16 OKTOBER

Hotspot Capai 20.334 Titik, Waka Komisi IV Minta Pemerintah Bergerak Sebelum Karhutla Meluas

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman. Foto: DPR RI

JAKARTA,SP — Lonjakan jumlah titik panas (hotspot) hingga mencapai 20.334 titik dalam sehari menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai peningkatan tersebut harus segera direspons sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Berdasarkan pemantauan Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi) Kementerian Kehutanan per 14 Oktober 2026, sebanyak 20.334 titik panas terdeteksi di Indonesia dalam periode 24 jam.

“Angka tersebut harus menjadi perhatian serius. Konsentrasi titik panas dalam jumlah besar dapat menjadi sinyal awal yang membutuhkan pemeriksaan dan respons cepat di lapangan,” tegas Alex Indra Lukman, Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Pada Senin (12/10) pukul 21.00 WIB, laporan mencatat terdapat 1.085 hotspot nasional dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence). Di enam provinsi prioritas, jumlah hotspot melonjak menjadi 542 titik dari sebelumnya 238 titik.

Dari total hotspot yang terdeteksi, sebanyak 1.784 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 17.916 tingkat sedang, dan 634 tingkat rendah. Kalimantan Tengah mencatat jumlah terbanyak, yakni 11.166 titik, disusul Sumatera Selatan sebanyak 2.404 titik dan Kalimantan Selatan sebanyak 1.156 titik.

Menurut Alex, pemerintah tidak boleh menunggu hingga kebakaran semakin membesar sebelum meningkatkan langkah penanganan. “Pemerintah tidak boleh menunggu sampai api membesar, asap meluas, atau masyarakat mulai mengalami gangguan kesehatan untuk meningkatkan penanganan,” tuturnya.

Ia menjelaskan teknologi satelit telah membantu pemerintah memantau wilayah yang luas dan mengidentifikasi indikasi kebakaran. Namun, efektivitasnya bergantung pada kecepatan petugas menindaklanjuti informasi tersebut di lapangan.

“Teknologi satelit telah membantu Pemerintah memantau wilayah yang luas dan mengidentifikasi indikasi kebakaran.Namun, manfaatnya sangat bergantung pada kemampuan petugas menindaklanjuti informasi tersebut,” ungkap Alex.

Karena itu, ia meminta setiap titik panas berisiko tinggi segera diverifikasi melalui pengecekan lapangan, patroli, serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

“Wilayah dengan konsentrasi hotspot tinggi harus menjadi prioritas, terutama jika berdekatan dengan permukiman, kawasan gambut, lahan pertanian, atau area yang sulit dijangkau,” jelasnya.

Alex menambahkan, lonjakan hotspot tersebut menjadi sinyal bahwa sistem pencegahan karhutla perlu bekerja lebih cepat dan lebih terarah agar kebakaran dapat dicegah sejak dini. (nif)