JAKARTA,SP - Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin mengatakan pada tahun 2025 ini DPD RI akan bekerja lebih optimal dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Salah satunya, empat RUU yang berhasil masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025 hasil perjuangan DPD RI.

"Empat RUU tersebut yaitu RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah, RUU tentang Perubahan Iklim RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Daerah Kepulauan. Ini tugas kita bersama untuk mengawal RUU ini. Kita berharap jika ada produk legislasi DPD RI bisa menjadi sejarah bagi kita," tegas Sultan saat Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan mengatakan diputuskannya RUU tersebut DPD RI harus bersinergi dan berkolaborasi, serta bekerja lebih cepat secara efektif dan efisien dalam menindaklanjuti penyusunan empat RUU tersebut. "Kita berharap pada periode ini ada output dari RUU inisiatif DPD RI yang berhasil menjadi undang-undang," harapnya.

Sultan menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah dimulai pada tanggal 6 Januari 2025. Program ini sangat penting untuk mempersiapkan kualitas sumberdaya manusia Indonesia menghadapi Indonesia Emas tahun 2045.

“DPD RI mengajak turut berpartisipasi melakukan semua pihak untuk mengawasi program ini agar berjalan sesuai harapan. DPD RI melalui Komite III akan mengawasi kesiapan di daerah dalam pelaksanaan program MBG maupun menemukan potensi-potensi penyelewengan dari permasalahan di kemudian hari,” kata senator asal Bengkulu ini.

Pada laporan hasil penyerapan masyarakat di daerah, Anggota DPD RI asal Provinsi Sulawesi Utara Stefanus BAN Liow menilai program MBG di Provinsi Sulawesi Utara belum semuanya merasakan. Untuk itu, ia menghimbau pusat dan daerah dapat bersinergi dalam menyukseskan program ini. “Di Sulut belum merata program MBG. Maka ini perlu campur tangan dan sinergitas pusat dan daerah,” ungkapnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Jawa Timur Lia Istifhama menilai program MBG di Jatim mengalami beberapa kendala salah satunya anggaran dan belum menyentuh ke pondok pesantren. Ia juga berharap program ini bisa menggandeng UMKM sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat. “Program ini memang masih belum merata terutama di pondok pesantren. Karena itu perlu perhatian pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Utara Hasby Yusuf mengaku mendukung program MBG. Namun ia menilai makan bergizi perlu memperhatikan aspek kehalalannya dan kemerataan di setiap sekolah. “MBG sangat penting tapi yang perlu diperhatikan adalah aspek kehalalannya. Selama ini belum ada lebel halalnya,” tambahnya.

"Jadi, dalam program MBG ini masih banyak masukan dan keluhan dari masyarakat. Misalnya soal kadar gizi, kelayakan makanan dan sebagainya. Itulah yang harus kita kontrol; apakah nanti harus melibatkan Badan Gizi Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan kementerian terkait lainnya," tegas Sultan.

Pada prinsipnya DPD RI mendukung program MBG ini untuk menciptakan generasi muda yang sehat, kuat, dan cerdas menyongsong Indonesia Emad 2045. "Tapi, program MBG ini harus kita lakukan pengawasan terus-menerus agar betul-betul bisa berhasil dengan baik, kemudian output-nya baik, dan tidak menjadi masalah," ujarnya.

Sultan menyontohkan temuan pengawasan senator dari wilayah Papua terkait pelaksanaan program MBG, yakni besaran indeks harga makan bergizi gratis yang tinggi. "Kalau teman-teman di timur ya, di Papua, harganya atau indeks makan bergizi gratis itu jauh dari cukup. Ini jadi bahan pembahasan juga," jelas Sultan.

Selain itu, pihaknya memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap kadar gizi yang dimakan, apakah BPOM? Sultan menyebut temuan-temuan tersebut akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti DPD RI guna menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah selaku pelaksana program MBG tersebut.

Mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu menekankan bahwa lembaganya tidak ingin gegabah dalam menyimpulkan keberhasilan pelaksanaan program MBG melalui unggahan-unggahan yang bertebaran di media sosial terkait ulasan-ulasan soal makanan MBG ini.

"Kami nggak mau buru-buru dong, maksudnya menyimpulkan hanya karena dari posting-an di sosial media. Makanya kami langsung mau informasi A1. Pertama dari stakeholder terkait, kemudian nanti anggota DPD RI lagi yang akan turun ke lapangan untuk memastikan itu benar atau tidak," pungkasnya.

Program makan bergizi gratis merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo - Gibran yang resmi diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia mulai Senin (6/1/2025) lalu itu. (nif)