JAKARTA, SP – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) secara resmi memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 pada Kamis (8/1/2026). Perayaan tahun ini terasa spesial karena dirangkaikan dengan peresmian kantor baru yang berlokasi di Jalan Proklamasi Nomor 81, Menteng, Jakarta Pusat.

Perayaan HUT ke-19 Partai Hanura pada Januari 2026 ini menjadi tonggak sejarah bagi partai untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan momentum penting yang ditandai dengan sejumlah agenda besar, mulai dari peresmian fasilitas baru partai hingga diskusi politik .

Berdasarkan dokumen rundown, rangkaian acara dimulai sejak pagi hari dengan persiapan teknis dan penyambutan para tamu undangan, termasuk pengurus DPP, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, hingga tamu eksternal.

Rangkaian acara puncak akan diawali dengan prosesi adat Palang Pintu sebagai bentuk pelestarian budaya. Acara dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti sebagai tanda resminya penggunaan kantor baru sebagai pusat aktivitas partai.

Kantor permanen berlantai lima ini dirancang untuk menjadi pusat aktivitas organisasi dan konsolidasi kader dari seluruh Indonesia.

Gedung baru ini diharapkan tidak hanya menjadi markas fisik bagi Partai Hanura, tetapi juga menjadi simbol semangat baru dalam menyerap aspirasi rakyat dan memperjuangkan keadilan di seluruh pelosok negeri. Kantor ini diharapkan menjadi ruang bersama untuk menyerap aspirasi rakyat dalam menghadapi tantangan politik ke depan.

Lokasi di Jalan Proklamasi dipilih karena memiliki makna simbolik untuk mengambil semangat perjuangan para proklamator dalam membangun keadilan yang lebih cepat dirasakan oleh masyarakat di daerah.

Sebagai bentuk syukur, dilakukan pula pemotongan tumpeng yang akan disaksikan oleh jajaran Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, serta pengurus DPD Hanura dari seluruh Indonesia dan dilanjutkan dengan ramah tamah serta doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Mustofa.

Adapun usai peresmian gedung baru Kantor DPP Partai Hanura, Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) juga dijadwalkan akan meresmikan Kantor Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat (Kantor BSN) bersama dengan delapan partai politik non parlemen yang tergabung di GKSR.

Sejalan dengan semangat perayaan HUT ke-19, DPP Partai Hanura telah mengeluarkan Instruksi Nomor: INS/07/KETUM/XII/2025 yang memerintahkan bahwa peringatan HUT ke 19 partai Hanura dirayakan pada Kamis (8/1/2026).

Seluruh jajaran DPD dan DPC seluruh Indonesia diminta turut untuk menyemarakkan HUT ke-19. Perayaan di tingkat daerah dapat dilaksanakan dalam rentang waktu 1 hingga 15 Januari 2026.

Adapun perayaan dilaksanakan dalam bentuk pengibaran Bendera Partai Hanura. Selain itu, seluruh jajaran pengurus di tingkat DPD dan DPC seluruh Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang meliputi aksi bakti sosial, kegiatan keagamaan, doa bersama, hingga pemberian bantuan bagi masyarakat yang menjadi korban musibah.

Seluruh pelaksanaan kegiatan juga wajib dilaporkan secara tertulis kepada DPP Partai Hanura sebagai bentuk tanggung jawab organisasi.

Perayaan HUT ke-19 ini membawa semangat "Bangkit, Jaya, Menang" sebagai fondasi perjuangan partai di tahun yang baru.

"Peringatan HUT ke-19 ini tidak hanya dirayakan secara seremonial, tetapi harus diimplementasikan melalui kerja nyata di tengah masyarakat, seperti pemberian bantuan untuk korban musibah dan kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat bagi rakyat," tegas Ketua Umum DPP Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) dalam instruksinya.

Bincang Politik

Dalam rangkaian HUT kali ini, Partai Hanura juga menggelar bincang-bincang politik yang menghadirkan tokoh-tokoh politik nasional. Diskusi ini mengupas berbagai persoalan fundamental, mulai dari dinamika politik tanah air hingga isu bencana nasional yang terjadi di wilayah Sumatera

Kehadiran para pengamat ini menegaskan komitmen Partai Hanura untuk terus menyerap aspirasi dan memberikan perspektif kritis terhadap isu-isu kebangsaan.

Menjelang peresmian gedung baru DPP Partai Hanura yang dijadwalkan pada Kamis (8/1/2026), suasana di Jalan Proklamasi Nomor 81, Jakarta Pusat, tampak mulai bergeliat.

Dari sejumlah video beredar di media sosial pada Rabu (7/1/2026), tampak Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang dan para tokoh pengamat politik seperti Rocky Gerung, Akbar Faizal, dan Adi Prayitno berkumpul di gedung baru tersebut untuk menjadi narasumber utama dalam sesi bincang-bincang.

Dalam cuplikan diskusi, Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang menyatakan pandangannya mengenai kepemimpinan nasional. Ia menegaskan bahwa dirinya menghormati siapa pun presiden yang telah terpilih secara sah oleh rakyat.

“Jadi enggak pernah ada saya enggak suka presiden. Semua presiden yang dipilih saya suka, karena dia sudah terpilih."

Meskipun mungkin memiliki perbedaan pilihan atau ketidaksukaan saat proses pemilihan, namun setelah seseorang terpilih, dia akan loyal kepada presiden terpilih tersebut.

"Sebelum (terpilih) saya bisa perang sama orang yang saya enggak suka. Oh dia, saya enggak suka, saya pilih ini, saya pilih ini. Tapi begitu dia sudah terpilih, saya loyal kepada presiden yang terpilih itu. Itu harus ditanamkan," ujarnya.

“Nah, sekarang tinggal kita tuntut janji-janji politik yang pernah diucapkan oleh pemimpin tersebut,” imbuhnya.

Sementara, Rocky Gerung melontarkan pandangan mengenai pentingnya keadilan yang lebih cepat sampai ke daerah-daerah, serta bagaimana masyarakat memiliki kemampuan untuk menilai kinerja pemimpinnya.

Secara khusus Rocky menilai bahwa Partai Hanura mulai membaca arah politik yang tepat terkait isu daerah.

"Hanura saya kira benar mulai membaca itu, perhatian terhadap daerah bukan untuk menumbuhkan sikap kedaerahan (daerahisme), melainkan untuk memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat di daerah,” ujar Rocky.

Giliran Adi Prayitno menyinggung tema adanya kekhawatiran mengenai keputusan politik yang tidak terkonsolidasi dengan baik akibat banyaknya partai politik yang memiliki kepentingan berbeda-beda.

"Kalau takut keputusan politik itu misalnya tidak terlampau dikonsolidasi karena banyak partai, ya buktinya saat ini ada tujuh partai dan tidak ada yang punya politik yang berbeda-beda ," ujarnya.

Adapun Akbar Faizal menegaskan keyakinannya bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk menilai siapa yang berbuat baik dan siapa yang tidak. Dia tidak percaya jika masyarakat tidak mampu melakukan penilaian terhadap tindakan para pemimpin atau politisi.

"Siapa yang berbuat baik itu yang (dinilai), siapa yang berbuat tidak baik itu yang (dinilai). Saya tidak pernah percaya masyarakat itu tidak mampu menilai itu," kata Akbar Faizal.

Bincang-bincang politik ini rencananya secara lengkap akan disiarkan secara luas kepada publik melalui tiga stasiun televisi nasional, yaitu Kompas TV, Metro TV, dan TV One pada tanggal 8 Januari 2026. Masing-masing stasiun televisi tersebut akan menayangkan siaran khusus dengan durasi 45 menit, dimulai pada pukul 18.45 WIB hingga 21.45 WIB.

Rincian jadwal tayangnya mulai dari Kompas TV pada pukul 18.45 -19.30 WIB, kemudian Metro TV pada pukul 20.05 - 21.00 WIB, dan terakhir TV One pada pukul 21.00 - 21.45 WIB. (*/ind)

Hapus Perayaan Mewah Demi Korban Bencana

 Sebelumnya dalam catatan internal yang dirilis pada 23 Desember 2025, Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Benny Rhamdani menekankan bahwa Partai Hanura memutuskan untuk meniadakan acara seremoni mewah dalam perayaan HUT  ke-19.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk solidaritas dan empati terhadap bencana besar yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Benny menekankan bahwa Hanura menolak terjebak dalam "simbolisme kosong" ketika rakyat sedang bergulat dengan luka, kehilangan, dan ketidakpastian hidup. Mengadakan pesta pora di tengah situasi keprihatinan nasional dianggap sebagai ironi moral.

Melalui Instruksi DPP Nomor: 07/KETUM/XII/2025, Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) memerintahkan seluruh kader di tingkat Pusat, DPD, hingga DPC untuk meninggalkan segala bentuk hura-hura dan euforia politik demi merespons duka mendalam akibat bencana.

Keputusan ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan sebuah pernyataan ideologis tentang jati diri partai.

"Instruksi ini secara sadar memutus tradisi perayaan yang identik dengan anggaran besar. Tidak ada pesta, tidak ada hura-hura. Kekuasaan tanpa empati hanya akan melahirkan kekeringan moral," tegas Benny dalam catatannya.

Benny mengulas bahwa keputusan ini mencerminkan apa yang disebut sebagai etika tanggung jawab (ethics of responsibility), sebuah kesadaran bahwa tindakan politik harus selalu mempertimbangkan dampak sosial dan penderitaan manusia.

Langkah ini juga menunjukkan orientasi kebijakan partai yang efisien, kontekstual, dan adaptif terhadap situasi krisis. Anggaran yang biasanya terserap untuk seremoni dialihkan menjadi energi sosial yang langsung menyentuh masyarakat terdampak.

Alih-alih digunakan untuk pesta pora, seluruh anggaran dan sumber daya seremoni dialihkan menjadi bantuan langsung bagi masyarakat terdampak bencana. Kegiatan perayaan diubah menjadi aksi bakti sosial dan bantuan untuk korban musibah serta kegiatan keagamaan dan doa bersama untuk para korban.

“Partai Hanura memilih untuk mengalihkan seluruh sumber daya dan anggaran seremoni menjadi "energi sosial" yang menyentuh langsung masyarakat terdampak,” tegasnya.

Instruksi ini menunjukkan rasionalitas kebijakan internal partai. Pengalihan sumber daya dari seremoni menuju bantuan sosial adalah keputusan yang efisien, tepat sasaran, dan relevan dengan situasi darurat.

Keputusan ini juga merespons dampak bencana yang sangat masif, di mana terdapat sekitar 1.100 korban jiwa, ratusan orang hilang, serta kerusakan pada lebih dari 150.000 rumah dan ribuan fasilitas publik.

Benny menambahkan, musibah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat harus menjadi modal kesadaran spiritual dan sosial bagi seluruh pengurus dan kader Hanura.

Partai Hanura berkomitmen menjadikan mitigasi risiko bencana dan advokasi kebijakan publik sebagai agenda partai, bukan sekadar solidaritas insidental, agar empati tidak berhenti pada retorika sesaat.

“Pada akhirnya, HUT ke-19 Hanura bukan sekadar perayaan, melainkan ritus refleksi kolektif tentang siapa kita, untuk siapa kita berjuang, dan nilai apa yang hendak kita jaga. Dari kesunyian doa, uluran solidaritas, dan disiplin kolektif, Hanura menegaskan pesan penting: politik yang berakar pada hati nurani rakyat akan selalu menemukan jalan sejarahnya sendiri,” tutupnya. (*)