SANGGAU. SP - Upaya memperkuat pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kawasan perbatasan terus dilakukan melalui sinergi lintas instansi. Hal itu terlihat dalam kegiatan sosialisasi pelindungan PMI yang digelar Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau,
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.30 WIB hingga selesai tersebut menjadi forum bersama untuk meningkatkan pemahaman mengenai prosedur bekerja ke luar negeri secara aman, resmi, dan sesuai ketentuan hukum. Edukasi juga diarahkan untuk memperkuat kewaspadaan terhadap praktik penempatan ilegal dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sejumlah unsur lintas sektor hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Sekcam Entikong Asing Hut yang mewakili Camat Entikong, Danramil 1204-21/Entikong Kapten Inf. Warsidi, Waka Polsek Entikong Iptu Pintor Hutajulu yang mewakili Kapolsek Entikong, serta Kanit Reskrim Polsek Entikong Ipda Juliasan Syahputra, S.H.
Turut hadir Kepala Pengelola PLBN Entikong Jevon Nikolas Wage, perwakilan Bea dan Cukai TMP C Entikong Rendi, Kepala Imigrasi Kelas II TPI Entikong Trihaikal, Kepala Loka Kekarantinaan Kesehatan Entikong Muarif, Koordinator Satpel Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Aman Bayu Wicaksono, Koordinator Pos Interdiksi BNN di PLBN Entikong Agung, serta unsur Kejaksaan, PSDKP, Terminal Barang Internasional, dan LPP RRI Entikong.
Dalam penyampaian materi, Kasi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Imigrasi Entikong Muhammad Reza menjelaskan tata cara pengurusan dokumen keimigrasian, termasuk pembuatan paspor Republik Indonesia melalui aplikasi M-Paspor. Masyarakat juga diberikan pemahaman mengenai alur penempatan PMI agar dapat bekerja di luar negeri melalui jalur yang sah dan terlindungi.
Edukasi tersebut sekaligus menekankan pentingnya kemampuan masyarakat mengenali modus perekrutan yang mencurigakan. Tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming penghasilan tinggi, proses cepat, atau tanpa dokumen resmi perlu diwaspadai karena dapat menjadi pintu masuk praktik eksploitasi dan TPPO.
Dari unsur kepolisian, Panit I Reskrim Polsek Entikong Ipda Juliasan Syahputra, S.H. menyampaikan bahwa pencegahan migrasi non-prosedural menjadi salah satu perhatian penting di wilayah perbatasan. Masyarakat diingatkan agar tidak berangkat bekerja ke luar negeri tanpa paspor, visa kerja, maupun dokumen penempatan yang dipersyaratkan.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat keberangkatan, tetapi juga melalui upaya memutus mata rantai perekrutan ilegal. Jaringan yang menjanjikan pekerjaan di Malaysia tanpa prosedur resmi berpotensi menempatkan calon PMI dalam situasi rentan, termasuk eksploitasi, penipuan, dan persoalan hukum.
Wakapolsek Entikong Iptu Pintor Hutajulu menegaskan bahwa pelindungan PMI membutuhkan keterlibatan bersama seluruh unsur yang memiliki tugas di kawasan perbatasan. “Perbatasan bukan hanya pintu keluar-masuk orang dan barang, tetapi juga menjadi titik penting untuk memastikan masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri memperoleh informasi yang benar, dokumen yang sah, serta perlindungan sejak sebelum berangkat,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi lintas instansi perlu terus diperkuat sampai tingkat desa agar informasi mengenai prosedur migrasi dapat diterima masyarakat secara cepat dan mudah dipahami.
“Kami mendorong agar edukasi tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berlanjut melalui penguatan layanan informasi dan pendampingan bagi calon PMI, sekaligus mempersempit ruang gerak perekrut ilegal dan pelaku TPPO,” kata Pintor.
Selain pencegahan, pembahasan juga mencakup penguatan layanan di tingkat desa melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), termasuk kolaborasi dengan pemerintah daerah, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), Desa Binaan Imigrasi, serta Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Langkah tersebut diharapkan membantu calon PMI memperoleh informasi dan pendampingan sebelum menentukan pilihan bekerja ke luar negeri.
Polsek Entikong juga memiliki peran dalam pendampingan pemulangan PMI bermasalah yang dideportasi dari Malaysia melalui PLBN Entikong. Bersama unsur CIQS dan P4MI Sanggau, kepolisian turut memberikan arahan serta memfasilitasi proses pelayanan bagi PMI bermasalah yang kembali ke Indonesia.
Di sisi lain, pengawasan jalur perbatasan terus dikoordinasikan dengan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong dan instansi terkait guna mencegah penyelundupan atau keberangkatan calon PMI secara non-prosedural. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari langkah preventif untuk menciptakan ekosistem migrasi yang aman, resmi, dan terkoordinasi.
Melalui sosialisasi ini, seluruh instansi di wilayah Kecamatan Entikong memperkuat komitmen bersama untuk mencegah penempatan PMI secara ilegal dan menekan potensi TPPO. Masyarakat diimbau memilih jalur resmi, memastikan kelengkapan dokumen, memahami hak dan kewajiban sebagai PMI, serta segera melapor kepada instansi berwenang apabila menemukan indikasi perekrutan mencurigakan. _(Dit)