Oleh: Teddy Velantino / Koordinator Dewan Adat Dayak Kota Pontianak

PERNAHKAH kita merenungkan, mengapa dahulu seseorang begitu segan ketika mendapat teguran dari kepala adat? Mengapa sebuah sanksi yang mungkin secara materi tidak seberapa, bahkan hanya berupa denda seekor babi, mampu meninggalkan rasa malu dan menjadi pelajaran yang diingat sepanjang hidup?

Sebaliknya, mengapa pada masa sekarang ada orang yang berkali-kali berhadapan dengan hukum, menjalani hukuman penjara, tetapi setelah kembali ke tengah masyarakat justru seolah tidak merasa malu? Bahkan, tidak jarang pengalaman menjalani hukuman justru dijadikan bahan untuk membangun popularitas.

Pertanyaan ini menarik untuk direnungkan. Sebab, persoalan hukum sesungguhnya bukan semata-mata tentang seberapa berat hukuman dijatuhkan, melainkan juga tentang bagaimana hukum mampu membangun kesadaran, menghadirkan keadilan, memberikan efek jera, dan mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat.

Dunia terus berubah. Bentuk kejahatan semakin kompleks. Teknologi, modal, jaringan, bahkan kekuasaan dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran yang dampaknya jauh lebih luas daripada kejahatan individual pada masa lalu. Karena itu, pendekatan penegakan hukum juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman.

Namun, di tengah perubahan tersebut, kita tidak boleh melupakan satu hal penting: hukum harus tetap berpijak pada nilai kemanusiaan, sementara adat harus tetap menjadi sumber kearifan yang menuntun kehidupan masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Dayak, ada nilai luhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yakni Adil ka' Talino, Bacuramin ka' Saruga, Basengat ka' Jubata. Sebuah ungkapan yang bukan sekadar semboyan budaya, melainkan pedoman moral tentang bagaimana manusia memperlakukan sesamanya, menjaga hati nurani, dan menjalani kehidupan dengan berpegang kepada Tuhan.

Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Bunyi Pasal

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dan terpisah dari perkembangan manusia. Hukum tumbuh bersama masyarakat, merespons perubahan, dan hadir untuk mengatur hubungan agar kehidupan bersama berjalan tertib.

Ada adagium hukum Romawi yang sangat terkenal, Ubi societas, ibi ius, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.

Maknanya sederhana, tetapi sangat mendalam. Selama manusia hidup bersama, selama itu pula diperlukan aturan, norma, dan kesepakatan untuk menjaga keteraturan.

Pada masa ketika kehidupan masyarakat masih berlangsung dalam komunitas kecil, hubungan antarmanusia sangat dekat. Hampir setiap orang saling mengenal. Kehormatan keluarga, nama baik, dan kepercayaan masyarakat menjadi sesuatu yang sangat berharga.

Ketika seseorang melakukan pencurian atau melanggar norma adat, persoalannya bukan hanya mengenai barang yang hilang atau kerugian yang ditimbulkan. Ada kehormatan yang tercoreng, hubungan sosial yang terganggu, serta kepercayaan masyarakat yang rusak.

Dalam kondisi seperti itu, sanksi adat yang secara materi mungkin terlihat sederhana dapat memberikan dampak psikologis dan sosial yang besar. Bukan semata-mata karena nilai denda yang harus dibayarkan, melainkan karena adanya pengakuan atas kesalahan, tanggung jawab terhadap komunitas, dan kesadaran bahwa perbuatan tersebut telah melukai kehidupan bersama.

Rasa malu pada masa itu menjadi bagian dari mekanisme pengendalian sosial.

Namun, kehidupan masyarakat sekarang tidak lagi sesederhana dahulu. Kejahatan dapat dilakukan secara terorganisasi, lintas wilayah, dengan dukungan modal besar, teknologi, jaringan, dan akses terhadap kekuasaan.

Persoalan pertanahan, pertambangan, kehutanan, narkotika, hingga tindak pidana yang berkaitan dengan sistem peradilan dapat melibatkan banyak pihak dan struktur yang rumit.

Dalam situasi demikian, hukuman yang tidak menyentuh akar persoalan berpotensi kehilangan daya pencegahannya. Pelaku yang memperoleh keuntungan besar bisa saja memandang denda sebagai bagian dari biaya operasional. Bahkan, hukuman penjara belum tentu memutus jaringan, menghilangkan keuntungan hasil kejahatan, atau mencegah pengulangan perbuatan.

Karena itu, penegakan hukum harus mampu melihat persoalan secara menyeluruh. Tidak cukup hanya menghitung berapa lama seseorang harus menjalani hukuman, tetapi juga harus memperhatikan kerugian korban, keuntungan yang diperoleh pelaku, dampak sosial, kerusakan lingkungan, serta kemungkinan kejahatan tersebut kembali dilakukan.

Kejahatan terorganisasi yang merampas ruang hidup masyarakat, merusak hutan, atau menghancurkan masa depan generasi berikutnya tentu tidak patut dipandang sama dengan pelanggaran sederhana yang dilakukan seseorang karena keterbatasan pengetahuan atau keadaan tertentu.

Di sinilah keadilan membutuhkan kebijaksanaan.

Summum ius, summa iniuria mengingatkan bahwa penerapan hukum yang terlalu kaku atau berlebihan justru dapat melahirkan ketidakadilan. Sementara Suum cuique tribuere mengajarkan bahwa setiap orang harus memperoleh apa yang menjadi haknya.

Artinya, hukum harus tegas, tetapi tidak boleh kehilangan rasa keadilan. Hukum harus memberikan sanksi, tetapi juga harus mempertimbangkan proporsionalitas, fakta, tingkat kesalahan, dan keadaan konkret setiap perkara.

Hukum Adat Bukan Ritual, Ritual Bukan Hukum Adat

Salah satu hal yang masih perlu diluruskan dalam pemahaman masyarakat adalah anggapan bahwa hukum adat Dayak identik dengan ritual adat.

Ada yang memahami hukum adat sebatas prosesi memotong ayam atau babi, memanjatkan doa, memberikan persembahan, kemudian menganggap persoalan telah selesai.

Padahal, hukum adat dan ritual adat merupakan dua hal yang berbeda, meskipun keduanya dapat saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat Dayak.

Hukum adat merupakan sistem norma dan aturan yang hidup dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai tata kehidupan, hubungan antarmanusia, pemanfaatan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian sengketa tanah, pencurian, warisan, perlindungan anggota masyarakat, serta berbagai persoalan sosial lainnya.

Hukum adat memiliki tata aturan, kewenangan, lembaga, dan mekanisme penyelesaian yang dikenal oleh masyarakat pendukungnya.

Sementara itu, ritual adat mempunyai dimensi budaya dan spiritual. Dalam kehidupan masyarakat Dayak, ritual dapat menjadi sarana untuk memulihkan hubungan dan keseimbangan setelah terjadi pelanggaran atau gangguan terhadap tatanan kehidupan.

Keseimbangan tersebut bukan hanya menyangkut hubungan antarmanusia, melainkan juga hubungan manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan dimensi spiritual yang diyakini.

Ketika seseorang melakukan perbuatan yang merusak hubungan sosial, mencederai sesama, atau mengganggu keseimbangan alam, ritual adat dapat menjadi bagian dari proses pengakuan, permohonan, dan pemulihan menurut tradisi yang berlaku.

Namun, ritual tidak boleh dipahami sebagai pengganti seluruh proses penyelesaian perkara. Demikian pula, sanksi adat tidak boleh diterapkan tanpa memperhatikan norma, kewenangan, prosedur, dan kepatutan.

Masyarakat Dayak mengenal ungkapan:

“Kurang adat, Antu bera. Lebih adat, Jubata bera.”

Ungkapan ini menyimpan pesan yang sangat dalam. Adat tidak boleh diabaikan, tetapi penerapannya juga tidak boleh berlebihan.

Kurang adat dapat dimaknai sebagai keadaan ketika aturan, kepatutan, dan tanggung jawab tidak lagi dihormati. Akibatnya, kehidupan masyarakat dapat dipenuhi konflik, iri hati, pertentangan, bahkan dendam.

Sebaliknya, lebih adat menjadi pengingat bahwa penerapan aturan dan sanksi yang berlebihan dapat berubah menjadi tindakan yang tidak adil.

Dengan demikian, adat mengajarkan keseimbangan. Sanksi tidak boleh terlalu ringan hingga kehilangan makna, tetapi juga tidak boleh berlebihan hingga merendahkan martabat manusia.

Penyelesaian sengketa harus memberikan ruang kepada semua pihak untuk berbicara, menyampaikan bukti, menjelaskan keadaan, dan memperoleh perlakuan yang patut. Dalam tradisi hukum dikenal adagium Audi alteram partem, yang berarti dengarkan juga pihak yang lain.

Kearifan seperti inilah yang seharusnya menjadi kekuatan hukum adat: bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mendidik, memperbaiki hubungan, dan menjaga keseimbangan kehidupan bersama.

Seni dan Budaya Bukan Sekadar Pertunjukan

Berbicara mengenai adat Dayak tentu tidak dapat dipisahkan dari seni dan kebudayaan.

Selama ini, seni adat sering kali ditampilkan melalui tarian, lagu, ukiran, busana, dan berbagai pertunjukan budaya. Namun, seni Dayak tidak seharusnya hanya dipandang sebagai tontonan dalam kegiatan seremonial atau hiburan bagi wisatawan.

Seni merupakan ungkapan rasa, pemikiran, kreativitas, kepekaan, serta identitas suatu masyarakat.

Seorang pengukir Dayak tidak sekadar membentuk kayu menjadi sebuah ornamen. Di dalam setiap motif terdapat ingatan, nilai, doa, dan gambaran mengenai kehidupan.

Motif burung enggang, misalnya, sering dimaknai sebagai simbol kepemimpinan dan martabat. Sementara motif naga dapat menjadi lambang kekuatan yang harus dikendalikan agar tidak berubah menjadi kekuatan yang merusak.

Begitu pula dengan tarian tradisional. Gerakan yang terlihat indah sesungguhnya dapat mengandung pesan tentang keberanian, disiplin, kebersamaan, dan penghormatan terhadap warisan leluhur.

Ketika banyak orang bergerak dalam satu irama, mereka sedang belajar mengenai keselarasan. Ketika setiap orang menjalankan perannya dalam sebuah pertunjukan, mereka sedang belajar mengenai tanggung jawab dan kerja sama.

Karena itu, seni adat sesungguhnya merupakan salah satu ruang pendidikan karakter.

Seni membentuk rasa, melatih kepekaan, menumbuhkan kreativitas, serta mengajarkan manusia untuk menghargai kehidupan. Di dalamnya terdapat hubungan antara manusia, lingkungan, dan komunitas.

Kita tidak ingin generasi muda hanya mengenal budaya Dayak melalui pakaian adat yang dikenakan ketika menghadiri acara resmi, atau tarian yang ditampilkan ketika ada perayaan tertentu.

Lebih dari itu, generasi muda harus memahami nilai yang terkandung di balik setiap karya dan tradisi.

Pelestarian budaya bukan sekadar mempertahankan bentuk kesenian, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang diwariskan. Ketika seni kehilangan ruang dalam kehidupan masyarakat, salah satu saluran penting pewarisan karakter dan identitas juga ikut melemah.

Adil ka' Talino, Pesan Kemanusiaan yang Melampaui Batas Suku

Di tengah pembicaraan mengenai hukum, adat, ritual, dan kebudayaan, ada satu ungkapan yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan masyarakat Dayak:

Adil ka' Talino, Bacuramin ka' Saruga, Basengat ka' Jubata.

Ungkapan ini bukan hanya milik masyarakat Dayak dalam pengertian identitas budaya. Nilai yang terkandung di dalamnya juga dapat menjadi pedoman kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang majemuk.

Adil ka' Talino mengajarkan manusia untuk berlaku adil kepada sesama. Tidak membeda-bedakan suku, agama, asal-usul, kedudukan, maupun latar belakang sosial.

Keadilan tidak boleh ditentukan oleh kedekatan identitas. Seseorang tidak patut dibela hanya karena berasal dari kelompok sendiri apabila terbukti melakukan kesalahan. Sebaliknya, seseorang juga tidak boleh diperlakukan tidak adil hanya karena berasal dari kelompok yang berbeda.

Keadilan harus berdiri di atas kebenaran, bukan kepentingan kelompok.

Nilai ini menjadi semakin penting dalam kehidupan Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan kebudayaan. Masyarakat Dayak, Melayu, Tionghoa, Jawa, Bugis, dan seluruh kelompok masyarakat lainnya memiliki kedudukan yang sama sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Persatuan tidak dibangun dengan mengistimewakan kelompok sendiri, melainkan dengan memberikan penghormatan terhadap hak dan martabat setiap manusia.

Bacuramin ka' Saruga mengajarkan manusia untuk bercermin kepada nilai-nilai kebaikan. Sebelum bertindak, seseorang perlu bertanya kepada dirinya sendiri: apakah keputusan yang diambil membawa kebaikan atau justru menimbulkan kebencian? Apakah tindakan tersebut memberikan manfaat atau malah merugikan orang lain?

Bercermin kepada surga berarti menjadikan kebaikan, kedamaian, dan kesucian sebagai ukuran moral dalam kehidupan.

Seseorang yang memiliki kesadaran moral seharusnya tetap berbuat benar sekalipun tidak sedang diawasi. Ia tidak mencuri bukan hanya karena takut ditangkap, tetapi karena memahami bahwa mengambil hak orang lain merupakan perbuatan yang salah.

Basengat ka' Jubata mengandung pesan agar manusia menjalani kehidupan dengan berpegang kepada Tuhan.

Nilai ketuhanan tidak cukup berhenti pada pelaksanaan ibadah. Nilai itu harus terlihat dalam cara seseorang bekerja, memimpin, mengambil keputusan, memperlakukan sesama, dan menjaga alam.

Kesadaran bahwa kehidupan dan alam merupakan ciptaan Tuhan semestinya membuat manusia tidak bertindak sewenang-wenang, tidak serakah, tidak merusak lingkungan, dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Ketiga ungkapan tersebut membentuk satu kesatuan nilai: berlaku adil kepada sesama manusia, menjadikan kebaikan sebagai cermin kehidupan, dan menjalani hidup dengan berpegang kepada Tuhan.

Inilah pesan kebudayaan Dayak yang memiliki relevansi universal.

Hukum Negara dan Hukum Adat Harus Saling Menghormati

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menempatkan hukum adat dalam kehidupan bernegara?

Menurut saya, kita tidak perlu mempertentangkan hukum negara dengan hukum adat. Keduanya memiliki ruang, fungsi, dan kedudukan yang perlu dipahami secara proporsional.

Hukum negara memberikan kerangka hukum formal yang mengatur kehidupan seluruh warga negara. Sementara hukum adat merupakan bagian dari norma yang hidup dalam komunitas masyarakat adat dan memiliki peran dalam menjaga keteraturan serta menyelesaikan persoalan sosial.

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga memiliki dasar konstitusional. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pengaturannya ditetapkan dalam undang-undang.

Pengakuan tersebut tentu bukan sekadar formalitas administratif. Harus ada pemahaman mengenai siapa komunitas pendukungnya, wilayahnya, norma yang berlaku, lembaga yang berwenang, serta bagaimana mekanisme penyelesaian persoalan dijalankan.

Pada saat yang sama, penerapan hukum adat juga harus menghormati hak asasi manusia dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

Apabila terjadi persoalan perampasan tanah, kerusakan lingkungan, atau pelanggaran terhadap hak masyarakat adat, penyelesaiannya harus menyentuh persoalan pokok, yakni hak, tanggung jawab, dan pemulihan kerugian.

Ritual semata tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak masyarakat. Begitu pula penyelesaian melalui mekanisme adat tidak boleh dilakukan tanpa kejelasan kewenangan dan prosedur.

Hukum tanpa perhatian terhadap pemulihan sosial berisiko menjadi kering dan hanya berorientasi pada penghukuman. Sebaliknya, ritual tanpa kejelasan norma dan tanggung jawab berisiko kehilangan makna atau bahkan disalahgunakan.

Karena itu, hubungan antara hukum negara dan hukum adat harus dibangun melalui dialog, penghormatan, dan tata kelola yang jelas.

Hukum Harus Berpihak kepada Keadilan, Bukan Sekadar Formalitas

Dalam memahami hubungan hukum dengan kehidupan masyarakat, terdapat sejumlah pemikiran ahli yang relevan.

Eugen Ehrlich melalui gagasan living law atau hukum yang hidup mengingatkan bahwa hukum tidak hanya dapat ditemukan dalam peraturan tertulis, tetapi juga dalam norma yang benar-benar bekerja dan ditaati masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Artinya, hukum tidak hanya bertugas menjaga ketertiban, tetapi juga dapat mengarahkan perubahan sosial dengan tetap memperhatikan kenyataan masyarakat.

Satjipto Rahardjo melalui pemikiran hukum progresif menegaskan bahwa hukum harus berorientasi kepada manusia. Hukum bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan sarana untuk menghadirkan keadilan dan kemanusiaan.

Gustav Radbruch memperkenalkan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiganya harus ditempatkan secara seimbang agar hukum tidak menjadi kaku, sewenang-wenang, ataupun sekadar melayani kepentingan tertentu.

Sementara Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi lima faktor yang saling berkaitan, yakni hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.

Pemikiran tersebut memberikan pelajaran penting bahwa membangun hukum yang kuat tidak cukup hanya dengan membuat aturan dan membentuk lembaga.

Diperlukan aparat yang berintegritas, kelembagaan yang dipercaya, fasilitas yang memadai, partisipasi masyarakat, serta budaya hukum yang mendukung.

Begitu pula dengan penguatan hukum adat. Tidak cukup hanya membentuk lembaga atau menerbitkan dokumen pengakuan. Norma adat perlu didokumentasikan, kewenangan lembaga diperjelas, sumber daya manusia diperkuat, dan mekanisme penyelesaian sengketa dibangun agar dapat dipercaya masyarakat.

Hukum adat harus tetap hidup, bukan hanya tercatat di atas kertas.
Masa Depan Hukum dan Adat Ada pada Generasi Penerus

Pada akhirnya, tantangan terbesar kita bukan sekadar bagaimana mempertahankan aturan, tetapi bagaimana memastikan nilai-nilai keadilan dan kebudayaan tetap hidup dalam diri generasi berikutnya.

Kita membutuhkan penegakan hukum yang mampu menghadapi kejahatan modern, termasuk kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan jaringan kekuasaan.

Terhadap kejahatan yang terbukti, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan efektif melalui instrumen yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pemulihan kerugian dan perampasan hasil kejahatan sesuai ketentuan hukum.

Namun, ketegasan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan asas legalitas, prosedur, dan hak asasi manusia. Tidak seorang pun boleh dijatuhi pidana tanpa dasar hukum yang sah.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu membangun kembali kesadaran bahwa hukum bukan hanya urusan aparat penegak hukum. Hukum dimulai dari perilaku sehari-hari, dari kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Demikian pula adat. Adat bukan hanya urusan para tokoh adat ketika menyelesaikan sengketa atau memimpin ritual. Adat harus hadir dalam cara masyarakat membangun persaudaraan, mendidik anak-anak, menjaga lingkungan, melestarikan seni, dan menghormati sesama.

Generasi muda harus diberi ruang untuk mengenal, memahami, dan mengembangkan kebudayaan. Mereka perlu mengetahui bahwa tarian, ukiran, lagu, bahasa, dan tradisi bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan sumber nilai yang dapat menjadi bekal menghadapi masa depan.

Jangan sampai kita begitu sibuk membicarakan modernisasi, tetapi kehilangan akar kebudayaan sendiri.

Penutup: Adat Bukan untuk Menakut-nakuti, Hukum Bukan untuk Menindas

Pada masa lalu, sanksi yang relatif sederhana dapat memiliki daya pengaruh besar karena ikatan sosial, kehormatan, dan rasa malu masih menjadi bagian penting kehidupan masyarakat.
Pada masa sekarang, bentuk pelanggaran dan kejahatan semakin kompleks sehingga penegakan hukum membutuhkan pendekatan yang lebih efektif, terukur, dan tegas.

Namun, ada satu prinsip yang tidak boleh berubah: keadilan harus tetap menjadi tujuan utama.

Hukum tidak boleh hanya menjadi kumpulan pasal yang kehilangan sentuhan kemanusiaan. Adat juga tidak boleh hanya menjadi simbol kebudayaan yang kehilangan fungsi sosialnya.

Kita membutuhkan hukum yang mampu mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak meninggalkan nilai keadilan. Kita membutuhkan adat yang tetap hidup, tetapi diterapkan dengan kebijaksanaan dan keseimbangan.

Ungkapan “Kurang adat, Antu bera. Lebih adat, Jubata bera” mengingatkan kita bahwa aturan tidak boleh diabaikan, tetapi penerapannya juga tidak boleh berlebihan.

Sementara “Adil ka' Talino, Bacuramin ka' Saruga, Basengat ka' Jubata” mengajarkan bahwa keadilan, kebaikan, dan nilai ketuhanan harus berjalan bersama dalam kehidupan.

Adat Dayak bukan untuk menakut-nakuti manusia. Adat hadir untuk menata kehidupan, menjaga kehormatan, memperbaiki hubungan, dan memelihara keseimbangan.

Hukum negara yang modern juga bukan alasan untuk menghapus kearifan lokal. Sebaliknya, hukum yang baik seharusnya mampu mengenali nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat, melindungi hak-haknya, serta memastikan setiap penyelesaian persoalan berlangsung secara adil.

Sebab, kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi, banyaknya aturan, atau kuatnya lembaga penegak hukum. Kemajuan juga terlihat dari bagaimana bangsa tersebut menghormati martabat manusia, menjaga alam, merawat kebudayaan, dan memperlakukan setiap orang secara adil.

Hukum harus hidup mengikuti perubahan zaman. Adat harus tetap hidup menjaga keseimbangan. Dan manusia harus menjadi pusat dari setiap upaya menghadirkan keadilan. Adil ka' Talino, Bacuramin ka' Saruga, Basengat ka' Jubata. (*)