Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar mengukir sejarah baru dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk pertama kalinya, Kalbar dipercaya menjadi penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II, sehingga ASN tidak lagi harus mengikuti pelatihan tersebut ke luar daerah.

Momentum bersejarah itu sekaligus dirangkaikan dengan Launching Kalbar Corporate University (Kalbar Corpu), sebuah ekosistem pembelajaran ASN yang mendorong budaya belajar berkelanjutan, kolaboratif, dan terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Pembukaan PKN Tingkat II dan peluncuran Kalbar Corpu dilakukan langsung oleh Gubernur Kalbar Ria Norsan di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (18/8/2026).

Dalam momentum itu juga didampingi Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Sekretaris Daerah Kalbar Harisson, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq, Plt Kepala BPSDM Kemendagri Andi Ony Prihartono, Ketua TP PKK Kalbar Erlina serta Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari.

Gubernur Kalbar Ria Norsan mengatakan, penyelenggaraan PKN Tingkat II menjadi bukti bahwa keterbatasan anggaran akibat efisiensi tidak harus menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi.

Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu menghadirkan perubahan selama menjabat, bukan sekadar menjalankan rutinitas pemerintahan.

“Sebagai leader harus ada perubahan yang dibuat. Jangan kita diangkat sebagai kepala dinas atau kepala badan hanya monoton. Saya ingin ada perubahan, ada kenangan kita meninggalkan sesuatu yang baik,” kata Ria Norsan.

Ia mengapresiasi BPSDM Kalbar di bawah kepemimpinan Windy Prihastari yang mampu menghadirkan PKN Tingkat II di Kalbar.

"Sudah ada berapa banyak yang menjabat sebagai Kepala BPSDM Kalbar ini baru ini bisa mencapai PKN II terimakasih Ibu Windy saya sangat mengapresiasi," ungkap Ria Norsan.

Ria Norsan menyebut, selama ini ASN dari Kalbar harus mengikuti PKN Tingkat II di luar daerah. Dengan adanya penyelenggaraan di Kalbar, selain mempermudah ASN mengikuti pendidikan kepemimpinan, kegiatan tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

"Ini tidak hanya program pendidikan, tetapi juga bisa menambah PAD Kalbar. Uang tidak ke mana-mana, hanya berputar di Kalbar,” ujarnya.

Untuk tahap awal, PKN Tingkat II Kalbar diikuti peserta dari lingkungan Pemprov Kalbar dan 14 kabupaten/kota.

Ria berharap penyelenggaraan tersebut terus dikembangkan sehingga pada masa mendatang ASN dari provinsi lain, termasuk Kalimantan Tengah, dapat mengikuti PKN Tingkat II di Kalbar.

Ia menekankan agar peserta tidak berhenti pada memperoleh pengetahuan dan sertifikat, tetapi mampu menerapkan ilmu kepemimpinan dalam pekerjaan.

“Penekanannya untuk peserta PKN II adalah perubahan. Ilmu yang didapatkan bisa diimplementasikan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Artinya, tugasnya tidak monoton, tetapi ada perubahan dan inovasi yang dibuat untuk kemajuan daerah,” tegasnya.

Ditempat yang sama Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan juga turut mengapresiasi inovasi BPSDM Kalbar dibawah kepemimpinan Windy Prihastari. Ia berharap seluruh kepala perangkat daerah mampu melahirkan inovasi sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat.

“Banyak terobosan beliau (Windy Prihastari) dalam peningkatan kompetensi. Saya sangat mengapresiasi inovasi yang dibuat BPSDM Kalbar,” ujarnya.

Sementara itu Kepala LAN RI Muhammad Taufiq mengapresiasi langkah Pemprov Kalbar yang mampu menghadirkan PKN Tingkat II sekaligus meluncurkan Kalbar Corporate University di tengah kebijakan efisiensi.

Muhammad Taufiq menilai Kalbar telah menunjukkan sejumlah capaian dalam reformasi birokrasi dan inovasi pembiayaan di tengah efisiensi.

“Ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa. Di tengah efisiensi, justru Kalbar berinisiatif meluncurkan program-program inovasi,” ujar Muhammad Taufiq.

Ia menilai keberadaan Corporate University dapat mendorong perubahan budaya belajar ASN. Pembelajaran tidak lagi semata-mata dilakukan melalui pelatihan formal, tetapi dapat berlangsung di tempat kerja melalui diskusi, pengalaman, pembelajaran daring, maupun kolaborasi lintas organisasi.

Menurutnya, konsep tersebut sejalan dengan kebutuhan ASN untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Corporate University ini pembelajarannya 90 persen di tempat kerja. Kalau 90 persen di tempat kerja, artinya pimpinan-pimpinan OPD punya tanggung jawab untuk menggerakkan ASN-nya belajar,” katanya.

Selanjutnya Plt Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Andi Ony Prihartono, menegaskan pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan tidak boleh berhenti pada perolehan sertifikat.

Menurutnya, setiap proses pembelajaran harus mampu memberikan dampak nyata bagi pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Diklat kita jangan hanya mengejar sertifikat saja, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi pemerintah daerah,” tegas Andi Ony.

Ia menilai, keberhasilan penerapan Kalbar Corpu membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh perangkat daerah. BPSDM tidak dapat berjalan sendiri karena budaya organisasi pembelajar harus menjadi tanggung jawab bersama.

“Ini perlu dukungan semua dan kolaborasi semua, bukan hanya BPSDM saja, tetapi harus semua OPD bersama-sama,” ujarnya.

Andi Ony mengapresiasi langkah Pemprov Kalbar yang mulai membangun organisasi pembelajaran sebagai bagian dari upaya mendorong kemajuan daerah.

Menurutnya, komitmen tersebut menjadi langkah penting agar pembelajaran ASN tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi terintegrasi dengan pekerjaan dan kebutuhan organisasi.

“Mulai saat ini Kalbar sudah bertekad untuk mengembangkan organisasi agar menjadi organisasi pembelajaran demi kemajuan daerah dan Indonesia,” katanya.

Ia pun menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya PKN Tingkat II perdana di Kalbar sekaligus peluncuran Kalbar Corporate University.

“Selamat atas terselenggaranya PKN II dan Kalbar Corporate University. Sukses,” jelasnya.

Kemudian Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari mengatakan, penyelenggaraan PKN Tingkat II menjadi tonggak penting dalam pengembangan kompetensi ASN di Kalbar.

Menurutnya, kegiatan tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi ASN Kalbar, tetapi ke depan terbuka bagi peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

“Pemprov Kalbar mengukir sejarah baru karena pertama kali melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II. Ini momentum hari kemerdekaan menjadi penyemangat dalam pengembangan kompetensi,” ujar Windy.

Untuk penyelenggaraan perdana pada 2026, BPSDM Kalbar menyediakan kuota minimal 35 peserta. Namun, tingginya minat membuat BPSDM berencana meningkatkan kuota menjadi 70 peserta pada 2027.

Windy menyebut, pada penyelenggaraan perdana masih banyak calon peserta yang belum terakomodasi. Bahkan, terdapat minat dari kementerian, lembaga, maupun provinsi lain untuk mengikuti PKN Tingkat II di Kalbar.

“Insyaallah pada 2027 ke depan benar-benar terbuka secara nasional pesertanya,” katanya.

Sementara itu, peluncuran Kalbar Corporate University menjadi langkah lanjutan untuk membangun budaya organisasi yang terus belajar.

Windy menjelaskan, peningkatan kompetensi ASN tidak hanya dilakukan melalui pelatihan, tetapi juga melalui pengalaman, pembelajaran daring, diskusi, serta berbagai bentuk pembelajaran lainnya yang terintegrasi dengan kebutuhan organisasi.

“Ke depan ASN diharapkan lebih inovatif, lebih adaptif dan kemudian lebih berdampak untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dengan penyelenggaraan PKN Tingkat II dan peluncuran Kalbar Corporate University, Pemprov Kalbar menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak harus menghentikan pengembangan kapasitas ASN.

Sebaliknya, keterbatasan tersebut menjadi momentum untuk mencari pola baru yang lebih efektif, kolaboratif, dan memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas birokrasi serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam momentum tersebut, juga dilakukan penyerahan tali asih melalui program ASN Kalbar Peduli. Penyerahan tali asih menjadi bagian dari kepedulian aparatur sipil negara terhadap masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan Pemprov Kalbar. (din)