Sanggau post author Kiwi 18 November 2026

Kunci Perlindungan Masyarakat Adat Paolus Hadi Anggota Komisi XIII DPR RI Desak Kemenkumham Bangun Kanwil Kemenkumham Mandiri Di Kalbar

Photo of Kunci Perlindungan Masyarakat Adat Paolus Hadi Anggota Komisi XIII DPR RI Desak Kemenkumham Bangun Kanwil Kemenkumham Mandiri Di Kalbar

JAKARTA, SP – Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan Kalimantan Barat (Kalbar) II, Paolus Hadi, menyuarakan pembentukan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) di Kalimantan Barat.

Usulan tersebut dinilai penting mengingat wilayah kerja HAM di Kalbar saat ini masih tergabung di bawah Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Tengah (Kalteng). Padahal, Kalbar memiliki karakteristik wilayah yang luas, berbatasan langsung dengan Malaysia, serta menyimpan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak masyarakat, khususnya masyarakat adat.

Persoalan tersebut disampaikan Paolus Hadi dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM RI serta Rapat Dengar Pendapat bersama Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Ketua Komnas HAM, dan Ketua Komnas Perempuan. Selasa (17/11/2026) kemarin

Dalam forum tersebut, Paolus Hadi menyoroti pentingnya kehadiran kelembagaan HAM yang lebih dekat dengan masyarakat Kalbar. Menurutnya, keberadaan kantor wilayah sendiri dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat perhatian dan penanganan berbagai persoalan HAM di daerah.

“Pak Menteri, Kalbar belum ada Kanwil HAM. Kami masih menginduk ke Kalteng. Pertanyaannya, kapan? Kalau bisa, bolehlah Kalbar memiliki Kanwil HAM sendiri,” ujar Paolus Hadi

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kondisi masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan. Menurutnya, status kawasan hutan dapat memunculkan persoalan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk akses terhadap fasilitas umum.

Paolus mencontohkan masyarakat di wilayahnya yang telah ditetapkan sebagai penerima akses listrik melalui program PLN. Namun, realisasi pemasangan terkendala karena permukiman mereka berada di dalam kawasan hutan.

“Di tempat saya contohnya, untuk memperoleh listrik saja mereka tidak bisa. Mereka sudah ditetapkan PLN dan mendapat tahun ini, tetapi ketika dilihat mereka berada di kawasan hutan, akhirnya listrik itu tidak bisa masuk ke sana. Menurut saya, untuk hidup seperti itu merupakan persoalan HAM, tetapi karena masuk kawasan hutan, mereka tidak bisa mendapatkannya,” ungkapnya.

Selain persoalan akses listrik, Paolus mengingatkan potensi sengketa agraria yang melibatkan masyarakat adat ke depan. Terlebih, masyarakat adat memiliki peluang untuk memperoleh hak atas objek reforma agraria, termasuk pada kawasan hutan maupun lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai korporasi.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi agar persoalan penguasaan lahan dan hak masyarakat adat tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

“Potensi ke depan untuk persengketaan karena masyarakat adat salah satunya bisa memperoleh peluang untuk mendapatkan hak atas objek reforma agraria, salah satunya di kawasan hutan maupun HGU yang juga dikuasai korporasi. Karena banyak masyarakat adat kita hidup di kawasan hutan hari ini,” katanya.

Paolus bahkan mengingatkan, persoalan masyarakat adat yang tidak mendapatkan kepastian atas hak-haknya berpotensi berkembang menjadi persoalan HAM yang lebih serius apabila tidak ditangani sejak dini.

Ia menilai, pemerintah dan lembaga terkait perlu mempersiapkan langkah antisipasi, terutama dalam memberikan perlindungan serta ruang penyelesaian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat adat.

Dalam kesempatan tersebut, Paolus juga mempertanyakan kesiapan LPSK dan Komnas HAM dalam merespons kemungkinan munculnya laporan sengketa maupun persoalan HAM yang melibatkan masyarakat adat.

Ia berharap LPSK dapat menjalankan peran perlindungan bagi masyarakat yang menghadapi persoalan tersebut. Sementara Komnas HAM diharapkan memberikan perhatian terhadap persoalan masyarakat adat yang selama ini belum banyak muncul dalam bentuk laporan resmi.

Paolus juga menyinggung keberadaan lembaga yang telah dibentuk untuk menangani persoalan terkait, namun menurutnya belum dapat berfungsi secara optimal karena masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah.

Menurutnya, kondisi geografis Kalbar sebagai wilayah perbatasan dengan Malaysia, luasnya kawasan hutan, serta keberadaan komunitas masyarakat adat menjadi alasan penting bagi pemerintah pusat untuk memperkuat kelembagaan HAM di provinsi ini.

Karena itu, pembentukan Kanwil Kementerian HAM Kalbar diharapkan tidak sekadar menjadi penambahan struktur organisasi, tetapi juga memperkuat akses masyarakat terhadap perlindungan dan penanganan persoalan hak asasi manusia di daerah. (Dit/Din)

Keywords

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda