KETAPANG, SP -Pemerintah Kabupaten Ketapangberharap pada tahun 2028 seluruh desa dan dusun yang belum menikmati listrik dapat segera terlayani. Untuk mewujudkan target tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN (Persero), dan para pemangku kepentingan lainnya.

Bupati Ketapang, Alexander Wilyo SSTP MSi menyampaikan harapan tersebut ketika menerima audiensi jajaran PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ketapang di Pendopo Bupati Ketapang, Selasa (14/7).

Dalam paparannya, pihak PLN UP3 Ketapang menyampaikan bahwa pada tahap pertama program tahun 2026 telah dialokasikan pembangunan jaringan listrik di sejumlah desa dan dusun yang tersebar di beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Manismata, Jelai Hulu, Kendawangan, Simpang Hulu, dan Sungai Melayu Rayak. Selanjutnya, pada tahap kedua direncanakan perluasan jaringan ke puluhan dusun lainnya setelah proses survei lapangan selesai dilaksanakan.

Bupati Alexander Wilyo menyambut baik komitmen PLN dalam mempercepat pemerataan layanan kelistrikan di Kabupaten Ketapang. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang siap memberikan dukungan penuh, baik dalam koordinasi lintas sektor maupun fasilitasi di lapangan agar proses pembangunan jaringan listrik dapat berjalan lancar.

"Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen mendukung penuh percepatan elektrifikasi. Akses listrik merupakan pelayanan dasar yang harus dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa terkecuali," tegasnya.

“Percepatan pelaksanaan program elektrifikasi desa dan dusun di Kabupaten Ketapang, merupakan bagian dari upaya menghadirkan pemerataan akses listrik bagi masyarakat hingga wilayah terpencil,” imbuhnya.

Bupati Alexander Wilyo meminta agar sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dilakukan rapat koordinasi bersama camat, kepala desa, kepala dusun, perangkat daerah terkait, dan pihak PLN. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan teknis di lapangan, termasuk akses lokasi, pembebasan jalur jaringan, serta dukungan masyarakat.

"Kita ingin seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama. Pemerintah daerah, camat, kepala desa, kepala dusun hingga masyarakat harus bersama-sama mendukung pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak ada kendala saat pembangunan berlangsung," ujarnya.

Selain pembangunan jaringan listrik, audiensi juga membahas program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat kurang mampu. PT PLN (Persero) menyampaikan bahwa penerima bantuan akan diprioritaskan bagi warga di desa-desa yang baru memperoleh layanan listrik, dengan mengacu pada data masyarakat yang memenuhi kriteria.

Bupati Alexander Wilyoturut menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, termasuk listrik, jalan, dan jembatan, merupakan hak seluruh masyarakat sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.

"Pelayanan dasar adalah hak masyarakat. Karena itu pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah tanpa membedakan latar belakang apa pun. Semangat kita adalah pemerataan pembangunan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang," pungkasnya.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari sinergi Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama PLN dalam mempercepat pemerataan akses energi listrik sebagai salah satu fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.(rls)