PALOH, SP - Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Herzaky Mahendra Putra, menerima langsung aspirasi masyarakat Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, terkait abrasi pantai yang semakin mengkhawatirkan.

Herzaky meninjau langsung lokasi terdampak abrasi setelah menempuh perjalanan darat sekitar tujuh jam dari Kota Pontianak, ibu kota provinsi. Dalam kunjungan tersebut, Herzaky berdialog dengan warga, Kepala Desa Matang Danau Halipi, serta Camat Paloh Budi Susanto.

Masyarakat berharap pemerintah pusat segera melanjutkan pembangunan pengaman pantai tambahan sepanjang sekitar 450 meter, menyusul tingginya laju abrasi yang mencapai 5 hingga 8 meter per tahun.

“Abrasi di sini luar biasa—dulu katanya ada lapangan bola di situ, sekarang sudah habis. Alhamdulillah, sudah ada beberapa pekerjaan sebelumnya dari Kementerian PU. Tapi masih ada sekitar 400 sampai 450 meter yang perlu segera ditangani. Memang belum masuk perencanaan, tapi akan kita coba perjuangkan agar bisa disegerakan,” ujar Herzaky, Sabtu (6/7/2025).

Sebelumnya, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I telah membangun pengaman pantai sepanjang 275 meter pada 2023, melanjutkan pembangunan segmen awal pada 2021. Namun sebagian besar garis pantai Desa Matang Danau masih rawan abrasi, termasuk jalan penghubung antara Kecamatan Paloh dan Kecamatan Teluk Keramat yang terancam terputus.

“Kondisi ini sudah darurat. Warga sangat khawatir, kalau tidak dibangun tahun ini, tahun depan jalan bisa benar-benar terputus,” ujar Kepala Desa Matang Danau, Halipi.

Halipi menambahkan bahwa sekitar 90 persen dari 5.000 jiwa warga desa adalah petani, dan sebagian besar lahan pertanian mereka berbatasan langsung dengan area abrasi.

Camat Paloh, Budi Susanto, menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan lanjutan untuk menyambung infrastruktur yang telah dibangun sebelumnya. Ia menilai keberlanjutan proyek ini sangat menentukan perlindungan kawasan dan konektivitas warga.

Herzaky menekankan bahwa perhatian terhadap wilayah perbatasan merupakan bagian penting dari arah kebijakan nasional.

“Seperti kata Pak Prabowo, ini bukan daerah belakang. Ini adalah beranda negara. Maka harus menjadi komitmen kita untuk lebih memperhatikan wilayah-wilayah seperti ini. Jangan hanya daerah tengah Kalbar saja yang dibangun, tapi juga kawasan pesisir yang langsung berbatasan dengan laut dan Malaysia,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa pembangunan pengaman pantai tak hanya menyelamatkan lahan dan infrastruktur, tapi juga berpeluang membuka potensi pariwisata dan ekonomi masyarakat.

“Kalau pembangunannya selesai, kawasan ini bisa jadi tempat rekreasi, tempat wisata. Ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” tambah Herzaky.

Kepala Satuan Kerja (Satker) BWS Kalimantan I Pontianak, Rusly Effendi Hartono, menyampaikan bahwa Desa Matang Danau memang termasuk wilayah yang telah dimasukkan dalam program prioritas Kementerian PU.

“Di Desa Matang Danau ini ada sekitar 450 meter yang harus kita tangani lagi. Kalau itu bisa kita kerjakan, maka rencana kami sesuai Renstra (Rencana Strategis) di Kementerian PU bisa tercapai secara output,” jelas Rusly saat mendampingi kunjungan lapangan.

Peninjauan ini juga dihadiri Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Kalimantan I Adib, unsur legislatif, seperti Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat M. Isa, dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas Sur’in serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. (*)