Opini post authorBob 27 November 2022

Manfaat Opini WTP Bagi Masyarakat dan Daerah

Photo of Manfaat Opini WTP Bagi Masyarakat dan Daerah Riswantoro, S.IP, Kasi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemda, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kalbar

PADA tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di Balai Petitih Pontianak dilaksanakan penyerahan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan kepada empat belas pemerintah kabupaten, kota, termasuk provinsi di lingkup Kalimantan Barat.

Penghargaan tersebur diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat dengan didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.

Hal ini merupakan prestasi yang luar biasa diraih oleh pemerintah daerah di Kalimantan Barat, yang sebelumnya di tahun 2021 tiga belas pemerintah daerah mendapat predikat opini WTP.

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berhasil meraih opini WTP untuk pertama kalinya atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Satu pemerintah daerah yang berusaha keras untuk meraih opini WTP yaitu Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Capaian opini WTP membuktikan tetap dibangunnya kualitas pertanggungjawaban LKPD dari pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen dalam mengelola tata keuangan yang baik walaupun menghadapi situasi yang tidak terduga di tahun 2021 akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang kesehatan, sosial, dan perekonomian untuk mengatasi ancaman krisis dalam masa pandemi Covid-19. Demikian diungkapkan oleh Menteri Keuangan pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2022 di Jakarta.

Pada prinsipnya ada empat opini dari pemeriksaan BPK atas LKPD yang susun oleh pemerintah daerah yang merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan selama satu tahun yaitu: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Dari keempat opini tersebut, opini WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah.

Dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdapat berbagai kendala yang dihadapi, salah satunya menyelesaikan permasalahan  aset tetap.

Beberapa kabupaten di Kalimantan Barat saat ini merupakan hasil dari pemekaran wilayah seperti  Kabupaten Bengkayang, Landak, Melawi, Sekadau, Kayong Utara, Kubu Raya, dan Kota Singkawang. Dari pemekaran wilayah tersebut,  aset tetap yang ada tentunya harus jelas diketahui kepemilikannya, apakah di kabupaten asal atau di kabupaten hasil pemekaran.  

Selanjutnya, setelah opini WTP diraih, apa manfaatnya bagi masyarakat. WTP yang diraih oleh pemerintah daerah didapat melalui proses yang panjang. Dari mulai perencanaan, pelaksanaan atau penatausahaan, dan pelaporan atau pertanggungjawaban anggaran.

Laporan keuangan berperan sebagai pintu akhir dalam siklus anggaran. Pada tahap pelaksanaan anggaran dilakukan berbagai kegiatan pemerintahan berupa belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,  dan belanja bantuan sosial yang tentunya untuk mendukung program pemerintahan.

Anggaran yang dibelanjakan  oleh pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat setempat  sehingga menghasilkan pengaruh yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, pencapaian opini  WTP merupakan sarana keterbukaan informasi  kepada publik terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Capaian opini WTP diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah untuk menarik investor.

Dengan tertariknya investor untuk menanamkan modalnya diharapkan pendapatan asli daerah dapat bertambah sehingga kemandirian fiskal daerah dapat ditingkatkan.

Selanjutnya, opini WTP yang diraih oleh pemerintah daerah merupakan salah satu kriteria utama pemberian Dana Insentif Daerah (DID). kriteria lainnya dalam pemberian DID yaitu penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD tepat waktu, pengadaan barang/jasa secara elektronik, aplikasi penganggaran berbasis elektronik, dan ketersediaan pelayanan terpadu satu pintu.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022, Kementerian Keuangan memberikan DID sebagai penghargaan kinerja tahun berjalan pada tahun 2022 kepada 125 kabupaten, kota, dan provinsi se-Indonesia.

Untuk wilayah Kalimantan Barat  terdapat empat pemerintah daerah yang memperoleh DID, yaitu Provinsi Kalimantan Barat (Rp 10,83 miliar), Kabupaten Sintang (Rp 10,66 miliar), Kota Pontianak (Rp 10,60 miliar), dan Kota Singkawang (Rp 10,91 miliar).

DID tersebut diberikan kepada pemda yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik di tahun berjalan yang meliputi layanan pemberian vaksinasi COVID-19, dukungan pemerintah daerah dalam mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah.

Penggunaan atau penyaluran DID diprioritaskan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah melalui perlindungan dan bantuan sosial.

Dengan demikian, DID yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada intinya sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, opini WTP bermanfaat dalam mengawal tata kelola keuangan yang baik. Opini WTP diberikan oleh BPK dengan empat kriteria  yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan kecukupan pengungkapan.

Kesesuaian dengan SAP berarti laporan keuangan telah disusun dengan regulasi yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Sedangkan efektivitas SPI bertujuan agar dapat dicapainya program pemerintah sesuai sasaran dan mencegah terjadinya kecurangan maupun korupsi.

Dengan SPI yang  dijalankan dengan baik selayaknya tujuan SPI berupa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan tata kelola keuangan yang baik (good governance) dapat dicapai.

Dari beberapa manfaat diperolehnya opini WTP, pada akhirnya predikat opini WTP merupakan  wujud pertanggungjawaban tata kelola keuangan yang tranparan dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan perekonomian di daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (*)

Berita Terkait

Baca Juga

Komentar Anda