KETAPANG, SP — Pemerintah Kabupaten Ketapang terus mematangkan persiapan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Ketapang. Kesiapan tersebut diverifikasi langsung oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Barat dalam pertemuan di Ruang Kerja Bupati Ketapang, Selasa (11/8/2026).

Pertemuan dipimpin Bupati Ketapang bersama Kepala BNNP Kalimantan Barat Brigjen Pol. Totok Lisdiarto. Turut hadir Kabid Pemberantasan BNNP Kalbar, Kepala BNNK Kubu Raya, serta tim teknis. Dari Pemkab Ketapang hadir Asisten Administrasi Umum dan Kepala Bagian Organisasi Setda Ketapang.

Dalam pertemuan tersebut, tim BNNP Kalbar melakukan peninjauan dan pengecekan terhadap sejumlah kesiapan yang telah disiapkan Pemkab Ketapang sebagai bagian dari proses pengusulan pembentukan BNNK Ketapang.

Kesiapan itu mencakup aspek kelembagaan, administrasi, sarana dan prasarana, hingga dukungan pemerintah daerah terhadap operasional BNNK nantinya.

Bupati Ketapang menegaskan, pembentukan BNNK merupakan langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di daerah.

Menurut dia, dukungan pemerintah daerah tidak hanya sebatas menyediakan tempat dan fasilitas, tetapi juga memastikan keberadaan BNNK nantinya mampu memberikan pelayanan dan perlindungan yang lebih dekat kepada masyarakat.

Proses pembentukan BNNK Ketapang masih melalui sejumlah tahapan sesuai mekanisme kelembagaan. Usulan tersebut telah diproses di lingkungan BNN RI dan selanjutnya akan memasuki pembahasan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebelum ditetapkan melalui keputusan resmi.

Karena itu, verifikasi dan peninjauan oleh BNNP Kalbar menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan daerah sebelum proses berlanjut ke tahapan berikutnya.

Kepala BNNP Kalbar Brigjen Pol. Totok Lisdiarto mengapresiasi keseriusan Pemkab Ketapang dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan pembentukan BNNK. Menurutnya, kesiapan daerah menjadi salah satu faktor penting agar proses pembentukan kelembagaan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Bupati Ketapang mengatakan, kehadiran BNNK nantinya diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap program pencegahan, edukasi, pemberantasan, hingga layanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Selain itu, program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) diharapkan dapat diperkuat secara sistematis, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, komunitas, pemerintahan desa hingga kelompok masyarakat.

“Perlindungan anak-anak dan generasi muda kita adalah prioritas utama. Kehadiran BNNK adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap keselamatan rakyat,” kata Bupati.

Ia menegaskan Pemkab Ketapang akan terus mengawal proses pembentukan BNNK hingga seluruh tahapan kelembagaan selesai dan keputusan resmi diterbitkan.

“Kami akan kawal proses ini sampai seluruh tahapan selesai dan keputusan resmi terbit, karena ini bukan hanya tentang kelembagaan, tetapi tentang investasi kemanusiaan untuk masa depan Ketapang,” ujarnya.

Menurutnya, upaya melindungi masyarakat dari ancaman narkotika membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan desa, dunia pendidikan, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat secara luas.

Jika seluruh tahapan pembentukan dapat dilalui sesuai ketentuan, kehadiran BNNK Ketapang diharapkan menjadi penguatan baru dalam mewujudkan Ketapang Bersinar atau Bersih dari Narkoba.

BNNK nantinya tidak hanya diharapkan menjadi lembaga pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama melindungi masyarakat dan menyelamatkan generasi muda Ketapang agar tumbuh sehat, produktif, berkarakter, serta memiliki masa depan yang lebih baik. (*)