KETAPANG, SP -Penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Ketapang tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.Semua elemen harus bergerak bersama, termasuk TNI-Polri, perusahaan dan masyarakat.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo SSTP MSi menyampaikan penegasan tersebut ketika memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Tim Supervisi Mabes TNI terkait meningkatnya titik panas (hotspot) serta kondisi rawan karhutla di wilayah Kabupaten Ketapang, Kamis (27/8).

Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Ketapang tersebut turut dihadiri Wakil Bupati KetapangJamhuri Amir SH, jajaran TNI-Polri, BPBD, Manggala Agni, instansi terkait, pihak bandara, dan perwakilan perusahaan.

Bupati Alexander Wilyo menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar penanganan karhutla di Ketapang adalah kebakaran di kawasan gambut dalam, khususnya di wilayah Jalan Pelang. Kondisi kekeringan yang berlangsung cukup panjang serta keterbatasan sumber air, peralatan dan akses menuju lokasi kebakaran menjadi kendala yang harus dihadapi bersama.

“Kita harus mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya. Penanganan Karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Semua elemen harus bergerak bersama, termasuk TNI-Polri, perusahaan dan masyarakat,” tegasnya.

Bupati Alexander Wilyo juga meminta perusahaan yang berada di sekitar wilayah rawan karhutla untuk turut mengoptimalkan sumber daya, peralatan pemadam, pembangunan sekat api, parit, sumur bor serta dukungan logistik bagi petugas di lapangan.

Selain penguatan Satgas Darat, Pemerintah Kabupaten Ketapang terus mendorong dukungan penanganan melalui jalur udara, termasuk penambahan helikopter water bombing. Bupati menilai dukungan udara perlu diperkuat mengingat kondisi Karhutla di Ketapang yang memerlukan penanganan serius.

Bupati Alexander Wilyo juga menugaskan jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mendampingi Tim Supervisi Mabes TNI dalam menentukan sasaran desa dan wilayah rawan karhutla yang akan menjadi lokasi penyuluhan.

“Persoalan yang kita hadapi harus disampaikan apa adanya, agar solusi dari pusat tepat sasaran. Selain penanganan di lapangan, pencegahan dan penyuluhan kepada masyarakat juga harus terus dilakukan,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Bupati Alexander Wilyo mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dalam mencegah dan menanggulangi karhutla di Kabupaten Ketapang.

“Kita berikhtiar dengan seluruh kemampuan yang ada, sambil memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa agar Kabupaten Ketapang dan Kalimantan Barat dijauhkan dari bencana serta tidak ada lagi korban jiwa akibat karhutla,” harapnya.

Sementara itu, Tim Supervisi Mabes TNI menyampaikan bahwa tim yang ditugaskan di Kabupaten Ketapang akan melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat selama kurang lebih 30 hari mengenai bahaya dan dampak karhutla.Tim juga akan menyerap langsung berbagai kendala penanganan karhutla di lapangan sebagai bahan koordinasi dan evaluasi bersama pemerintah pusat.(rls)

(*t)

.(teo)