Analisis Politik: Membaca Pergeseran Kekuasaan, Masa Depan Koalisi, Posisi Jokowi, dan Konstelasi Politik Menuju 2029
Oleh: Bambang Sudarmono (Sekretaris Wilayah IKA FISIP Kabupaten Kubu Raya)
Kemungkinan Sufmi Dasco Ahmad menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia bukan sekadar isu pergantian figur dalam struktur pemerintahan.
Jika skenario ini benar-benar terjadi, ada perubahan konfigurasi kekuasaan yang jauh lebih besar untuk dibaca. Sebab, Dasco bukan hanya seorang politisi senior, melainkan kader strategis Gerindra yang memiliki kedekatan politik dengan Prabowo Subianto, pengalaman mengelola parlemen, serta peran penting dalam konsolidasi kekuatan politik.
Pergantian Gibran ke Dasco dengan demikian dapat menjadi momentum pergeseran dari politik akomodasi menuju konsolidasi kekuasaan internal Gerindra.
Secara politik, Gibran dan Dasco membawa dua representasi kekuatan yang berbeda. Gibran merupakan simbol keterhubungan pemerintahan Prabowo dengan kekuatan politik Joko Widodo, sedangkan Dasco merupakan representasi kader internal Gerindra.
Apabila Dasco menempati posisi Wakil Presiden, maka Prabowo berpotensi memiliki konfigurasi kepemimpinan yang lebih terkonsolidasi secara struktural dan organisatoris. Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai yang sama. Ini tentu memberikan keuntungan politik bagi Gerindra, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan kritis: apakah penguatan pemerintahan sedang diarahkan untuk kepentingan efektivitas negara atau untuk memperbesar dominasi satu kekuatan politik?
Di sinilah persoalan strategisnya. Gerindra berpotensi tidak lagi sekadar menjadi partai utama pendukung pemerintahan, tetapi menjadi kekuatan yang semakin dominan dalam pusat pengambilan keputusan nasional. Jika tidak diimbangi mekanisme pengawasan dan keseimbangan koalisi, konsolidasi tersebut berisiko berkembang menjadi sentralisasi pengaruh politik. Pemerintahan yang kuat memang diperlukan, tetapi kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi tanpa kontrol yang memadai justru dapat melemahkan kualitas demokrasi. Stabilitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi ruang kritik dan pengawasan terhadap pemerintah.
Konsekuensi berikutnya menyentuh posisi Jokowi. Harus diakui, keberadaan Gibran sebagai Wakil Presiden memiliki nilai simbolik sekaligus strategis bagi kesinambungan pengaruh politik Jokowi dalam pemerintahan Prabowo. Jika Gibran digantikan Dasco, maka representasi keluarga Jokowi di pucuk eksekutif berpotensi berkurang.
Namun, hal itu tidak otomatis menghilangkan pengaruh politik Jokowi. Ia masih memiliki jaringan dan modal politik yang dapat memengaruhi dinamika nasional. Pertanyaannya, apakah perubahan tersebut akan tetap berada dalam kerangka hubungan strategis Prabowo-Jokowi atau justru menjadi awal penataan ulang keseimbangan kekuasaan di antara keduanya?
Dari sisi koalisi, keputusan tersebut juga berpotensi menimbulkan kalkulasi baru bagi partai-partai pendukung pemerintah.
Golkar, PAN, Demokrat, PKB, dan kekuatan politik lainnya tentu berkepentingan menjaga keseimbangan representasi. Jika Gerindra semakin dominan di pusat eksekutif, partai-partai lain berpotensi mempertanyakan posisi tawar mereka. Koalisi yang sehat membutuhkan pembagian pengaruh yang proporsional, bukan sekadar kesepakatan untuk mendukung Presiden. Sebab, partai politik yang hanya dijadikan pelengkap kekuasaan pada akhirnya dapat berubah menjadi sumber ketegangan internal pemerintahan.
Lebih jauh, kemungkinan Dasco menjadi Wakil Presiden juga memiliki dimensi strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan tersebut dapat memperkuat posisi Dasco sebagai figur nasional dan membuka ruang regenerasi kepemimpinan di Gerindra. Namun, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa Dasco otomatis menjadi penerus Prabowo.
Politik elektoral tidak hanya ditentukan oleh jabatan, tetapi juga kinerja, elektabilitas, dukungan partai, dan penerimaan publik. Meski demikian, apabila Dasco berhasil membangun rekam jejak pemerintahan yang kuat, ia berpotensi menjadi salah satu pemain penting dalam konfigurasi politik nasional berikutnya.
Tentu, pergantian Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan politik Presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui sidang MPR dengan dua calon yang diusulkan Presiden. Artinya, legitimasi konstitusional tetap menjadi prasyarat utama.
Jabatan Wakil Presiden bukan hadiah loyalitas partai, melainkan amanah kenegaraan yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Pada akhirnya, skenario Dasco menggantikan Gibran harus dibaca sebagai kemungkinan perubahan arsitektur kekuasaan nasional. Prabowo mungkin memperoleh mitra yang lebih dekat secara politik dan struktural dengan Gerindra, tetapi ia juga menghadapi tantangan menjaga keseimbangan koalisi, hubungan dengan Jokowi, serta kualitas demokrasi. Sebab, konsolidasi kekuasaan yang berhasil belum tentu identik dengan keberhasilan membangun negara.
Pertanyaan terpentingnya bukan apakah Gerindra mampu menguasai lebih banyak ruang kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan yang semakin terkonsolidasi itu mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih baik bagi rakyat.
Gerindra boleh menguat, Prabowo boleh mengonsolidasikan kekuasaan, tetapi Indonesia tidak boleh menjadi terlalu sempit untuk menampung kepentingan politik seluruh bangsa.
Sebab, negara bukan milik partai pemenang, istana bukan kantor cabang partai, dan demokrasi bukan sekadar panggung kompromi para elite.
Itulah ujian sesungguhnya jika Dasco benar-benar menggantikan Gibran. (*)