JAKARTA, SP - Wacana Reformasi Jilid II yang belakangan digaungkan sejumlah kelompok mahasiswa dinilai tidak mendesak di tengah berbagai indikator yang menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi dan fiskal nasional.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM RI, Fithra Faisal, mengatakan berbagai kebijakan pemerintah telah menunjukkan hasil positif. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat signifikan pada kuartal pertama tahun ini.

"Jika kita melihat data pertumbuhan ekonomi, pada kuartal I tahun lalu ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87 persen. Sementara pada kuartal I tahun ini pertumbuhan mencapai 5,61 persen. Dari sini dapat dilihat bahwa kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah memiliki efek leverage terhadap perekonomian nasional," ujar Fithra dalam sebuah wawancara di stasiun Radio.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa belanja negara diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tekanan global. Ia juga menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih terjaga dengan baik.

"Dengan posisi defisit yang masih berada di kisaran tersebut hingga Mei, terdapat indikasi bahwa hingga akhir tahun defisit APBN masih dapat dijaga pada level yang sehat. Bahkan jika pola ini terus berlanjut, defisit berpotensi berada di kisaran 1,8 hingga 1,9 persen. Ini menunjukkan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih terkelola dengan baik," katanya.

Fithra menambahkan pemerintah terus melakukan evaluasi program prioritas, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran yang berpotensi menghasilkan penghematan hingga Rp100-150 triliun.

Sementara itu, Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokras (LMND) Jawa Tengah, Udin Nurrahman, mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah tetap didasarkan pada analisis yang objektif. "Pelemahan rupiah tidak bisa serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan kegagalan pemerintah," ujarnya.

Senada, Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menilai isu-isu yang berkembang perlu dimitigasi agar tidak dimanfaatkan kelompok tertentu. Menurutnya, gerakan yang mengarah pada upaya menjatuhkan pemerintahan bersifat politis dan tidak menyentuh akar persoalan bangsa.(***)