Opini post author Kiwi 15 November 2026

Dari Karhutla hingga Konflik Agraria, Magister PSDAL UPB Siapkan SDM Pengelola Lingkungan Berkelanjutan dengan Mengintegrasikan Ilmu Lingkungan, Hukum, dan Kebijakan untuk Masa Depan Kalbar

Photo of Dari Karhutla hingga Konflik Agraria, Magister PSDAL UPB Siapkan SDM Pengelola Lingkungan Berkelanjutan dengan Mengintegrasikan Ilmu Lingkungan, Hukum, dan Kebijakan untuk Masa Depan Kalbar

Oleh: Dr. H. Rahmad Satria, S.H., M.H. / Ketua Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSDAL), Sekolah Pascasarjana Universitas Panca Bhakti Pontianak

KALIMANTAN Barat sesungguhnya sedang menghadapi sebuah paradoks pembangunan. Di satu sisi, provinsi ini dianugerahi kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang luar biasa.

Hutan tropis, lahan gambut, sungai-sungai besar, kawasan pesisir, keanekaragaman hayati, serta potensi pertambangan dan perkebunan merupakan modal ekonomi yang sangat besar.

Namun, di sisi lain, kekayaan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas tata kelola lingkungan, keadilan penguasaan sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), kerusakan ekosistem gambut, pencemaran sungai, konflik agraria, tumpang tindih pemanfaatan lahan, hingga persoalan aktivitas pertambangan dan ekspansi perkebunan merupakan rangkaian persoalan yang memperlihatkan bahwa pembangunan di Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan mendasar.

Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar mengelola kekayaan alam untuk kesejahteraan masyarakat, atau justru sedang membiarkan sumber daya alam menjadi objek eksploitasi yang menyisakan persoalan ekologis dan sosial bagi generasi berikutnya?

Pertanyaan ini penting karena pembangunan tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi, luasnya kawasan perkebunan, banyaknya izin usaha, pertumbuhan produksi, atau pembangunan infrastruktur.

Pembangunan harus dinilai dari kemampuannya menciptakan kesejahteraan yang adil, menjaga keberlanjutan lingkungan, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak masyarakat.

Persoalan lingkungan di Kalimantan Barat bukan semata-mata persoalan ekologi. Ini adalah persoalan tata kelola, persoalan kebijakan publik, persoalan hukum, persoalan ekonomi, sekaligus persoalan keberpihakan kepada masyarakat.

Benahi Akar Persoalannya

Setiap kali musim kemarau tiba, ancaman kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian. Pemerintah, aparat TNI-Polri, relawan, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan bergerak melakukan pencegahan serta pemadaman.

Namun, kita perlu berani melihat persoalan ini secara lebih mendalam. Mengapa karhutla terus menjadi ancaman yang berulang? Apakah persoalannya hanya terletak pada faktor cuaca dan kondisi alam, atau terdapat persoalan mendasar dalam tata kelola lahan, pengawasan, pengelolaan gambut, dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan?

Menurut saya, pendekatan penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pemadaman ketika api sudah membesar. Pemadaman merupakan tindakan penting, tetapi pencegahan harus menjadi prioritas utama.

Kita membutuhkan evaluasi terhadap tata guna lahan, pengelolaan kawasan gambut, sistem pengawasan, kesiapan infrastruktur pengendalian kebakaran, serta tanggung jawab setiap pihak yang melakukan aktivitas pemanfaatan lahan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan pencegahan karhutla berjalan secara konsisten, bukan hanya aktif ketika bencana terjadi.

Di sinilah pentingnya pendekatan ilmiah.

Persoalan karhutla harus dikaji melalui ilmu lingkungan, hidrologi gambut, perubahan iklim, tata ruang, ekonomi lingkungan, hingga instrumen hukum dan kebijakan publik.

Jangan sampai kita terus mengulang pola yang sama, api dipadamkan, keadaan membaik, kemudian persoalan serupa kembali terjadi pada musim berikutnya. Jika demikian, kita sesungguhnya baru menangani gejala, belum menyelesaikan akar masalah.

Berhadapan dengan Hak Masyarakat

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah konflik agraria dan tumpang tindih penguasaan serta pemanfaatan lahan.

Kalimantan Barat memiliki dinamika hubungan yang kompleks antara masyarakat lokal, masyarakat adat, pemerintah, dan korporasi. Dalam banyak persoalan pemanfaatan sumber daya alam, terdapat kepentingan yang saling berhadapan, mulai dari kepentingan investasi, perizinan, tata ruang, penguasaan tanah, hingga pengakuan hak masyarakat adat.

Saya berpandangan bahwa investasi pada dasarnya diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, investasi tidak boleh ditempatkan di atas prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Pertumbuhan ekonomi yang dibangun dengan mengabaikan hak masyarakat berpotensi melahirkan konflik berkepanjangan. Sebaliknya, perlindungan terhadap hak masyarakat juga harus didukung dengan tata kelola yang jelas, administrasi pertanahan yang tertib, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan berkeadilan.

Negara harus hadir sebagai penjamin keseimbangan kepentingan, bukan sekadar menjadi pemberi izin atau fasilitator investasi.

Persoalan pengakuan masyarakat adat, hak atas tanah, tumpang tindih perizinan, serta pemanfaatan kawasan hutan membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif. Tidak cukup hanya melihat dokumen administratif, tetapi juga harus memperhatikan sejarah penguasaan tanah, kondisi sosial masyarakat, ketentuan hukum yang berlaku, dan prinsip keadilan substantif.

Kita perlu membangun tata kelola agraria yang memberikan kepastian kepada investor sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Sebab, investasi yang sehat bukanlah investasi yang meninggalkan konflik, melainkan investasi yang tumbuh bersama masyarakat dan tetap menghormati daya dukung lingkungan.

Kepastian Hukum dan Keberanian Penegakan Aturan

Salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan sumber daya alam adalah kesenjangan antara regulasi dan implementasi.

Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, pertanahan, pertambangan, perkebunan, serta tata ruang. Akan tetapi, keberadaan regulasi tidak otomatis menjamin terciptanya tata kelola yang baik.

Persoalan justru muncul ketika koordinasi antarlembaga tidak berjalan optimal, pengawasan tidak konsisten, pelaksanaan kewajiban lingkungan tidak efektif, atau penegakan hukum tidak memberikan kepastian dan keadilan.

Dalam perspektif hukum tata negara, pengelolaan sumber daya alam berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam mengatur, mengelola, melindungi, dan memastikan pemanfaatan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Artinya, negara tidak boleh kehilangan orientasi dalam mengelola sumber daya alam.

Kepastian hukum harus berlaku bagi semua pihak. Pelaku usaha harus memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan investasi, tetapi pada saat yang sama wajib memenuhi seluruh ketentuan lingkungan dan tanggung jawab sosialnya.

Masyarakat juga harus mendapatkan perlindungan hukum ketika hak-haknya terancam oleh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam.

Penegakan hukum lingkungan tidak boleh bersifat tebang pilih. Prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan di hadapan hukum harus menjadi landasan.

Kita membutuhkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, pengawasan yang berbasis data, keterbukaan informasi perizinan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan.

Tanpa itu semua, regulasi hanya akan menjadi tumpukan dokumen yang tidak cukup kuat untuk menjawab persoalan di lapangan.

Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan

Ada pandangan yang menganggap bahwa perlindungan lingkungan dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, terdapat pula pandangan bahwa aktivitas ekonomi merupakan penyebab utama kerusakan lingkungan.

Mempertentangkan kedua kepentingan tersebut bukanlah pendekatan yang tepat. Pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan seharusnya berjalan beriringan. Yang perlu dikritisi bukan investasi sebagai sebuah kegiatan ekonomi, melainkan model pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Senua pihak harus memahami bahwa lingkungan hidup memiliki batas kemampuan dalam menopang aktivitas manusia. Ketika pemanfaatan sumber daya alam melampaui kapasitas ekologisnya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh alam, tetapi juga oleh masyarakat.

Pencemaran sungai, banjir, kerusakan lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan menurunnya kualitas lingkungan akan menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar dalam jangka panjang.

Karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus didasarkan pada kajian ilmiah dan perhitungan yang matang.

Instrumen seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), audit lingkungan, evaluasi kebijakan tata ruang, serta pengawasan terhadap kewajiban pemulihan lingkungan harus benar-benar menjadi alat pengendalian pembangunan, bukan sekadar persyaratan administratif.

Kita harus mengubah cara pandang. Lingkungan bukan penghambat pembangunan. Lingkungan adalah fondasi utama keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

SDM yang Memahami Lingkungan, Hukum, dan Kebijakan

Di tengah kompleksitas persoalan tersebut, satu hal yang sering kurang mendapatkan perhatian adalah kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.

Kalbar membutuhkan tenaga ahli yang tidak hanya memahami teori ekologi, tetapi juga mampu membaca kebijakan publik, memahami aspek hukum, menganalisis dampak ekonomi, melakukan penelitian, serta memahami dinamika sosial masyarakat.

Seorang ahli lingkungan harus mampu melihat persoalan secara menyeluruh. Ketika terjadi konflik agraria, misalnya, persoalannya tidak cukup dianalisis dari sisi kondisi tanah. Harus dipahami pula aspek hukum pertanahan, kebijakan tata ruang, perizinan, sejarah penguasaan lahan, kepentingan ekonomi, dan hak masyarakat.

Demikian pula ketika menghadapi persoalan pencemaran sungai. Diperlukan kemampuan memahami kualitas air, aktivitas industri, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), perilaku masyarakat, kebijakan pengawasan, dan tanggung jawab hukum pihak-pihak terkait.

Inilah alasan mengapa pendekatan multidisipliner menjadi sangat penting. Maka, hadirlah Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSDAL) Sekolah Pascasarjana Universitas Panca Bhakti Pontianak.

Dengan melihat bahwa Kalimantan Barat membutuhkan ruang akademik yang mampu mempertemukan berbagai disiplin ilmu untuk menjawab persoalan nyata daerah.

PSDAL UPB Pontianak dikembangkan dengan pendekatan yang mengintegrasikan ilmu lingkungan, hukum, ekonomi, sosial, dan kebijakan publik.

Mahasiswa tidak hanya dibekali pemahaman mengenai Ekologi dan Ilmu Lingkungan Lanjut, tetapi juga Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam, Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya Alam, AMDAL dan Audit Lingkungan, Manajemen Pengelolaan DAS dan Wilayah Pesisir, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, serta Sosiologi Lingkungan dan Resolusi Konflik Sumber Daya Alam.

Kombinasi keilmuan ini diharapkan mampu membentuk lulusan yang memiliki kemampuan analitis, kritis, dan solutif. Pendidikan magister tidak boleh hanya menjadi tempat memperoleh gelar akademik. Pendidikan harus menjadi ruang untuk membangun kapasitas berpikir, memperkuat kemampuan penelitian, serta menghasilkan gagasan yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

Pusat Solusi bagi Persoalan Daerah

Bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab lebih besar daripada sekadar menyelenggarakan perkuliahan dan menghasilkan lulusan.

Kampus harus menjadi pusat penelitian, pusat pengembangan gagasan, ruang dialog kebijakan, sekaligus mitra strategis pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Kalimantan Barat membutuhkan penelitian yang tidak berhenti di perpustakaan atau jurnal ilmiah. Hasil penelitian harus mampu memberikan rekomendasi kebijakan dan solusi yang dapat digunakan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam.

Misalnya, penelitian tentang efektivitas kebijakan pengelolaan gambut, model pencegahan karhutla berbasis masyarakat, evaluasi perizinan dan pengawasan lingkungan, penyelesaian konflik agraria, pengelolaan DAS, serta perlindungan kawasan pesisir.

Penelitian semacam itu harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan daerah.

Pemerintah membutuhkan masukan ilmiah dalam menyusun kebijakan. Dunia usaha membutuhkan tenaga profesional yang memahami kepatuhan lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Masyarakat membutuhkan pendampingan dan pengetahuan untuk memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Karena itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lingkungan harus diperkuat.

Keberhasilan pendidikan tinggi tidak cukup diukur dari jumlah mahasiswa, lulusan, atau gelar akademik yang diberikan. Lebih jauh, harus dilihat dari kontribusi penelitian, kualitas sumber daya manusia, kerja sama kelembagaan, serta manfaat nyata yang dihasilkan bagi masyarakat dan lingkungan.

Jangan Wariskan Kerusakan

Pada akhirnya, masa depan Kalimantan Barat tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar investasi yang masuk atau seberapa cepat pembangunan infrastruktur dilaksanakan.

Masa depan daerah ini juga ditentukan oleh kemampuan kita menjaga hutan, melindungi gambut, merawat sungai, mempertahankan kawasan pesisir, menyelesaikan konflik agraria, serta memastikan masyarakat memperoleh manfaat yang adil dari pengelolaan sumber daya alam.

Kita tidak boleh mewariskan persoalan ekologis dan konflik sosial kepada generasi mendatang hanya karena hari ini terlalu berorientasi pada keuntungan jangka pendek.

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mampu menciptakan kesejahteraan tanpa merusak fondasi kehidupan.
Kalimantan Barat membutuhkan investasi, tetapi juga membutuhkan integritas dalam pengelolaan sumber daya alam. Kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membutuhkan keadilan ekologis. Kita membutuhkan kepastian hukum, tetapi juga keberanian untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten.
Dan yang tidak kalah penting, kita membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, integritas, serta keberpihakan terhadap keberlanjutan lingkungan.
Akhirnya, masa depan Kalimantan Barat tidak cukup dibangun dengan eksploitasi kekayaan alam. Masa depan daerah ini harus dibangun dengan ilmu pengetahuan, kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, kepastian hukum, dan kesadaran bahwa alam bukan sekadar sumber keuntungan, melainkan warisan kehidupan.
Sebab, pembangunan sejati bukanlah tentang seberapa banyak kekayaan alam yang berhasil kita ambil hari ini, tetapi tentang seberapa baik kita menjaga dan mewariskannya kepada generasi yang akan datang. (*)

Keywords

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda