SANGGAU,SP - Belum lama ini, Anggota Komisi XIII DPR RI, Paolus Hadi dari Fraksi PDI-Perjuangan Daerah Pemilihan (Dapil) Kalbar 2 melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong.

Kunjungan Kerja tersebut bertujuan meninjau secara langsung kualitas dan pelayanan publik dalam memetakan strategi pengawasan di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.

Paolus Hadi menegaskan bahwa penguatan garda depan negara tidak hanya persoalan infrastruktur fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat lokal.

"Salahsatu poin yang kita bahas secara krusial adalah inovasi edukasi melalui program pengajaran bahasa Inggris bagi warga di sekitar perbatasan," ujar Anggoat Komisi XIII DPR RI

Kemampuan komunikasi masyarakat lokal, menurutnya. Memiliki korelasi dan literasi yang kuat dengan kesadaran hukum keimigrasian.

“Dengan pemahaman yang lebih baik dan warga tidak mudah terbujuk rayu jalur ilegal, Program pengajaran bahasa Inggris bagi warga lokal bukan sekadar peningkatan skill, tapi bagian dari strategi edukasi untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). ” jelas Paolus Hadi dengan tegas.

Selain inovasi edukasi, lanjut Paolus Hadi yang juga mantan Bupati Sanggau dua periode ini mengatakan. Kunjungan kerja ini juga menyoroti kendala teknis yang dihadapi masyarakat lokal terkait kebijakan dokumen perjalanan dari pihak Malaysia. Pembatasan ini dinilai berdampak pada mobilitas warga yang memiliki keterikatan sosial-ekonomi di wilayah perbatasan.
"Saya berkomitmen untuk membawa aspirasi ini ke tingkat parlemen dan kami mencatat adanya pembatasan dokumen perjalanan yang diberlakukan Malaysia bagi warga kita. Hal ini juga perlu dikoordinasikan lebih lanjut ke tingkat pusat agar ada solusi diplomatik yang tidak merugikan masyarakat di perbatasan,” ungkapnya.

Usulan Penambahan SDM dan Jalur Khusus Pemuda Perbatasan
Guna memperkuat kedaulatan negara, Paolus Hadi mengusulkan adanya keterlibatan aktif tokoh masyarakat dalam pengawasan jalur-jalur tidak resmi atau “jalur tikus” yang masih rawan pelanggaran.

"Aspirasi dari lapangan ini, mulai dari kebutuhan infrastruktur hingga penguatan regulasi, akan kami bawa ke rapat kerja bersama kementerian terkait. Fokus kita adalah memastikan keamanan perbatasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga melalui kebijakan imigrasi yang inklusif,” tegas Paolus.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian lebih pada perbaikan fasilitas dan penambahan sumber daya manusia di titik-titik krusial perbatasan Kalimantan Barat. (Dit)