Melawi,SP – DPRD Melawi menggelar kunjungan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar, Senin (11/8). Kehadiran DPRD ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi.
Kunjungan DPRD Melawi dilaksanakan langsung Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi dan anggota Idham Kholid. Turut hadir pula anggota DPRD Provinsi Kalbar asal Melawi, Ritaudin.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperjuangkan peningkatan kualitas infrastruktur di Kabupaten Melawi, khususnya pada ruas jalan dan jembatan yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi.
Hendegi dalam pertemuan ini menyampaikan kondisi beberapa ruas jalan provinsi di wilayah Melawi saat ini cukup memprihatinkan. Kerusakan jalan yang terjadi bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada perekonomian daerah, terutama sektor pertanian dan distribusi barang.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat, terutama dari wilayah pedalaman yang sulit dijangkau karena kondisi jalan yang rusak. Ini menjadi tanggung jawab moral kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkannya,” ujarnya.
Dalam usulannya, DPRD Melawi tidak hanya meminta perbaikan jalan, tetapi juga mengusulkan peningkatan dan pelebaran beberapa ruas jalan provinsi yang dinilai sangat penting untuk mobilitas warga. Selain itu, pembangunan dan rehabilitasi jembatan juga menjadi poin utama dalam pembahasan.
Anggota DPRD Provinsi, Ritaudin turut memberikan dukungannya terhadap usulan tersebut. Ia menyampaikan bahwa dirinya siap mengawal usulan ini di tingkat pembahasan provinsi, agar dapat masuk dalam prioritas pembangunan.
“Peran kita di provinsi adalah memastikan bahwa kebutuhan masyarakat di daerah tidak terabaikan. Saya akan kawal usulan ini sampai masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi 2025,” kata Bapak Ritaudin.
Sementara itu, Anggota DPRD Melawi dari Dapil 3, Idham Kholid menambahkan bahwa penting bagi pemerintah provinsi untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Ia berharap ada agenda peninjauan lapangan oleh tim teknis Dinas PUPR Kalbar dalam waktu dekat.
“Pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mengatasi persoalan infrastruktur, mengingat keterbatasan anggaran daerah yang belum mampu menangani seluruh kebutuhan pembangunan secara mandiri,” katanya.
DPRD Melawi menyampaikan sejumlah titik prioritas yang perlu segera ditangani. Beberapa di antaranya merupakan jalan penghubung antar kecamatan serta akses utama menuju sentra produksi dan layanan publik.
Pihak Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik kunjungan tersebut. Mereka menyampaikan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan, termasuk dengan melakukan verifikasi lapangan serta menyusun rencana teknis dan penganggaran untuk tahun anggaran 2025.
Pihak Dinas PUPR Kalbar menyatakan akan segera menindaklanjuti usulan tersebut dengan mengoordinasikan lintas bidang dan mengatur jadwal survei teknis di lokasi-lokasi yang diajukan oleh DPRD Melawi. (eko)