PONTIANAK, SP - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan daerah dengan mendorong peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.

Komitmen tersebut ditandai dengan pelantikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Kalbar oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI sekaligus Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, di Halaman GOR Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak, Minggu (28/6/2026).

Pelantikan tersebut dirangkaikan dengan kegiatan Jalan Sehat dan Gelar Pangan Murah yang diikuti ribuan masyarakat.

Kegiatan jalan sehat secara resmi dilepas oleh Gubernur Kalbar didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, Ketua TP PKK Provinsi Kalbar, Erlina Norsan, serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

Dalam sambutannya, Ria Norsan menegaskan bahwa HKTI harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan petani sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai fondasi utama ketahanan pangan di Kalimantan Barat.

"Mari kita bersama-sama mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani di Kalbar," ajaknya.

Menurut Norsan, amanah memimpin DPD HKTI Kalbar bukan sekadar kehormatan, melainkan tanggung jawab besar untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat tani melalui kerja yang berintegritas, berdedikasi, dan berorientasi pada hasil.

"Ini adalah tanggung jawab moral kita bersama untuk menghadirkan perubahan nyata demi tanah yang lebih subur dan senyum petani yang semakin sejahtera di seluruh pelosok Kalbar," ujarnya.

Ia berharap kepengurusan HKTI mampu memperkuat kelembagaan petani, mendorong inovasi di sektor pertanian, meningkatkan produktivitas, serta menghadirkan solusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat tani menjadi kunci agar setiap program benar-benar memberikan manfaat langsung kepada petani.

Norsan juga menilai rangkaian Jalan Sehat dan Gelar Pangan Murah menjadi bukti nyata bahwa HKTI hadir lebih dekat dengan masyarakat.

"Pelantikan hari ini terasa istimewa karena dirangkaikan dengan Jalan Sehat dan Gelar Pangan Murah. Ini menjadi bukti bahwa HKTI hadir dan dekat dengan rakyat," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPN HKTI yang juga Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri.

Menurutnya, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mulai tahun 2025 tidak lagi mengimpor beras, jagung, maupun gula. Ke depan, pemerintah akan terus mengurangi ketergantungan terhadap impor berbagai komoditas pangan strategis dengan mengoptimalkan produksi nasional.

"Atas arahan Presiden Prabowo, Indonesia mulai tahun 2025 tidak lagi mengimpor beras, jagung, maupun gula. Ke depan, ketergantungan terhadap impor komoditas pangan akan terus kita kurangi," jelas Sudaryono.

Ia menambahkan, seluruh kebijakan tersebut harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan petani. Karena itu, ia mengingatkan seluruh pabrik kelapa sawit agar membeli Tandan Buah Segar (TBS) sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

"Harga CPO sedang tinggi, harga sawit juga tinggi. Karena itu, TBS tidak boleh dibeli di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah. Harga tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah, pabrik kelapa sawit, dan petani. Intinya, di era Presiden Prabowo, petani harus sejahtera," tegasnya.

Melalui kepengurusan baru DPD HKTI Kalbar, diharapkan berbagai program pemberdayaan petani, peningkatan produktivitas pertanian, serta penguatan ketahanan pangan dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu mendorong kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Kalimantan Barat. (mul)