PONTIANAK – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Barat mengonsolidasikan seluruh potensi persyarikatan untuk merespons dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Konsolidasi tersebut diwujudkan melalui pengaktifan Pos Koordinasi (Poskor) Penanganan Karhutla Muhammadiyah Kalbar dan penerapan prinsip One Muhammadiyah One Response (OMOR), dengan melibatkan berbagai majelis, lembaga, amal usaha Muhammadiyah (AUM), organisasi otonom (ortom), hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 23 Agustus 2026. Konsolidasi kemudian diperkuat melalui rapat lanjutan yang digelar Selasa, 25 Agustus 2026, di Ruang 9 C Lantai 1 SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, Jalan Ahmad Yani.

Dalam surat undangan resmi PWM Kalbar Nomor 304/II.0/B/2026 tertanggal 24 Agustus 2026, rapat tersebut secara khusus mengagendakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi 23 Agustus 2026 mengenai dampak Karhutla di Kalbar dan penanganannya.

Rapat tersebut melibatkan sejumlah unsur penting Muhammadiyah, di antaranya Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak, Rektor ITEKes Muhammadiyah Kalimantan Barat, Direktur Polita Pontianak, pimpinan ortom tingkat wilayah, MPKU, MPI, MDMC, Majelis Dikdasmen dan PNF, Majelis Lingkungan Hidup (MLH), Majelis Hukum dan HAM (MHH), LHKP, LPHB, kepala sekolah Muhammadiyah se-Kota Pontianak, serta pimpinan klinik dan rumah sakit Muhammadiyah/Aisyiyah.

Pelibatan banyak unsur tersebut menunjukkan bahwa respons Muhammadiyah terhadap Karhutla tidak hanya berfokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mencakup kesehatan, logistik, perlindungan relawan, edukasi masyarakat, hingga koordinasi dan dukungan hukum.

Wakil Ketua PWM Kalbar yang membidangi Majelis Kesehatan Umum dan Kesejahteraan Sosial sekaligus unsur Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Dr. Ishak Jumarang, M.Si., mengatakan konsolidasi dilakukan sebagai bentuk respons persyarikatan terhadap kondisi Karhutla di Kalbar.

“Teknisnya sudah kami lakukan pada 23 Agustus dan hari ini kita operasikan secara riil dengan menghadirkan seluruh unsur Muhammadiyah, termasuk amal usaha, pengusaha, sekolah, kampus, majelis dan lembaga terkait,” ujar Ishak.

Menurutnya, seluruh potensi yang dimiliki Muhammadiyah akan diarahkan untuk mendukung penanganan Karhutla, baik dalam aspek kesehatan, sosial, logistik maupun respons kebencanaan.

Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah menjadikan SMA Muhammadiyah 1 Pontianak sebagai salah satu titik dapur relawan.

Dapur tersebut nantinya menyuplai kebutuhan makanan dan minuman bagi relawan maupun masyarakat yang membutuhkan.

Selain dukungan logistik, Muhammadiyah juga memperkuat layanan kesehatan melalui klinik dan fasilitas kesehatan yang dimiliki.

Sejumlah rumah oksigen yang sebelumnya telah tersedia di beberapa fasilitas Muhammadiyah akan kembali diaktifkan untuk membantu masyarakat yang terdampak asap Karhutla.

“Rumah oksigen yang sudah tersedia akan kita fungsikan kembali untuk mendukung penanggulangan dampak Karhutla di Kalimantan Barat,” jelas Ishak.

Beberapa fasilitas yang disiapkan berada di lingkungan SMA Muhammadiyah 1, sejumlah kampus, sekolah di Jalan Ahmad Yani, Perguruan Kota Baru, serta sejumlah lokasi lainnya.

Muhammadiyah juga menyiapkan rumah oksigen baru di kawasan Jeruju dengan memanfaatkan fasilitas SMK Muhammadiyah 1 dan SMP Muhammadiyah 3 yang berada di lokasi yang sama.

Untuk tahap awal, respons Muhammadiyah difokuskan pada Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, dua wilayah yang terdampak asap dan Karhutla.

Ishak mengatakan, MDMC wilayah bersama MDMC di tingkat kabupaten/kota telah melakukan respons di sejumlah titik kebakaran.

“Ini merupakan wujud dukungan MDMC dan Lazismu yang kemudian kita perkuat dengan melibatkan seluruh majelis dan lembaga terkait, baik di bidang kesehatan, sosial maupun hukum,” katanya.

Perhatian pada Kesehatan Relawan dan Masyarakat

Ketua Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PWM Kalbar sekaligus Koordinator Poskor Penanganan Karhutla Muhammadiyah Kalbar, Hermayani Putra, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mengonsolidasikan seluruh potensi yang dimiliki Muhammadiyah.

Ia menegaskan, respons terhadap Karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api. Dampak kesehatan dan sosial yang muncul akibat asap juga harus menjadi perhatian.

“Ini pertemuan kedua kita untuk mengonsolidasikan dan mengoordinasikan semua potensi yang ada di persyarikatan sebagai respons Muhammadiyah dengan prinsip One Muhammadiyah One Response (OMOR) terhadap penanganan Karhutla,” ujar Hermayani.

Menurutnya, Muhammadiyah terus bergerak melakukan pemadaman api sekaligus mengambil langkah konkret terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan Karhutla.

Salah satu perhatian utama adalah masyarakat yang terpapar asap. Karena itu, rumah oksigen disiapkan sebagai fasilitas pelayanan bagi warga yang membutuhkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi kesehatan para relawan.

“Kita konsen kepada kesehatan para relawan, juga mengupayakan hadirnya dapur-dapur relawan sehingga bisa menyuplai kebutuhan seperti makanan bergizi, susu, air mineral, APD, dan kebutuhan operasional di lapangan,” jelasnya.

Muhammadiyah juga akan terus membuka ruang penggalangan dukungan pendanaan dan pemenuhan kebutuhan logistik agar bantuan dapat diberikan secara berkelanjutan.

Poskor Jadi Simpul Koordinasi

Hermayani menjelaskan, Poskor Penanganan Karhutla Muhammadiyah Kalbar diharapkan menjadi simpul koordinasi dan komunikasi seluruh unsur persyarikatan.

Posko tersebut tidak hanya mengoordinasikan MDMC dan Lazismu, tetapi juga menghubungkan majelis, lembaga, ortom, amal usaha, sekolah, perguruan tinggi, serta fasilitas kesehatan Muhammadiyah dan Aisyiyah.

“Kita melihat kebutuhan itu harus satu pintu. Bukan hanya untuk konsolidasi internal, tetapi juga untuk memastikan layanan yang dibutuhkan masyarakat bisa segera diberikan,” katanya.

Kebutuhan di lapangan akan diidentifikasi dan dikoordinasikan sehingga dukungan dari berbagai unsur dapat segera dimobilisasi. Muhammadiyah juga mengidentifikasi kebutuhan ambulans untuk mendukung mobilisasi dan pelayanan kesehatan di lapangan.

Sejumlah layanan ambulans yang telah dimiliki Muhammadiyah akan dioptimalkan dengan menyiapkan tenaga pengemudi serta kebutuhan operasional lainnya.

Selain itu, posko juga diarahkan menjadi pintu koordinasi dengan pihak-pihak di luar Muhammadiyah. Kolaborasi lintas lembaga dinilai penting agar penanganan dampak Karhutla dapat dilakukan secara lebih luas dan efektif.

Terapkan Prinsip One Muhammadiyah One Response

Gerakan tersebut mengusung prinsip One Muhammadiyah One Response (OMOR), yakni seluruh unsur Muhammadiyah bergerak secara terpadu dalam satu arah koordinasi dalam merespons bencana dan persoalan kemanusiaan.

Konsep ini menekankan tiga prinsip utama, yakni satu komando, satu bendera, dan terintegrasi. Dengan pola tersebut, MDMC, Lazismu, majelis, lembaga, ortom, AUM, tenaga kesehatan dan berbagai unsur Muhammadiyah lainnya dapat bergerak secara terkoordinasi.

Dalam konteks Karhutla Kalbar, respons tersebut mencakup pemantauan dan penanganan kebakaran, layanan kesehatan, rumah oksigen, dapur relawan, distribusi logistik, perlindungan relawan, penyediaan ambulans, hingga edukasi kepada masyarakat.

“Kita juga ingin menjalin kolaborasi dengan pihak-pihak di luar Muhammadiyah sehingga gerakan kemanusiaan ini bisa lebih kuat,” kata Hermayani.

Ia menambahkan, koordinasi juga terus dilakukan dengan unsur Muhammadiyah di tingkat daerah dan cabang yang wilayahnya turut terdampak Karhutla.

Kebutuhan masing-masing wilayah akan dipetakan untuk kemudian dimobilisasi melalui berbagai potensi dukungan yang tersedia.

Dengan pengaktifan Poskor dan penerapan prinsip One Muhammadiyah One Response, Muhammadiyah Kalbar berupaya memastikan seluruh sumber daya yang dimiliki persyarikatan dapat bergerak secara cepat, terarah dan terkoordinasi dalam membantu masyarakat menghadapi dampak Karhutla.

Langkah tersebut sekaligus menegaskan komitmen Muhammadiyah untuk hadir tidak hanya ketika api berkobar, tetapi juga dalam memberikan perlindungan kesehatan, memenuhi kebutuhan dasar, serta membantu masyarakat menghadapi dampak bencana secara berkelanjutan. (*)