Melawi,SP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Melawi menggelar kunjungan kerja ke Kantor Gubernur Kalimantan Barat dalam rangka konsultasi dan koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Melawi tahun 2025-2029, Senin (7/7).

DPRD yang dipimpin Ketua Dewan Hendegi Januardi diterima Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan dan Ekonomi, Christianus Lumano mewakili Gubernur Kalbar.

Kunjungan ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Melawi serta jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Melawi yang mendampingi proses konsultasi.

Dalam agenda kunjungan, Tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Melawi melakukan konsultasi mendalam mengenai penyusunan RPJMD yang akan menjadi arah pembangunan Kabupaten Melawi lima tahun ke depan.

Salah satu fokus utama dalam pembahasan adalah pembangunan infrastruktur, terutama jalan strategis yang menghubungkan Nanga Pinoh-Ella-Menukung. Jalan ini menjadi akses vital bagi masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah pedalaman Melawi.

Hendegi mengungkapkan bahwa perbaikan jalan Nanga Pinoh-Ella telah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa perusahaan yang beroperasi di kawasan Ella-Menukung. Kerja sama ini menjadi solusi sementara dalam meningkatkan aksesibilitas wilayah tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, DPRD Melawi juga menyampaikan permasalahan sistem zonasi pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Zonasi dinilai menyulitkan masyarakat di daerah terpencil karena keterbatasan akses sekolah.

"Kami meminta agar sistem zonasi tersebut dapat direvisi atau disesuaikan, mengingat pendidikan SMA merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, " katanya.

Dalam konsultasi ini, Hendegi berharap agar Pemerintah Provinsi, khususnya Bappeda Kalbar, dapat memberikan data terkait rancangan RPJMD Provinsi sebagai acuan sinkronisasi program kabupaten dengan provinsi dan pusat.

Ketua DPRD Melawi juga berharap adanya perhatian dari Pemprov Kalbar terhadap kondisi infrastruktur lainnya, seperti jembatan roboh di wilayah Manggala yang sangat dibutuhkan warga untuk aktivitas sehari-hari.

Menanggapi hal tersebut, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa jalan Sayan telah diakomodir dalam perencanaan, dan jalan menuju Dipinoh Selatan juga telah disetujui untuk diperbaiki pada tahun 2026.

Namun, terkait dana hibah, Bappeda Kalbar menegaskan bahwa pemberian hibah tidak dapat dilakukan secara terus-menerus. Jika suatu lembaga atau proyek telah menerima dana hibah tahun ini, maka tidak otomatis akan kembali mendapatkannya tahun depan.

Kebijakan ini diberlakukan agar distribusi dana hibah dapat merata dan adil bagi seluruh wilayah di Kalimantan Barat yang memiliki kebutuhan pembangunan serupa.

Sementara itu, Sekda Melawi, Paulus berharap dukungan dan kejelasan dari Pemprov Kalbar dalam menjawab berbagai aspek teknis, terutama terkait sinkronisasi dengan program dari pemerintah pusat seperti MPD, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan lainnya.

Program-program tersebut saat ini sudah berjalan di Kabupaten Melawi. Pemkab telah memfasilitasi kebutuhan pendukungnya sesuai dengan ketentuan dan arahan dari pemerintah pusat. (eko)