Opini post author Kiwi 16 November 2026

Membaca Anomali Ekonomi Indonesia Lewat Kacamata Talcott Parsons

Photo of Membaca Anomali Ekonomi Indonesia Lewat Kacamata Talcott Parsons

Oleh: Eko Bahtiar / Dosen FEBI IAIN Pontianak dan Mahasiswa S3 Pascasarjana IAIN Pontianak

LAPORAN Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal III-2026 yang menembus angka 5,47 persen (year-on-year) sekilas tampak seperti kabar yang menenangkan. Angka ini melampaui capaian kuartal sebelumnya di tengah ketidakpastian global.

Namun, di balik angka makro yang impresif tersebut, tersimpan sebuah anomali: pertumbuhan konsumsi rumah tangga justru melambat tipis ke level 5,04 persen, sementara sektor pertanian hanya tumbuh 0,46 persen akibat tekanan iklim dan inflasi komponen harga pangan bergejolak (volatile food) yang menyentuh 5,81 persen.

Di tingkat akar rumput, gejala income squeeze atau penyempitan pendapatan nyata masih dirasakan masyarakat kelas menengah. Sementara pengeluaran pemerintah melonjak hingga 8,95 persen untuk menopang mesin ekonomi, sebagian kelompok masyarakat menengah ke atas justru memilih menahan konsumsi dan mengalihkan dananya ke instrumen aman di tengah volatilitas pasar saham.

Untuk membedah ketimpangan ritme di dalam tubuh ekonomi kita secara jernih, kita dapat meminjam pisau analisis sosiolog klasik, Talcott Parsons (memandang sistem ekonomi layaknya organisme hidup yang hanya akan mencapai keseimbangan (equilibrium) jika empat fungsi utamanya yang ia rangkum dalam skema AGIL berjalan selaras: Adaptation (Adaptasi), Goal Attainment (Pencapaian Tujuan), Integration (Integrasi), dan Latency (Pemeliharaan Pola).

Pertama, fungsi Adaptation. Dalam kerangka Parsons, subsistem ekonomilah yang bertugas memastikan masyarakat mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal.

Saat ini, kemampuan adaptasi ekonomi Indonesia diuji dari dua arah sekaligus. Di sektor riil, sektor pertanian dan rantai pasok pangan dituntut beradaptasi menghadapi anomali cuaca El Nino agar pasokan domestik tidak terus tergerus.

Sementara di sektor keuangan, meskipun pasar saham sempat mengalami tekanan arus modal keluar (net outflow) akibat sentimen indeks global, otoritas moneter dan fiskal mampu beradaptasi menjaga daya tarik instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sehingga total aliran modal asing tetap mencatatkan arus masuk bersih (net inflow).

Kedua, fungsi Goal Attainment. Fungsi ini dijalankan oleh negara melalui kebijakan politik dan fiskal untuk memobilisasi sumber daya demi mencapai target bersama. Kebijakan pemerintah yang menggulirkan stimulus akhir tahun oktober - desember 2026 seperti pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 bagi pekerja berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta, bantuan pangan beras, serta percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah wujud nyata dari fungsi ini.

Program-program tersebut terbukti mengerek pertumbuhan sektor akomodasi, makan-minum, dan konstruksi. Namun, tantangan terbesar fungsi ini adalah presisi sasaran: stimulus jangka pendek harus dibarengi kebijakan struktural yang menyentuh kelompok kelas menengah yang rentan turun kelas.

Ketiga, fungsi Integration. Pertumbuhan ekonomi akan rapuh jika tidak diikat oleh aturan main yang adil dan tata kelola yang bersih. Langkah pemerintah menertibkan jutaan hektare kawasan hutan untuk membenahi tata kelola sumber daya alam sekaligus menambah penerimaan negara adalah contoh upaya memperkuat fungsi integrasi.

Di luar itu, fungsi integrasi juga menuntut kepastian regulasi bagi pekerja sektor informal dan pekerja ekonomi digital agar kesenjangan antara pekerja formal dan informal tidak semakin melebar.

Keempat, fungsi Latency. Fungsi ini berkaitan dengan nilai budaya, literasi, dan kualitas sumber daya manusia yang dipelihara melalui pendidikan dan keluarga. Transformasi ekonomi menuju target pertumbuhan tinggi tidak akan berkelanjutan jika produktivitas tenaga kerja stagnan.

Memperkuat literasi keuangan Masyarakat agar tidak terjebak pola konsumsi berbasis utang serta menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri teknologi menjadi prasyarat mutlak agar bonus demografi benar-benar produktif.

Pelajaran penting dari pemikiran Talcott Parsons bagi arah kebijakan ekonomi nasional adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipahami sebagai keberhasilan satu subsistem yang berdiri sendiri. Pertumbuhan ekonomi 5,47 persen memang menunjukkan ketahanan ekonomi nasional, tetapi keberhasilan tersebut perlu diuji melalui kemampuan sistem dalam mendistribusikan manfaat pertumbuhan, mengintegrasikan berbagai kepentingan sosial, serta mempertahankan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Dalam perspektif tersebut, keseimbangan ekonomi tidak akan tercapai apabila adaptasi sektor riil berjalan tanpa dukungan kebijakan yang tepat, pencapaian tujuan pembangunan tidak disertai integrasi sosial, dan pertumbuhan ekonomi mengabaikan pemeliharaan nilai-nilai yang menopang kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, tantangan ekonomi Indonesia bukan hanya mempertahankan angka pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa seluruh fungsi dalam sistem sosial-ekonomi bekerja secara selaras.

Pada akhirnya, mencari titik ekuilibrium baru berarti membangun perekonomian yang tidak hanya tumbuh secara statistik, tetapi juga berfungsi secara sosial. Sebab, ukuran keberhasilan ekonomi yang sesungguhnya bukan semata-mata seberapa tinggi angka pertumbuhan dicapai, melainkan sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat. (*)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda