elit politik maupun masyarakat.

“Dialog lebih diutamakan ketimbang konfrontasi, dan ini memberi dampak positif bagi kepercayaan publik,” katanya.

Meski stabilitas telah terjaga, publik kini menantikan langkah konkret para menteri Kabinet Merah Putih. Menurut Puspoll, kinerja kabinet akan menjadi ujian utama Prabowo menjelang satu tahun pemerintahan.

“Harapan rakyat jelas: stabilitas yang sudah tercapai harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat. Di sinilah para menteri harus membuktikan kapasitas dan kinerjanya semata-mata melayani rakyat,” tegas Luqmanul.

Dengan stabilitas politik yang kuat, Indonesia disebut memiliki momentum besar untuk fokus pada agenda pembangunan untuk mempercepat capaian kesejahteraan rakyat.

“Kita optimistis, dengan stabilitas yang ada dan dukungan publik, pemerintahan Prabowo bisa mendorong lahirnya program-program strategis yang membawa manfaat luas,” kata Luqmanul Hakim.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyampaikan, reshuffle menjadi momentum bagi PDIP untuk masuk kabinet bentukan presiden Prabowo, dan menggusur para loyalis Jokowi dan PSI yang ada dikabinet Merah Putih. Menurutnya secara politik PDIP sangat memungkinkan mengganti posisi PSI yang saat ini dipimpin Putra Bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.

“Secara politik juga PSI tidak miliki kekuatan di lingkar elit kekuasaan,” tegas Dedi.

Dedi memaparkan mengapa Presiden Prabowo perlu mengganti menteri-menteri yang dianggap orang dekatnya Jokowi, karena rasa loyalitas mereka terhadap Presiden Prabowo Subianto terbagi kepada Jokowi. Jangan sampai ada pembangkangan diam diam terhadap Prabowo dengan sikap mendua anggota kabinet binaan Jokowi dan Kaesang Pangarep melalui PSI, karena Presiden saat ini adalah Prabowo Subianto.

“Loyalitas menteri yang seharusnya fokus dan tunduk pada Presiden, ini misalnya para menteri yang justru cenderung lebih loyal pada Jokowi yang bukan lagi Presiden, menteri yang tidak menunjukkan fokus pada Presiden Prabowo pantas diganti agar tidak ada tafsir matahari kembar di pemerintah,” paparnya.

Lalu mengapa Presiden Prabowo menyampaikan belum melakukan pergantian menteri, Dedi melihat, Presiden Prabowo tidak bisa bergerak cepat serta mudah dalam mengambil keputusan, karena terlalu banyak pihak yang mempengaruhi Prabowo saat ini.

“Presiden Prabowo juga terkesan tidak menyukai polemik, sehingga perlu langkah hati-hati dalam melakukan pergantian,” ucapnya. (cnn/tim/cnn)

Kementerian Baru Urus Haji dan Umrah

KEMENTERIAN Haji dan Umrah Republik Indonesia, adalah kementerian pada pemerintah eksekutif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia, serta bertugas melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian ini merupakan peningkatan dari Badan Penyelenggara Haji dan peleburan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dari Kementerian Agama (Kemenag).

Nomenklatur urusan haji awalnya berada di Departemen Dalam Negeri (sekarang Kementerian Dalam Negeri) pada tahun 1945. Kemudian urusan haji dan masjid berpindah ke Departemen Agama pada 1946.

Nomenklatur Urusan Haji ini kemudian ditingkatkan menjadi Departemen Urusan Haji pada tahun 1965 pada perombakan Kabinet Dwikora I, yang dipimpin oleh Menteri Urusan Haji. Departemen yang dibentuk ini berada di bawah Kementerian Koordinator Kompartimen Agama. Departemen ini hanya bertahan sampai 25 Juli 1966 ketika pembubaran Kabinet Dwikora III.[4][5]

Dalam kurung waktu dari 1966 hingga 2024, nomenklatur haji kembali menjadi direktorat jenderal dari Kementerian Agama. Pada tahun 1979, urusan haji digabung bersama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Nomenklatur umrah pun ditambahkan pada tahun 2006 seusai kebutuhan masyarakat, dan nomenklatur haji dipisahkan kembali dari nomenklatur bimbingn masyarakat Islam, sehingga menjadi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Kemudian pada pemerintahan Presiden ke-8 Indonesia Prabowo Subianto, dibentuklah badan khusus untuk mengatur urusan haji, sebagian besar tugas dan fungsinya dialihkan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemudian, fungsi direktorat jenderal tersebut sepenuhnya dialihkan setelah terbentuk Kementerian Haji dan Umrah pada September 2025.

Adalah Mochamad Irfan Yusuf, yang resmi dilantik Presiden sebagai Menteri Haji dan Umrah dalam perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Irfan mengaku kaget saat menerima panggilan mendadak dari Letkol Inf Teddy untuk datang ke Istana dengan mengenakan jas lengkap.

“Tadi jam 2 saya di kantor, saya ditelepon oleh Letkol Teddy untuk datang ke Istana dengan mengenakan seragam jas lengkap. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan, ternyata tadi saya dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah,” ungkap Irfan usai pelantikan.

Setelah prosesi, Irfan bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mendapat pengarahan langsung dari Presiden. Kepala negara berpesan agar Kementerian Haji fokus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

“Penugasan kepada kami merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat. Saya katakan berat karena 10 bulan terakhir saya tahu persis bagaimana medan haji, baik di Indonesia maupun di Saudi,” ujarnya.

Terkait pekerjaan rumah utama, Irfan menekankan perlunya langkah-langkah konkret untuk menekan biaya haji agar lebih terjangkau.

“Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berpikiran atau berupayakan bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Irfan menegaskan pihaknya akan segera bergerak cepat bersama jajaran kementerian untuk menindaklanjuti arahan Presiden. Dia juga berharap dukungan semua pihak dalam menjalankan amanah baru tersebut.

“Karena itu tadi saya sangat bergembira bahwa Presiden menyampaikan, lakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita. Saya kira itu,” kata Irfan.

Sebagai sebuah babak baru dalam sejarah pelayanan ibadah haji dan umrah di Indonesia telah dimulai. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Irfan Yusuf, atau yang lebih dikenal dengan sapaan akrab Gus Irfan, sebagai Menteri Haji dan Umrah.

Pelantikan yang berlangsung khidmat di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (8/9/2025) ini menandai lahirnya sebuah kementerian baru yang khusus menangani urusan haji dan umrah.

Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jutaan jemaah haji dan umrah Indonesia. Kementerian Haji dan Umrah akan fokus pada penyelenggaraan, pengawasan, serta peningkatan layanan, dengan tujuan utama memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik dan bermakna bagi setiap jemaah.

Tak hanya Gus Irfan, Dahnil Anzar Simanjuntak juga turut dilantik sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Keduanya ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 86P Tahun 2025, yang menegaskan komitmen pemerintah untuk menempatkan figur-figur kompeten dalam posisi strategis ini.

Dalam suasana yang penuh khidmat, Presiden Prabowo memimpin langsung proses pengucapan sumpah jabatan. Dengan suara lantang, ia mendiktekan sumpah yang diikuti oleh Gus Irfan dan Dahnil, menandakan kesiapan mereka untuk mengemban amanah konstitusi dengan penuh tanggung jawab.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap mereka serentak, diikuti tepuk tangan meriah dari para tamu undangan.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, mulai dari pejabat negara hingga tokoh masyarakat, yang memberikan ucapan selamat kepada kedua pejabat baru. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan dan harapan atas perubahan positif yang akan dibawa oleh Kementerian Haji dan Umrah.

Pembentukan kementerian ini sontak menuai berbagai reaksi positif dari masyarakat. Banyak yang menilai bahwa langkah ini adalah jawaban konkret dari pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk masalah antrean panjang, biaya yang terus meningkat, serta kualitas layanan yang belum optimal.

Gus Irfan, sebagai tokoh muda NU yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan umat Islam, diharapkan dapat membawa angin segar dalam pengelolaan ibadah haji dan umrah.

Sementara itu, Dahnil Anzar, dengan pengalaman dan jaringan yang luas, diharapkan mampu memperkuat koordinasi kementerian, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa setiap jemaah haji dan umrah asal Indonesia mendapatkan layanan terbaik, mulai dari proses pendaftaran hingga kembali ke tanah air.

Harapannya, ibadah haji dan umrah tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga pengalaman spiritual yang mendalam dan tak terlupakan. (wik)