PONTIANAK, SP – Ketua Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP), Bruder Stephanus Paiman OFMCap, mendesak jajaran Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Polda Kalbar) bertindak tegas menertibkan dugaan praktik perjudian berkedok permainan ketangkasan yang disinyalir masih beroperasi di Kota Pontianak.

Menurut Bruder Steph, persoalan penyakit masyarakat, khususnya praktik perjudian, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Aparat penegak hukum harus menunjukkan keseriusan dalam menindak setiap aktivitas yang diduga melanggar hukum, tanpa pandang bulu dan tanpa memberi ruang bagi oknum yang berupaya melindungi praktik tersebut,” papar sang tokoh agama dan kemanusiaan Kalbar ini.

Sorotan tersebut menyusul adanya dugaan aktivitas permainan ketangkasan di kawasan Jalan Siam, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah X89R+XM5 Dragon Time Zone di Jalan Siam, Kelurahan Benua Melayu Darat.

Dalam informasi yang berkembang, aktivitas permainan ketangkasan tersebut diduga telah berlangsung cukup lama. Bahkan, muncul dugaan keterlibatan seseorang berinisial ML yang disebut-sebut sebagai bandar sekaligus memiliki jaringan dengan TH, yang sebelumnya dikabarkan ditangkap Polda Metro Jaya pada 10 Juni 2026.

Meski demikian, dugaan keterlibatan ML maupun keterkaitan jaringan tersebut masih memerlukan pendalaman dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Bruder Stephanus menegaskan, persoalan ini harus menjadi perhatian serius Kapolda Kalbar beserta seluruh jajaran, terlebih apabila informasi dan laporan terkait dugaan praktik perjudian tersebut telah disampaikan kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Kalbar maupun Mabes Polri.

“Kasus penyakit masyarakat yang berbentuk permainan ini (judi) harus segera ditindak tegas oleh pihak kepolisian Kalbar. Jangan ada oknum yang bermain untuk melindungi. Semua sudah jelas terang benderang, sehingga Kapolda baru benar-benar serius melindungi dan mengayomi masyarakat Kalbar,” tegasnya.

Bruder Steph juga mengingatkan bahwa kehadiran kepolisian harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat yang berpotensi merusak kehidupan sosial, ekonomi, dan masa depan generasi muda.

Sebagai tokoh agama sekaligus pegiat kemanusiaan, Bruder Stephanus memandang pemberantasan perjudian bukan semata-mata persoalan penegakan hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga kehidupan masyarakat agar tidak terjerumus dalam praktik yang merugikan.

Ia berharap kepemimpinan Kapolda Kalbar yang baru dapat menghadirkan langkah nyata melalui penertiban dan penindakan terhadap seluruh aktivitas perjudian yang beroperasi di wilayah Kalimantan Barat.

“Kita akan lihat gebrakan tegas Polda Kalbar dan kita dukung pelaksanaan penertiban penyakit masyarakat ini sesuai perintah Kapolri,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolresta Pontianak Kombes Pol Endang Tri Purwanto sebelumnya telah memberikan respons atas informasi dugaan aktivitas permainan ketangkasan di kawasan Jalan Siam tersebut.

“Baik, terima kasih infonya, akan ditindaklanjuti,” kata Endang saat dikonfirmasi pada Minggu (1/11/2026) pukul 10.26 WIB.

Respons tersebut menjadi perhatian masyarakat yang berharap adanya tindak lanjut konkret melalui pemeriksaan lapangan dan penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat juga berharap aparat dapat menelusuri informasi mengenai dugaan aliran dana, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan adanya pihak lain yang turut mendukung operasional aktivitas tersebut.

Bagi Bruder Stephanus, penegakan hukum harus berjalan secara transparan, profesional, dan berkeadilan. Tidak boleh ada praktik pembiaran apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum.

Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan semakin kuat apabila setiap laporan ditindaklanjuti secara serius dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kini, masyarakat menunggu langkah nyata aparat kepolisian untuk memastikan apakah dugaan praktik perjudian berkedok permainan ketangkasan di Jalan Siam tersebut benar melanggar hukum, sekaligus mengungkap secara terang siapa saja pihak yang bertanggung jawab. (*)