Melawi,SP – DPRD Melawi mengagendakan Rapat Paripurna dengan agenda Jawaban Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas dua rancangan Perda yakni terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Melawi tahun 2025-2029 serta Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Melawi Tahun Anggaran 2024, Kamis (3/7).

Dalam Jawaban Pemerintah tersebut, Wakil Bupati Melawi, Malin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan dua Raperda tersebut. Pemerintah Kabupaten Melawi katanya menghargai setiap masukan dari fraksi-fraksi.

“Karena ini menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” ujar Malin.

Menurutnya, penyusunan RPJMD 2025–2029 telah mempertimbangkan arah kebijakan nasional, provinsi, serta visi dan misi kepala daerah yang ingin diwujudkan selama lima tahun ke depan. Fokus pembangunan ke depan diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar, pemerataan layanan publik, pengembangan SDM, peningkatan perekonomian daerah, serta pelestarian lingkungan hidup.

Sementara, terkait dengan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Malin menyampaikan berbagai klarifikasi atas pertanyaan dan sorotan dari fraksi-fraksi, seperti efisiensi belanja daerah, realisasi program strategis, dan kendala dalam pelaksanaan anggaran. Dirinya juga menegaskan bahwa pelaksanaan APBD 2024 sudah dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, serta mengedepankan asas manfaat bagi masyarakat luas.

Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, menyampaikan bahwa jawaban pemerintah ini menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan dua Raperda sebelum nantinya disahkan menjadi Peraturan Daerah. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif, serta partisipasi masyarakat.

DPRD Melawi, menurutnya, akan terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan penuh tanggung jawab dan profesionalitas demi kemajuan daerah. Beberapa fraksi sebelumnya memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan dan jembatan antar kecamatan, serta pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan. Ada pula yang menyoroti perlunya peningkatan pengawasan internal terhadap pelaksanaan anggaran agar program-program prioritas bisa tepat sasaran dan menghindari pemborosan.

Seluruh pandangan tersebut telah dijawab dan ditanggapi pemerintah secara tertulis dan lisan melalui Wakil Bupati. Selanjutnya, DPRD akan membentuk panitia khusus atau melanjutkan pembahasan bersama TAPD. (eko)