Nasional post authorAju 07 September 2021

Dede Al Sintangi Aktor Pembakaran Masjid Ahmadiyah di Sintang

Photo of Dede Al Sintangi Aktor Pembakaran Masjid Ahmadiyah di Sintang Mirza Ghulam Ahmad bermisi menghidupkan kembali Islam dan menegakkan syariah Islam di Hindustan yang dijajah Kerajaan Inggris. Maka lahirlah Ahmadiyah pada 1889.

JAKARTA, SP – Dede al Sintangi, salah satu orang patut diduga sebagai aktor intelektual pembakaran Masjid Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat, 3 September 2021.

Hal itu dikemukakan pegiat media sosial dan pengamat politik Denny Siregar, Selasa, 7 September 2021, menanggapi keterangan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polisi Daerah Kalaimantan Barat, Komisaris Besar Donny Charles Go yang mengakui, sudah 10 orang ditetapkan sebagai tersangka.

“Sembilan orang di antaranya sudah dittetapkan sebagai tersangka,” kata Donny Charles Go.

Sekedar mengingatkan, pembakaran Masjid ahmadiyah, terjadi pula dii Cikeusik, Provinsi Banten, Minggu, 6 Februari 2021.

Di Ciusik, tiga warga Ahmadiyah meninggal dunia, sementara di Kabupatenn Sintang, berkat kesigapan aparat, warga Ahmadiyah, berhasil dievakuasi.

Menurut Dennny Siregar, para perusah sangat kejam, persis teroris Islamic State of Iraq and Syriah (ISIS) di Suriah. Mirisnya lagi, pelakunya hanya kena hukuman beberapa bulan saja.

Pembakaran rumah ibadah di Sintang itu alarm buat kita semua, bahwa model kekerasan seperti itu ternyata masih dipelihara sampai sekarang.

Masih untung Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) cepat sampai di tempat, kalau tidak, entah apa yang terjadi pada warga Ahmadiyah di sana. Mungkin nasibnya bisa sama dengan saudara mereka di Banten.

Dikatakan Denny Siregar, Polri memang tidak bisa menindak para pelaku di tempat, karena massa yang besar berjumlah ratusan orang. Yang bisa dilakukan hanya mencegah dan membuat adem suasana, baru kalau sudah sepi "diculik" satu per satu pelakunya.

Salah satu provokator diketahui bernama Dede al Sintangi. Si jenggot panjang berdaster merah itu dikenal memang sebagai provokator di daerah itu.

“Dede al Sitangi sempat bermasalah dengan kaum adat Dayak di sana. Dede sekarang dikejar polisi dan dicari sampai dapat,” ujar Denny Siregar.

Sudah saatnya Polisi memperlakukan provokator kelompok radikal itu seperti teroris. Tangkap dan pamerkan mereka di konferensi pers. Biar orang tahu. Biar ada efek jera. Kalau dibiarkan, orang-orang jenggot panjang seperti ini bisa merasa kalau mereka dilindungi aparat.

Radikalisme itu tidak bisa dibiarkan, ditoleransi apalagi dilindungi. Kasihan masyarakat awam yang tidak mengerti apa-apa.

Provokatornya harus dikandangkan. Perbedaan dalam keyakinan itu selalu ada. Tapi kalau perbedaan itu jadi alasan untuk merusak, maka itu sudah masuk wilayah kriminal.

Donny Charles Go menegaskan, masih melakukan pendalaman masing-masing peran dari pelaku tersebut.

Polisi sekarang fokus mengamankan Jamaah Ahmadiyah yang berjumlah 72 orang atau sebanyak 20 Kepala Keluarga (KK) dan bangunan masjid. Saat ini situasi sudah terkendali, masa sudah kembali.

Aksi tersebut dilatarbelakangi ketidakpuasan Aliansi Umat Islam Sintang atas keputusan Pemerintah Kabupaten Sintang yang hanya menonaktifkan aktivitas keagamaan JAI.

Alasan lain penolakan, Ahmadiyah dianggap menyimpang dari Ajaran Islam.

Penolakan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan Pemerintah Kabupaten Sintang menghentikan aktivitas keagamaan Ahmadiyah.

Pemerintah Kabupaten Sintang berpegang pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006.

“Penghentian aktivitas operasional bangunan tempat ibadah secara permanen milik Jamaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak selain berdasarkan dari surat Bupati Sintang juga atas arahan Bapak Gubernur Kalimantan Barat,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang, Kurniawan,

Kurniawan menjelaskan, keputusan itu juga untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan kondusivitas masyarakat di Desa Balai Harapan.

“Maka diperintahkan juga kepada penganut atau anggota Jamaah Ahmadiyah agar melaksanakan apa yang telah diperintahkan di atas dalam aktivitas dan bentuk apapun tanpa izin pemerintah,” kata Kurniawan.

Pemerintah Kabupaten Sintang menjamin kebebasan kepada Jamaah Ahmadiyah untuk beribadat sepanjang mengakui beragama Islam, dan sesuai ketentuan dan keputusan bersama Menteria Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008.

Kemudian Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008, dan Nomor 199/2008, tentang: Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau anggota Pengurus Jamaah Ahmadiyah dan warga masyarakat.

Dari segi eksistensi, Ahmadiyah adalah sebuah gerakan kebangkitan Islam dan mazhab atau aliran baru dalam Islam, baru lahir lebih dari satu abad lalu, yang tak lepas dari kontroversi.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) beranggapan, hal prinsip yang membedakan antara Islam arus utama dan Ahmadiyah, karena Ahmadiyah menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu suatu pendapat yang tidak boleh dipersoalkan lagi.

Sosok yang diyakini Ahmadiyah sebagai nabi penerus setelah Nabi Muhammad SAW adalah Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah.

Perbedaan prinsip ini tidak lagi dalam wilayah yang dapat ditoleransi. Dalam kesepakatan seluruh umat Islam di dunia, tajdid (pembaruan) itu boleh tapi gerakan sifatnya.

Tapi kalau tajdid itu kemudian mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, itu menyimpang. Itu melampaui batas pengertian tajdid. Ketika terjadi penyimpangan, harus diluruskan. Kecuali dia tidak membawa nama Islam.

Peneliti Ahmadiyah dari FISIP Universitas Merdeka Malang dan penulis buku Marginalisasi dan Keberadaban Masyarakat, Catur Wahyudi kepada bbc.com, mencatat ada tiga aspek yang menjadikan Ahmadiyah kontroversial dan dinilai menyimpang dari Islam arus utama:

"Ahmadiyah dinilai tidak memiliki konsistensi dalam syahadat Islam, akibat keyakinannya terhadap sosok Mirza Ghulam Ahmad yang diposisikannya sebagai nabi.

Padahal Islam mainstream memandang Muhammad SAW adalah khatamul nabiiyin (nabi mutakhir)," jelas Catur Wahyudi, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Merdeka Malang.

Kendati demikian, tambah Catur Wahyudi kepada bbc.com, Ahmadiyah memposisikan pendirinya, Mirza Ghulam Ahmad, sebagai nabi penerus yang tidak membawa risalah, dan wahyu yang diterimanya dimaknai sebagai penjelasan dari risalah Nabi Muhammad.

Dalam penelitiannya, Catur Wahyudi mencatat dalam bersyahadat, "pernyataan yang dikumandangkan sama dengan golongan Islam mainstream pada umumnya, demikian pula kumandang saat Adzan dan termasuk pula dalam bacaan sholat menyangkut kesaksian/syahadah."

Alasan kedua mengapa Ahmadiyah dianggap kontroversial, menurut Catur Wahyudi, "Fakta dimana Mirza Ghulam Ahmad mendakwahkan diri sebagai Imam Mahdi dan al Masih al Mau'ud (Imam Mahdi yang dijanjikan) juga menjadi bagian perdebatan dan menjadi perbedaan yang mendasar dengan Islam mainstream yang pada umumnya masih menunggu kehadiran Imam Mahdi dan al Masih al Mau'ud, yang dipahaminya sebagai sosok dari Isa AS."

Hal yang sama juga diakui oleh Fareed Ahmad, Sekjen Nasional Hubungan Masyarakat Jemaah Muslim Ahmadiyah Inggris, organisasi induk Ahmadiyah internasional. Menurutnya, Mirza Ghulam Ahmad merupakan nabi penerus dan Imam Mahdi.

Faktor ketiga mungkin timbul akibat pemahaman yang keliru. Kumpulan wahyu yang disebutkan diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad oleh penganutnya dibukukan setelah beliau wafat ke dalam Tadhkirah atau kadang ditulis Tazdkirah.

Sebagian umat Islam menganggapnya sebagai kitab suci Ahmadiyah, jelas Catur Wahyudi.

Juru bicara Jammah Ahmadiyah Indonesia (JAI), Yendra Budiandra kepada bbc.com, menepis pandangan bahwa Tazdkirah adalah kitab suci bagi Ahmadi.

"Alquran adalah kitab suci komunitas Muslim Ahmadiyah yang wajib dibaca dan menjadi pegangan hidup, sementara Tazdkirah sifatnya seperti buku-buku Hazrat Mirza Ghulam Ahmad as lainnya yang dianjurkan dibaca, tetapi bukan kitab suci seperti dalam konteks kitab suci agama-agama," tegas Yendra Budianta.

Oleh karenanya, menurut Yendra Budiandra, Muslim Ahmadi tidak diwajibkan memiliki atau membacanya setiap hari, berbeda dengan Alquran.

Di sejumlah negara muncul tuntutan agar penganut Ahmadiyah tidak mendefinisikan diri mereka sebagai Muslim. Di Pakistan bahkan tidak hanya sebatas tuntutan, tetapi sudah dalam bentuk larangan dengan ancaman pidana.

Tapi apakah Ahmadi non-Muslim?

"Tidak mungkin mereka disebut dengan agama yang bukan Islam, misalnya mereka disuruh mengambil nama lain. Karena praktik agama mereka adalah Islam," papar dosen teologi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Profesor DR. Qasim Mathar kepada bbc.com.

"Masjid dan cara sembahyang mereka itu Islam. Mereka puasa bulan Ramadan, mereka pergi haji juga, dan seterusnya."

Hanya, ditandaskan Qasim Mathar, "Kita harus mengerti bahwa pada setiap kelompok mazhab atau aliran Islam, selalu saja ada kelompok ekstrem di dalamnya yang merugikan mazhab itu sendiri."

Intelektual muda Nahdlatul Ulama, Zuhairi Misrawi kepada bbc.com, dalam pengantar buku Ahmadiyah Menggugat! mengatakan biasanya mereka yang sering menyudutkan Ahmadiyah cenderung abai bahwa sebagai bagian dari umat Islam, Ahmadiyah sudah memenuhi prasyarat utama sebagai umat Nabi Muhammad SAW.

"Indikatornya, jemaat Ahmadiyah telah melaksanakan Rukun Iman dan Rukun Islam secara sempurna," tandas Zuhairi Misrawi.

Merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu landasan keyakinan keislamannya, juru bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Yendra Budiandra menjelaskan bahwa Muslim Ahmadiyah bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan mengakui Muhammad adalah Utusan Allah, menunaikan kewajiban salat, memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan juga menunaikan ibadah haji.

"Di atas adalah kriteria Islam menurut pembawa ajaran Islam Yang Mulia Nabi Muhammad SAW, kami Muslim Ahmadiyah persis sama mengikuti dan mengimani kriteria tersebut baik dari syahadat, Rukun Iman, Rukun Islam dan Kitab Suci Alquran," tegas Yendra Budianta.

Lagi-lagi karena perbedaan keyakinan soal kenabian, Rabithah Alam al Islami, Liga Muslim Dunia yang berpengaruh, pada tahun 1974 menyatakan Ahmadiyah bukan Muslim.

Langkah serupa ditempuh oleh Akademi Fiqh Islam di Organisasi Konferensi Islam (OKI) -yang kini dikenal dengan Organisasi Kerja Sama Islam- ketika pada tahun 1985 menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad dan menerima wahyu adalah murtad dan keluar dari Islam.

Meskipun pada awalnya Ahmadiyah relatif dapat diterima oleh umat Islam di Indonesia, para ulama terang-terangan tidak menyukai Ahmadiyah setelah organisasi Rabithah Alam al Islami menyatakan Ahmadiyah bukan Muslim.

Maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat terhadap Ahmadiyah pada tahun 1980 yang kemudian diperkuat dengan fatwa lagi pada tahun 2005 ,yang berisi bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat, menyesatkan dan sudah keluar dari Islam.

Gelombang protes dan fatwa MUI juga menuntut agar Ahmadiyah dibubarkan meskipun gerakan itu sahih sebagai organisasi. Basis-basis Ahmadiyah marak menjadi sasaran, termasuk rumah pribadi, tempat ibadah dan bahkan banyak pula Ahmadi yang mendapat serangan fisik.

Imbas dari fatwa MUI dituding memicu 'kekerasan' atas nama agama.

Kini Mahkamah Konstitusi tengah menangani gugatan atas Undang-Undang Penodaan Agama tahun 1965, yang diajukan oleh sembilan anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia.

Sejumlah pasal dalam peraturan itu, kata mereka, bisa ditafsirkan sangat luas tapi malangnya, menjadi landasan dari Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tentang Ahmadiyah.

Surat Keputuasan Bersama, dijadikan dasar bagi pembuatan aturan-aturan pemerintah daerah yang dianggap mempersekusi Ahmadiyah.

Apa yang menimpa Ahmadiyah di Indonesia, menurut sejumlah lembaga HAM, tergolong persekusi sebab terjadi di banyak tempat dan berulang-ulang.

Setelah pendirinya wafat pada tahun 1908, secara organisasi Ahmadiyah dikomandoi secara terpusat oleh seorang pemimpin rohani yang dikenal sebagai khalifah Islam.

Organisasi ini berbendera Ahmadiyya Muslim Community atau Jemaah Muslim Ahmadiyah, yang saat ini dipimpin oleh Mirza Masroor Ahmad, pemimpin spiritual kelima dalam sejarahnya.

Seorang khalifah dipilih oleh komite khusus melalui proses panjang, mirip dengan pemilihan pemimpin gereja Katolik Roma. Ia bertugas membimbing para penganut dalam bidang kerohanian dan duniawi.

Khalifah juga memimpin salat Jumat dan salat-salat khusus di hari besar Islam. Biasanya ini diselenggarakan di Baitul Futuh, London, masjid yang menjadi sentra kegiatan Ahmadiyah di seluruh dunia.*

 

Sumber: fb denny siregar/bbc.com

 

Wartawan: Aju

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda