PONTIANAK, SP - Di tengah bergulirnya wacana penempatan Polri di bawah kementerian, suara kritis datang dari kalangan pemuda Kalimantan Barat (Kalbar). Cipayung Plus Kalbar menegaskan sikapnya yakni independensi Polri tidak boleh dikompromikan oleh dinamika politik kekuasaan.

Sikap tersebut disampaikan dalam dialog kepemudaan yang diinisiasi Cipayung Plus pada Senin (16/2/2026).

Forum yang sejatinya membahas masa depan generasi muda menuju bonus demografi 2045 itu juga menjadi ruang refleksi atas isu-isu strategis kebangsaan, termasuk posisi kelembagaan Polri.

Ketua Komda PMKRI Regional VII Kalbar, Endro Ronianus, menyatakan bahwa pihaknya tidak gegabah dalam merespons wacana tersebut. Sebelum menyampaikan pandangan resmi, Cipayung Plus telah melakukan kajian internal.

“Menanggapi wacana tersebut, kami dari Cipayung Plus telah melakukan kajian internal. Pada prinsipnya, kami mendukung agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Polri merupakan alat negara,” tegas Endro.

Bagi Cipayung Plus, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden bukan sekadar soal struktur administratif, tetapi menyangkut prinsip dasar independensi lembaga penegak hukum.

Endro menilai, membawa Polri ke dalam struktur kementerian berpotensi membuka ruang intervensi politik di masa mendatang.

“Kami ingin menjaga independensi Polri dan tidak menginginkan adanya intervensi politik maupun kekuasaan di kemudian hari. Sebab, kementerian merupakan jabatan politis yang tentu tidak terlepas dari dinamika dan kepentingan politik,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan kekhawatiran bahwa jabatan menteri yang bersifat politis dapat membawa implikasi terhadap netralitas institusi.

Dalam perspektif Cipayung Plus, menjaga Polri tetap berada langsung di bawah Presiden merupakan bentuk penguatan prinsip negara hukum.

Meski demikian, Endro memastikan bahwa sikap mereka terhadap Polri tetap objektif. Cipayung Plus, katanya, tidak berada dalam posisi membenarkan semua kebijakan, tetapi juga tidak menutup mata terhadap capaian positif.

“Dalam menilai kinerja Polri, kami bersikap objektif. Ketika ada prestasi, tentu kami memberikan apresiasi. Namun, kami juga tetap menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai organisasi kemasyarakatan yang dilindungi undang-undang.

Artinya, peran untuk mengkritik dan memberikan masukan tetap kami jalankan secara konstruktif,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila wacana penempatan Polri di bawah kementerian benar-benar direalisasikan, pihaknya akan kembali melakukan kajian lebih mendalam sebelum menentukan sikap lanjutan.

“Apabila wacana Polri di bawah kementerian benar-benar diterapkan, kami akan melakukan kajian lebih mendalam untuk menentukan sikap resmi.

Namun, hingga saat ini, kami tetap berpendapat bahwa Polri sebaiknya berada langsung di bawah Presiden,” tegasnya kembali.

Adapun dialog kepemudaan tersebut mengangkat tema “Perspektif Pemuda Menyongsong Bonus Demografi 2045 di Kalimantan Barat.” Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Cipayung Plus Kalimantan Barat bersama para praktisi dan unsur kepemudaan.

Dalam forum itu, isu bonus demografi menjadi sorotan utama. Cipayung Plus mendorong generasi muda untuk tidak sekadar menjadi penonton dalam momentum demografi, tetapi menjadi pelaku perubahan yang siap secara kapasitas dan integritas.

“Pada hari ini, kami dari Cipayung Plus melaksanakan dialog kepemudaan dengan mengangkat tema ‘Perspektif Pemuda Menyongsong Bonus Demografi 2045 di Kalimantan Barat," kata Endro.

"Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Cipayung Plus Kalimantan Barat bersama para praktisi dan unsur kepemudaan.

Melalui dialog ini, kami ingin mendorong peran aktif generasi muda dalam mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi tahun 2045,” pungkasnya.

Dialog tersebut menjadi penanda bahwa generasi muda Kalbar tidak hanya berbicara soal masa depan ekonomi dan kependudukan, tetapi juga ikut mengawal arah kebijakan dan tata kelola negara.

Di titik inilah, suara pemuda menemukan relevansinya mengawal demokrasi, menjaga independensi institusi, dan memastikan Indonesia 2045 dibangun di atas fondasi hukum yang kuat. (din)