Bandung, SP - Melihat situasi negara dan kondisi ekonomi yang curat marut, nasib rakyat yang semakin sulit, dan jeratan oligarki yang dinilai semakin parah, yang merampok sumber daya alam dan kekayaan negara oleh oligarki atau mafia, Penasehat FPPI Laksamana Pur Slamet Subiyanto meminta Prabowo dan DPR RI untuk segera melakukan reformasi jilid 2 bersama-sama rakyat untuk kembali ke UUD 1945, bila Presiden tidak mau maka semua elemen masyarakat diminta bersatu untuk melakukan revolusi.

"Kita harus melakukan reformasi jilid dua, melihat situasi negara saat ini dan kalau perlu revolusi," kata Slamet Subiyanto, yang dihadiri ratusan peserta FPPI TNI dan FPPI, Kamis (18/6) di Bandung.

Slamet Subiyanto mengatakan hal itu pada acara Dialog Nasional Kebangsaan, Kembali Ke UUD 1945 dan Evaluasi Kepemimpinan Nasional Dalam Rangka Menyelamatkan Masa Depan NKRI”, Tahun 2026.

Mayjen Jenderal TNI Pur Soenarko menyampaikan negara dalam keadaan hancur karena ulah penghianat seperti Jokowi, dan ulah para oligarki.

"dimana-mana penghianat itu hukuman mati gak ada kompromi, dan andaikan kalau kita ramai ramai datangi rumah jokowi, gimana, kata Dia, harus dihukum mati," ujar mantan Danjen Kopassus ini.

Mantan Presiden Jokowi dan oligarki, serta Presiden Prabowo, kata Soenarko, harus bertanggung jawab terhadap keadaan bangsa ini.

"Sampai hari ini saya masih menuntut kepada pemerintah terhadap kondisi negara yang kacau balau, pemberatasan koruptor nol, ujar Soenarko.

"Kalaupun nanti ada gerakan reformasi atau revolusi atau apalah namanya, dan ada korban, itu alami menurut saya,"

"Karena tak ada keberhasilan tanpa ada pengorbanan menurut saya, jadi wajar-wajar aja terjadi," katanya.

Dan saya sampai hari ini, kata Dia, belum percaya kepada Presiden Prabowo akan membawa bangsa ini ke arah perubahan yang baik.

"Karena Prabowo dan Jokowi negara menjadi seperti ini, juga Gibran harus diturunkan, jangankan reformasi kalau perlu tangkap pengianat ini dan hukum mati," tandasnya.

"Turun ke lapangan kita lakukan revolusi, sudah hampir dua tahun tidak ada tanggapan dan perubahan, kalau ada korban ya wajar, karena perjuangan tentu ada korban jiwa," kata Soenarko berapi-api saat memberi sambutan di acara FPPI.

Sambutan juga disampaikan Roy Suryo, Refli Harun, mantan Wakapolri Oegeoseno, Manatan KSAD Jenderal TNI Pur Tyasno Sudarto, Mantan KSAU Marsekal TNI Pur Hanafi Asnan.

Acara Dialog Nasional ini juga sekaligus melaksanakan deklarasi kebangsaan yang dibacakan Laksamana TNI Pur Slamet Subiyanto. Dan dihadiri Pengurus Pusat FPP TNI dan FPPI Pusat dan Daerah.

Peserta yang hadir antara lain Jenderal TNI Purn Tyasno Sudarto, Marsekal TNI Purn Hanafi Asnan, Laksamana TNI Purn Slamet Soebijanto, Komjen Pol Purn Oegroseno, Letjen TNI Purn Setyo Sularso, Mayjen TNI Purn Soenarko MD, Mantan Hakim Agung Dwi Cahyo Suwarsono, Laksamana Muda Purn Widhiarto, Muhammad Said Didu, M.T., Rizal Fadillah, SH, MH, Dr. KRM. Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo, M.Sc. Refly Harus, Kolonel Purn Sugeng Waras dan Kolonel Purn Dr Rolando M Nainggolan (Ketua DPD FPPI Kalbar)

Pelantikan Ketua DPD FPPI Kalbar

Di kesempatan acara Dialog Nasional ini Ketua Umum FPPI (Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia) Kolonel TNI Pur Sugeng Waras Melantik Ketua DPD FPPI Kalimantan Barat Kolonel TNI Pur Dr Rolando M Nainggolan.

Sugeng Waras meminta Rolando dalam menjalankan FPPI di Kalimantan Barat untuk bekerja secara amanah, konsisten, dan tulus.

Ketua FPPI Kalbar, Kolonel TNI Purn Dr Rolando M Nainggolan mengatakan dirinya akan melaksanakan amanah yang diberikan FPPI kepadanya dengan sebaik-sebaiknya.

"Menjalankan tujuan dan misi membantu rakyat secara langsung, baik itu ekonomi kerakyatan, aksi sosial secara langsung dan meringankan beban rakyat yang saat ini semakin susah, dan segera setelah saya dilantik dan terima sk sebagai ketua FPPI ini akan saya gerakkan di Kalbar, ini membuktikan bahwa purnawirawan bukan laskar tak berguna, karena jiwa patriotisme dan setia kepada NKRI tegas Rolando.

Menurut Rolando gerakan FPPI di Kalbar merupakan gerakan sosial kemanusiaan
yang merupakan pencapaian tujuan organisasi, agar FPPI mendapatkan tempat dihati masyarakat, sehingga untuk mendobrak Kemungkaran dan Kezaliman serta mendapat dukungan penuh dari seluruh anggota yang telah mendapat bantuan sosial dan juga mendapat dukungan moral dari seluruh lapisan masyarakat.

"Pokoknya semuanya akan saling berkolaborasi menjadi satu kekuatan baru di Kalbar. Beda dengan organisasi lainnya, dimana mereka hanya ada dalam satu kelompok etnis dan komunitas saja. Sedangkan Anggota FPPI terdiri atas berbagai kekuatan elemen yg ada di dalam komponen masyarakat di Kalbar," tandasnya.(Odie)