Oleh: Dr. Alfian Dj. MH / Pengajar Madr. Muallimin Muh Yogyakarta

Akhir akhir ini, Publik diramaikan dengan perdebatan mengenai validitas penggunaan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Wapres. Perdebatan tersebut berkembang melampaui persoalan administratif, bahkan memasuki wilayah tuduhan maladministrasi, cacat hukum, hingga mempertanyakan keabsahan Suket yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Persoalannya kemudian berlanjut, Melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan seluruh permohonan kasasi terkait sengketa Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam amar putusan, MA menyatakan surat keterangan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan memerintahkan kementerian terkait untuk mencabut serta menarik dokumen tersebut.

Pertimbangan hukum MA antara lain merujuk pada temuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai tidak ditemukannya ijazah atau sertifikat kelulusan setara SMA dari lembaga pendidikan luar negeri, melainkan dokumen kehadiran (certificate of attendance) dan transkrip nilai.

Pasca putusan tersebut ada hal yang harus di cermati bersama, persoalan ini tidak hanya dibaca melalui kacamata suka atau tidak suka, akan tetapi harus ditelaah dalam ruang diskursus yang lebih luas, meliputi legalitas tindakan pemerintah, pertanggungjawaban administrasi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Kita sedang berhadapan dengan gejala yang dapat disebut sebagai kriminalisasi administrasi. Dalam perspektif hukum administrasi negara, kriminalisasi administrasi merupakan kecenderungan membawa persoalan yang pada dasarnya bersumber dari kesalahan prosedur, ketidak tepatan nomenklatur, keterlambatan pelayanan, atau perbedaan penafsiran terhadap ketentuan administratif ke dalam konstruksi pertanggungjawaban, bahkan kadang kala tanpa menguji karakter dan unsur pelanggarannya.

Kriminalisasi administrasi pada hakikatnya merupakan fenomena ketika kesalahan, kekeliruan prosedur, atau keputusan yang berada dalam ranah hukum administrasi negara ditarik ke dalam ranah hukum pidana. Persoalannya bukan semata-mata terletak pada penegakan hukum, melainkan pada kaburnya batas antara kesalahan administratif (administrative fault) dan pertanggungjawaban pidana (criminal liability).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, harus ada pembeda yang tegas antara kesalahan administratif, maladministrasi, pelanggaran disiplin, dan tindak pidana. Masing-masingnya memiliki karakteristik, unsur pembuktian, serta konsekuensi hukum yang berbeda.

Kesalahan administrasi tidak serta-merta menunjukkan adanya niat jahat, begitu juga ketidaksesuaian dokumen tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai pemalsuan, dan kekeliruan pejabat dalam menjalankan prosedur. Negara juga tidak dibenarkan untuk memindahkan beban kesalahan birokrasi kepada warga negara yang telah bertindak dengan itikad baik.

Asas presumptio iustae causa mengandung prinsip bahwa keputusan tata usaha negara harus dianggap sah dan dapat dilaksanakan sampai dinyatakan sebaliknya melalui mekanisme hukum. Jika ditemukan bukti pemalsuan, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi data, atau perbuatan melawan hukum, tentu harus tersedia mekanisme pertanggungjawaban yang proporsional. Di sinilah pentingnya membedakan kritik yang sah terhadap administrasi negara dengan upaya mencari-cari kesalahan administratif.

Persoalan ini semakin menarik ketika diletakkan dalam perspektif kebijakan publik. Negara bukan sekadar regulator yang menetapkan persyaratan administratif, melainkan juga institusi yang bertanggung jawab menyediakan mekanisme pelayanan, verifikasi, dan pengakuan terhadap dokumen warga negara.

Dalam konteks pendidikan lintas negara, perbedaan sistem pendidikan, nomenklatur kualifikasi, dan standar akademik membutuhkan mekanisme penyetaraan. Otoritas pendidikan, termasuk kementerian yang membidangi pendidikan, memiliki tanggung jawab membangun instrumen administratif agar kualifikasi pendidikan luar negeri dapat dinilai berdasarkan standar nasional.

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewenangan melakukan verifikasi persyaratan pencalonan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedua institusi tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi saling berkaitan dalam memastikan bahwa persyaratan administratif calon pejabat publik dipenuhi secara benar.

Pertanyaan mendasar, apabila negara telah menyediakan mekanisme penyetaraan, melakukan verifikasi, dan menerbitkan dokumen resmi, sejauh mana tanggung jawab atas kemungkinan kesalahan administrasi dapat dibebankan kepada individu yang menggunakan dokumen tersebut?.

Dalam negara hukum, warga negara berhak memperoleh perlindungan atas kepercayaan yang wajar terhadap tindakan resmi pemerintah. Prinsip ini berkaitan dengan asas kepastian hukum, kecermatan, dan perlindungan terhadap harapan yang sah (legitimate expectation).

Tidak adil apabila negara membangun suatu prosedur, meminta warga negara mematuhinya, menerbitkan dokumen melalui pejabat berwenang, tetapi kemudian membiarkan warga negara menanggung seluruh risiko ketika prosedur tersebut dipersoalkan.

Jika terdapat kekeliruan dalam penerbitan dokumen, pemerintah harus terlebih dahulu mengevaluasi proses administrasinya. Apakah terdapat kesalahan verifikasi? Apakah standar yang digunakan sudah jelas? Apakah pejabat bertindak sesuai kewenangan? Atau justru regulasi yang disusun negara menyisakan ruang multitafsir?.

Pertanggungjawaban harus ditempatkan secara proporsional. Kesalahan pejabat tidak otomatis menjadi kesalahan warga negara. Penggunaan dokumen resmi juga tidak menghapus kemungkinan pertanggungjawaban individu apabila terbukti terdapat keterlibatan dalam manipulasi atau penyalahgunaan dokumen.

Kita juga tidak boleh menutup mata terhadap tuntutan transparansi. Dalam demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk mempertanyakan keputusan pejabat publik, terlebih ketika dokumen administratif berkaitan dengan persyaratan jabatan. Transparansi merupakan prasyarat akuntabilitas, bukan ancaman terhadap kewibawaan negara.

Kepastian hukum tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup akses informasi. Masyarakat dapat menggunakan mekanisme pengaduan, permintaan informasi publik, pengawasan administratif, maupun jalur peradilan tata usaha negara.

Polemik ijazah dan penggunaan Suket harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola administrasi publik. Persoalannya bukan semata-mata siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan bagaimana negara menjamin agar setiap dokumen yang diterbitkan memiliki standar legalitas, prosedur verifikasi, dan pertanggungjawaban yang jelas.

Hukum administrasi negara bukan perangkat birokrasi untuk menerbitkan surat dan keputusan semata, akan tetapi merupakan instrumen perlindungan warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Negara hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan politik, tetapi juga tidak boleh bersembunyi di balik formalitas administrasi. Hukum harus berdiri sebagai penjaga keadilan, bukan menjadi alat untuk mencari kesalahan dan membenarkan prasangka. (*)