SINGKAWANG, SP - Kabut asap tebal yang menyelimuti Kota Singkawang dalam sepekan terakhir mulai menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

Aktivitas warga terganggu, kualitas udara memburuk, dan Pemerintah Kota Singkawang bahkan telah meliburkan anak-anak sekolah selama kurang lebih satu minggu sebagai langkah antisipasi terhadap dampak asap akibat kebakaran lahan di Singkawang maupun asap kiriman dari daerah lain.

"Kondisi ini semestinya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, bukan hanya dalam penanganan dampak asap terhadap masyarakat, tetapi juga terhadap para petugas dan relawan yang berada di garis depan memadamkan kebakaran," kata Anggota DPRD Singkawang, Sumberanto Tjitra, Minggu (30/8).

Selain itu dia juga mengimbau agar masyarakat untuk tidak menganggap remeh kondisi kabut asap.

"Bagi warga yang harus melakukan aktivitas di luar rumah, penggunaan masker sangat dianjurkan sebagai langkah perlindungan dari paparan asap dan partikel polutan," pintanya.

Menurutnya, kelompok rentan, terutama anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan juga perlu mendapatkan perhatian khusus.

Namun, di balik persoalan kabut asap tersebut, ada kelompok yang selama ini turut berjibaku di lapangan dan kerap luput dari perhatian, yakni Badan Pemadam Kebakaran Swasta (BPKS).

Para personel BPKS turun membantu memadamkan kebakaran lahan, mengerahkan tenaga, waktu, kendaraan dan peralatan dalam kondisi lapangan yang tidak mudah.

Mereka bekerja di tengah panas, asap, serta risiko keselamatan yang tidak kecil.

"Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah daerah memberikan dukungan yang layak kepada mereka Pemerintah Kota Singkawang sudah seharusnya memberikan perhatian dan dukungan anggaran yang lebih besar kepada BPKS. Sebab, kontribusi mereka dalam membantu penanganan kebakaran secara langsung turut meringankan beban pemerintah daerah," ujarnya.

Jangan sampai ketika terjadi kebakaran, tenaga BPKS dibutuhkan dan diharapkan turun membantu, tetapi kebutuhan operasional mereka justru harus dicari sendiri.

Kebutuhan sederhana seperti BBM untuk kendaraan pemadam, konsumsi atau makanan personel, serta kebutuhan operasional lainnya semestinya menjadi bagian yang dipikirkan secara serius oleh pemerintah.

Memang, dukungan dari dunia usaha dan para pengusaha di Singkawang patut diapresiasi. Namun, jangan sampai muncul kesan bahwa kebutuhan operasional BPKS sepenuhnya bergantung pada kemurahan hati pihak swasta.

Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir. Apalagi para personel BPKS pada praktiknya telah memberikan pengorbanan untuk membantu pemerintah menangani kebakaran.

"Mereka bekerja bukan semata-mata untuk kepentingan kelompoknya, tetapi demi keselamatan masyarakat dan lingkungan Kota Singkawang," ungkapnya.

BPKS memang merupakan unsur pemadam kebakaran swasta, tetapi ketika mereka turun membantu pemerintah dalam menghadapi kebakaran lahan dan bencana asap, maka sudah selayaknya pemerintah memberikan dukungan yang proporsional.

Karena itu, Pemkot Singkawang perlu mengevaluasi kembali pola dukungan kepada BPKS, termasuk mengalokasikan anggaran operasional yang lebih memadai. Jangan hanya hadir ketika membutuhkan bantuan mereka, tetapi juga hadir ketika mereka membutuhkan dukungan.

"Pengorbanan para personel BPKS tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa," tegasnya.

Mereka bekerja di lapangan dengan risiko yang nyata, bahkan menjalankan pekerjaan yang berada di luar tugas pokok mereka demi membantu masyarakat.

Persoalan kabut asap ini seharusnya menjadi momentum bagi Pemkot Singkawang untuk memperkuat sinergi dengan seluruh unsur pemadam kebakaran, termasuk BPKS. Pemerintah, BPKS, dunia usaha, dan masyarakat harus berada dalam satu barisan menghadapi ancaman kebakaran lahan.

"Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar ucapan terima kasih kepada para pemadam dan relawan, tetapi dukungan nyata berupa kebijakan, anggaran, fasilitas, dan operasional yang memadai," tutupnya. (rud)