KUBU RAYA, SP - Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kubu Raya dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Pidato Bupati tentang Pengantar Nota Keuangan RAPBD-P Tahun Anggaran 2026, Derahman, S.Pd., meminta Pemerintah Daerah memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kekeringan, serta ancaman paparan kabut asap.

Melalui pandangan fraksi, Derahman menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi salah satu prioritas dalam RAPBD-P 2026.

Menurutnya, penanganan harus dilakukan secara cepat dan serius agar masyarakat tidak terus berada dalam situasi yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari.

“Ini harus diprioritaskan. Jangan sampai penderitaan masyarakat berlarut-larut. Pemerintah harus hadir dan memastikan penanganan karhutla, kekeringan, dan kabut asap berjalan maksimal,” ujar Derahman.

Derahman juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kubu Raya Sujiwo atas kerja kerasnya dalam menghadapi ancaman karhutla dan melindungi masyarakat Kubu Raya.

“Saya mengapresiasi kerja keras Bupati kita, Bapak Sujiwo, yang terus berjibaku dan berjuang melindungi rakyat Kubu Raya dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Namun, jangan biarkan beliau berjuang sendiri,” tegasnya.

Menurut Derahman, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah desa, aparat, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pihak terkait harus terus diperkuat.

Ia juga mendorong Pemkab Kubu Raya meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Pusat, terutama untuk mendapatkan dukungan anggaran, peralatan, personel, serta langkah penanganan di lapangan.

“Kita harus bergerak bersama. Jangan sampai pemerintah daerah berjalan sendiri menghadapi persoalan ini. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat Kubu Raya terlindungi dan penderitaan akibat karhutla serta kabut asap tidak semakin berkepanjangan,” pungkas Derahman. (*)