elgiants
PONTIANAK, SP - Aksi Mahasiswa berupa demontrasi mewarnai berbagai daerah di Indonesia. Termasuk di Pontianak, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
Di antaranya adalah aksi yang digelar oleh Solidaritas Mahasiswa Pengemban Amanat Rakyat (SOLMADAPAR) pada Jumat, 12 Juni 2026 yang berlangsung di depan Gedung DPRD Kalbar mulai pukul 14.00 WIB hingga selesai.
Rencana aksi itu disampaikan melalui surat pemberitahuan resmi tertanggal 11 Juni 2026 yang ditujukan kepada Polresta Pontianak, DPRD Kalbar dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.
Dalam surat tersebut, SOLMADAPAR menyebut aksi yang dilakukan merupakan bentuk solidaritas sekaligus "alarm hidup" kepada para pemangku kebijakan terhadap berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah dan lembaga legislatif.
"Kami dari SOLMADAPAR menyampaikan dan memberitahukan aksi kami sebagai bentuk solidaritas serta alarm hidup kepada pemangku kebijakan," demikian kutipan dalam surat pemberitahuan aksi tersebut.
Berdasarkan surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal SOLMADAPAR itu, massa aksi akan membawa sejumlah alat peraga berupa poster, spanduk, pengeras suara (toa), dan ban sebagai media penyampaian aspirasi.
Aksi yang akan berlangsung di kawasan DPRD Kalbar tersebut menambah daftar panjang aktivitas advokasi yang selama ini dilakukan kelompok mahasiswa tersebut di Kalimantan Barat.
Dalam beberapa bulan terakhir, SOLMADAPAR tercatat aktif menyuarakan berbagai isu publik baik yang berkaitan dengan kebijakan daerah maupun nasional. Pada Februari 2026, mahasiswa yang tergabung dalam SOLMADAPAR menggelar aksi di Gedung DPRD Kalbar dengan menyuarakan penolakan terhadap wacana Pilkada tertutup serta mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Aksi tersebut juga diwarnai penyampaian sejumlah tuntutan terkait penguatan pemberantasan korupsi dan pengawasan terhadap kebijakan publik.
Tidak lama berselang, pada 6 Maret 2026, kelompok mahasiswa tersebut kembali menggelar aksi dengan melakukan longmarch menuju kawasan DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Aktivitas demonstrasi dan penyampaian aspirasi bukan hal baru bagi SOLMADAPAR. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, organisasi mahasiswa tersebut juga kerap menyuarakan isu transparansi anggaran, pengawasan kebijakan publik, kesejahteraan masyarakat, hingga persoalan reforma agraria dan hak-hak petani.
Sejumlah aksi yang mereka lakukan umumnya berlangsung secara damai dan diwarnai dialog dengan pihak pemerintah maupun DPRD. Aparat keamanan dari Polresta Pontianak dan instansi terkait juga biasanya melakukan pengamanan guna memastikan kegiatan berlangsung tertib serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
Kehadiran mahasiswa dalam ruang demokrasi merupakan bagian dari fungsi kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Melalui aksi damai dan penyampaian aspirasi secara terbuka, mahasiswa menjalankan perannya sebagai kelompok intelektual yang berupaya mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, masyarakat pengguna jalan yang melintasi kawasan DPRD Kalbar diimbau untuk menyesuaikan waktu perjalanan pada saat pelaksanaan aksi guna menghindari potensi kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.
Aksi yang akan digelar SOLMADAPAR tersebut diperkirakan kembali menjadi perhatian publik, mengingat organisasi mahasiswa itu dalam beberapa tahun terakhir cukup aktif menyuarakan berbagai isu strategis yang berkembang di Kalbar maupun tingkat nasional.
Dengan membawa semangat kontrol sosial dan penyampaian aspirasi, mahasiswa berharap suara yang mereka sampaikan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga legislatif dalam merumuskan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Aksi Nasional
Pada level nasional, beberapa aliansi mahasiswa dari universitas di Jakarta dan sekitarnya juga menggelar unjuk rasa pada Jumat, 12 Juni 2025. Mereka memilih titik demonstrasi yang berbeda dengan tuntutan yang hampir senada, yaitu meminta pemerintah membenahi kondisi perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI membeberkan lima tuntutan yang dibawa saat menggelar demo di Bundaran HI pada Jumat, 12 Juni 2026. Aksi itu bertajuk “Aksi Menuju Indonesia Bangkrut".
BEM UI mengumumkan akan menggelar demo besar-besaran lewat unggahan akun Instagram @bemui_official. Unggahan itu mengajak semua UI khususnya untuk berkumpul di Bundaran HI Jumat pukul 13.00 WIB.
“AYO TURUN! JUMAT, 12 JUNI 2026. Halo, UI dan Indonesia! Sudah hampir 2 tahun memporak-porandakan negara. Rupiah naik diremehkan, HAM tidak dihiraukan, program tidak jelas dilanjutkan. MARI, KITA TURUN DAN GUNAKAN HAK KITA SEBAGAI RAKYAT!,” bunyi unggahan tersebut.
Salah satu alasan demo ini digelar adalah tingginya harga bahan pokok sehingga membuat masyarakat tercekik kebutuhan sehari-hari di tengah lesunya ekonomi. Mereka menilai masalah ekonomi itu terkait dengan pemerintah yang keliru membuat kebijakan.
Aksi ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan sikap yang sebelumnya disampaikan oleh berbagai BEM fakultas UI mengenai kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, dan arah pemerintahan saat ini.
Dalam proses konsolidasi internal, para mahasiswa menyepakati lima tuntutan utama yang akan menjadi fokus demonstrasi. Berikut daftar lima tuntutan dalam demo BEM UI Jumat 12 Juni 2026:
- Hentikan pemborosan APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit pada 5 bulan pertama. Mereka menyebut negara tidak bisa mengelola keuangan negara dengan efisien.
Sementara itu, daftar belanja APBN dinilai kurang berpihak kepada rakyat. Bahkan program unggulan pemerintah juga tidak segera memberi dampak positik.
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM)
Baru saja terjadi kenaikan harga BBM jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan sebesar 32 persen ini mendorong kenaikan harga komoditas lainnya.
Ketika harga-harga tersebut meningkat, daya beli masyarakat menurun dan tekanan ekonomi semakin besar, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.
- Hentikan Program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih
MBG adalah program paling sering mendapat sorotan di tengah masyarakat ini dianggap salah sasaran, karena lebih mementingkan perut ketimbang pendidikan itu sendiri. Di sisi lain, program ini tidak memberi dampak ekonomi di kalangan bawah.
Setelah kepala dan dua wakil BGN ditangkap Kejagung karena kasus korupsi, program ini semakin mendapat sorotan dari publik. Untuk itu, program ini harus dihentikan.
Demikian pula dengan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang memotong anggaran dana desa ditambah dalam prakteknya, banyak pembangunannya yang tidak berada di lokasi yang strategis.
- Hentikan militerisme di ranah sipil
Isu keterlibatan militer di ranah sipil semakin meluas. Sekarang militer telah masuk ke berbagai bidang seperti birokrasi, pemerintahan, pendidikan, atau sektor-sektor nonpertahanan lainnya. Militer diminta fokus pada sektor pertahanan saja.
- Meminta Presiden Prabowo mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak
Dari semua tuntutan itu, muaranya ada di Presiden Prabowo. Dia disebut bertanggung jawab atas kesalahan program, kebijakan dan keputusan yang telah dibuat. BEM UI meminta Prabowo mengakui bahwa dirinya bersalah dan bertanggung jawab atas kondisi Indonesia saat ini.
Tuntutan Aksi Indonesia Bangkrut
Sejauh ini, rencana demo yang telah terkonfirmasi adalah Aliansi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Melawan serta Aksi Indonesia Bangkrut yang dipelopori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.
Sejumlah BEM berbagai kampus dan organisasi pergerakan mahasiswa akan bergabung dalam aksi Indonesia Bangkrut BEM UI yang digelar di Bundaran HI, Jakarta Pusat, hari ini.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan mengatakan, BEM seluruh fakultas UI yang berjumlah 15 akan bergabung. Selain itu, ada delapan BEM kampus dan organisasi gerakan lain yang bakal berpartisipasi.
Mereka antara lain BEM Keluarga Mahasiswa IPB University, BEM Politeknik Negeri Jakarta, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Pusat, FMN UI, Pembebasan, dan Serikat Mahasiswa Progresif UI (Semar UI).
“Beberapa organisasi dan simpul pergerakan yang ikut konsolidasi nasional di Kampus UI kemarin (10 Juni 2026) masih akan memastikan kehadiran,” kata Athof.
Adapun titik kumpul aksi ini berada di lapangan FISIP UI, Depok, Jawa Barat, pukul 10.00 WIB. Kode pakaian yang digunakan ialah jaket kuning dan baju hitam.
Para peserta aksi memutuskan ada lima tuntutan yang bakal disampaikan, terutama mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan proyek makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa merah putih.
Selain itu, mahasiswa menuntut Prabowo menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok, dan bahan bakar minyak (BBM). Pun, mereka minta Prabowo menghentikan militerisme di ruang sipil.
"Prabowo juga berhenti mengelak dan akui kesalahan pemerintah," kata Athof.
Tuntutan itu dirumuskan melihat masalah ekonomi dan demokrasi saat ini di Indonesia. Menurut Athof, Indonesia merupakan negara kaya. Namun, rakyat tidak kunjung sejahtera. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia bahkan runtuh. Kebijakan pemerintah justru memperkuat keruntuhan itu.
"Kebijakan fiskal bocor, independensi BI direnggut. Tak lupa komunikasi dari pemerintah kepada publik justru jauh dari kata layak," kata dia.
Athof menilai pemerintah menolak kondisi yang ada. Pemerintah, kata dia mendegradasi perjuangan serta kritik yang digaungkan oleh rakyat. "Aparat negara juga digunakan sebagai alat untuk membungkam mereka yang bersuara," kata dia.
Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang tergabung dalam Aliansi UNJ Melawan akan menggelar aksi demonstrasi di lingkungan kampus pada hari ini, pukul 13.00 WIB. Adapun rute long march dimulai dari Rawamangun muka melewati lapangan golf, kemudian belok kanan ke arah Pemuda.
“Jadi kami akan lawan arah. Sampai nanti titik berhenti di UNJ pintu Pemuda,” ujar Kepala Departemen Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ, Dimas Galih.
Dimas mengatakan aksi akan diikuti sivitas akademika UNJ. Selain mahasiswa, Dosen Sosiologi UNJ Ubedilah Badrun akan menghadiri aksi tersebut. Anggota Aliansi UNJ Melawan, Andreas, mengatakan keputusan turun aksi ini merupakan hasil konsolidasi yang dilakukan seluruh organisasi mahasiswa UNJ pada Rabu, 10 Juni 2026.
Hasil konsolidasi juga menetapkan dua tuntutan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan rektorat UNJ. Tuntutan kepada pemerintah terdiri dari 10 tuntutan, antara lain pembenahan nilai rupiah; turunkan harga bahan pokok dan BBM; mewujudkan kesejahteraan guru; murnikan 20 persen APBN untuk pendidikan; hentikan makan bergizi gratis dan koperasi merah putih; serta menuntut TNI kembali ke barak.
Kemudian, aliansi juga menuntut pemerintah setop kriminalisasi orang muda dan bebaskan seluruh tahanan politik; hentikan skema PTN-BH; wujudkan perguruan tinggi gratis dan demokratis; wujudkan lingkungan pendidikan yang aman dari kekerasan seksual; dan hentikan proyek strategis nasional yang merugikan lingkungan.
Sementara itu, tuntutan terhadap rektorat UNJ antara lain menuntut percepatan pembangunan gedung SFD (Saudi Fund for Development) yang sampai kini mangkrak, dan meminta uang kuliah tunggal (UKT) disesuaikan keadaan ekonomi mahasiswa. (tim)
