JAKARTA,SP – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan bahwa transformasi pendidikan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Generasi Emas 2045. Maka, peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh agar generasi muda mampu bersaing di tingkat global sekaligus memiliki karakter yang kuat.

Demikian disampaikan Kurniasih dalam dialektika demokrasi “Menata Masa Depan: Transformasi Pendidikan Indonesia untuk Generasi Emas” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dalam acara yang diawali dengan penyerahan paket perlengkapan sekolah untuk anak-anak ini hadir antara lain Ketua KWP Ariawan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib, anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron, dan Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Paramadina Harry TY Achsan, dan perwakilan BNI.

Indonesia saat ini, lanjut Kurniasih, berada pada momentum yang sangat penting untuk menyongsong Generasi Emas 2045. "Dasarnya pendidikan, karena melalui pendidikan kita dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu bersaing tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global,” ujarnya.

Menurut dia, transformasi pendidikan harus tetap berpijak pada amanat Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membentuk generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kompetensi unggul. "Pendidikan karakter harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi akademik agar Indonesia mampu melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang berdaya saing global," ujarnya.

Kurniasih mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap digitalisasi pendidikan yang saat ini menjadi salah satu fokus pembangunan nasional. Namun, ia mengingatkan masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan yang perlu segera diatasi, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Digitalisasi pembelajaran sangat penting karena kita harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tetapi di sisi lain, masih ada pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T agar mereka juga mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas,” katanya.

Kurniasih juga menyinggung pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang saat ini tengah berlangsung. Revisi itu merupakan proses kodifikasi dan harmonisasi dari Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi.

Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan sebagai ujung tombak transformasi pendidikan nasional. “Guru dan dosen adalah pihak yang akan mendidik generasi penerus bangsa. Karena itu, kesejahteraan mereka harus menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional,” kata Kurniasih.

Ia menegaskan bahwa transformasi pendidikan tidak boleh dipandang sekadar sebagai perubahan sistem, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa..“Dari ruang-ruang kelas hari ini akan lahir para pemimpin Indonesia di masa depan. Kita berharap mereka menjadi pemimpin yang berkarakter, berdaya saing global, dan mampu membanggakan Indonesia di tingkat dunia,” pungkasnya.

Harry mengapresiasi Komisi 10 DPR RI yang terus menunjukkan komitmennya dalam membangun pendidikan nasional sebagai pondasi utama kemajuan Indonesia.
Apalagi Indonesia akan mendapatkan bonus demografi tahun 2045 saat berusia 100 tahun Kemerdekaan RI. “Pertanyaannya bukan apakah Indonesia memiliki cukup penduduk usia produktif, tetapi apakah sistem pendidikan kita mampu mengubah penduduk usia produktif menjadi SDM yang produktif,” kata Harry.

"Saat itu sebagai puncak bonus demografi karena beberapa tahun kemudian akan menghadapi populasi atau grafik penduduk yang menua. Dimana 2/3 dari penduduk angkatan kerja angkatan yang produktif karena jumlah penduduknya produktif, tapi perusahaan sedikit, anak-anak relatif sedikit, orang tua sudah relatif sedikit, kemudian kita mempunyai kesempatan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi," tambah Harry.

Terlebih DPR telah melakukan amandemen UUD NRI 1945 pada tahun 2002 sehingga minimal 20% APBN dan APBD itu adalah untuk pendidikan.
APBN untuk pendidikan ini bagaimana meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kualitas riset, meningkatkan kualitas inovasi dan meningkatkan daya saing bangsa ini adalah tantangan yang harus kita hadapi," ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan. Tanpa kualitas pendidikan yang memadai, kondisi tersebut justru dapat berubah menjadi beban sosial dan ekonomi. S?ejumlah negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan China yang berhasil memanfaatkan bonus demografi untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Sebaliknya, negara yang gagal meningkatkan kualitas SDM berisiko kehilangan momentum pertumbuhan.

“Kita masih memiliki waktu sekitar seperempat abad untuk mempersiapkan diri. Jika tidak ditangani dengan baik, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi. Tantangan pendidikan Indonesia saat ini bukan lagi terletak pada besaran anggaran, melainkan pada peningkatan kualitas SDM, riset, inovasi, serta daya saing nasional," ungkapnya.

Sementara itu, Ariawan menegaskan bahwa agenda ini berangkat dari keinginan mendalam para wartawan untuk tidak hanya menjadi perekam peristiwa, melainkan juga agen perubahan yang berkontribusi langsung kepada masyarakat luas, khususnya di bidang pendidikan.."Kita ini dalam rangka persiapan tahun ajaran baru untuk adik-adik yang sekolah. Kita memberikan atensi adik-adik di Jabodetabek sebanyak 2.000 paket pendidikan," tambahnya.

Guna memperluas jangkauan kebermanfaatan aksi ini, KWP kerjasama dengan perbankan BUMN, yakni BNI. "Melalui kerja sama strategis ini, mereka berhasil menghimpun dan mendistribusikan ribuan paket peralatan sekolah yang disebar ke berbagai klaster wilayah padat penduduk di tiga provinsi," ungkapnya. (nif)