PADANG,SP — Kesiapsiagaan menghadapi bencana di Sumatera Barat kembali menjadi sorotan. Dalam kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Markas Kodam XX Tuanku Imam Bonjol di Padang, Sumatera Barat, pada Jumat (6/3/2026), sejumlah persoalan mendasar terungkap, mulai dari keterbatasan fasilitas militer hingga persoalan administrasi anggaran yang dinilai berpotensi menghambat respons cepat saat bencana terjadi.

Anggota Komisi I DPR RI Mulyadi, mengatakan hasil pertemuan dengan jajaran Kodam menunjukkan masih adanya kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi pemerintah pusat. Salah satunya adalah persoalan pembangunan fasilitas Kodam yang masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan karena status lahan yang merupakan aset negara.

“Informasi ini baru kami terima hari ini. Nanti akan kami sampaikan dalam rapat Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI agar segera diselesaikan,” ujar Mulyadi.

Menurutnya, hambatan administratif semacam ini tidak boleh berlarut-larut, mengingat Sumatera Barat merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana cukup tinggi, mulai dari banjir hingga longsor. Selain persoalan lahan, Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat itu menerima masukan mengenai kebutuhan penguatan satuan yang berperan langsung dalam penanganan bencana, seperti satuan zeni dan satuan kesehatan militer.

Satuan zeni memiliki peran penting dalam membuka akses jalan yang tertutup longsor, membangun jembatan darurat, hingga membantu evakuasi korban. Sementara satuan kesehatan dibutuhkan untuk memberikan layanan medis cepat bagi masyarakat terdampak.

Mulyadi menilai kebutuhan tersebut harus segera dipenuhi agar TNI di daerah memiliki kesiapan maksimal ketika bencana terjadi. “Peran TNI sangat sentral ketika terjadi bencana. Tapi tentu personel saja tidak cukup, harus didukung dengan peralatan dan anggaran yang memadai,” katanya.

Ia menegaskan Komisi I DPR akan menggunakan fungsi pengawasan dan anggaran untuk memastikan kebutuhan tersebut mendapat perhatian dari pemerintah. “DPR punya hak anggaran. Kalau memang ada kebutuhan yang mendesak untuk kepentingan masyarakat, kami akan mendorong agar anggaran itu disiapkan,” ujarnya.

Masalah Klasik: Dana Siap Pakai Saat Darurat

Dalam diskusi tersebut juga muncul persoalan yang kerap menjadi kendala dalam penanganan bencana di berbagai daerah, yakni belum optimalnya mekanisme dana darurat yang dapat langsung digunakan ketika bencana terjadi. Menurut Mulyadi, dana cadangan sangat penting agar proses pertolongan tidak terhambat oleh prosedur administrasi. “Bencana tidak bisa ditunda. Tidak bisa menunggu proses administrasi baru bantuan bergerak. Karena itu harus ada dana darurat yang sudah disiapkan sebelumnya,” tegasnya.

Harapan dari Daerah

Kasdam XX Tuanku Imam Bonjol Brigjen TNI Heri Prakosa Ponco Wibowo menyambut baik perhatian Komisi I DPR RI terhadap kesiapan Kodam yang baru terbentuk sekitar enam bulan lalu tersebut. Ia berharap dukungan DPR dapat mempercepat pemenuhan berbagai kebutuhan operasional, termasuk pengadaan lahan dan penguatan satuan. “Kehadiran Komisi I DPR RI ini menjadi angin segar bagi kami. Dukungan mereka sangat penting agar kesiapan operasional Kodam bisa lebih cepat,” kata Heri.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai kunjungan Komisi I DPR RI menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana. Menurutnya, pengalaman bencana sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan tidak hanya bergantung pada kecepatan respons saat darurat, tetapi juga kesiapan sistem dan dukungan anggaran.

“Potensi bencana di Sumatera Barat masih tinggi. Karena itu kesiapan personel, peralatan, dan koordinasi harus terus diperkuat,” pungkasnya. (nif)