PONTIANAK, SP – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak memandang sepele aspek keprotokolan dan komunikasi publik. Menurutnya, dua hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat.

Pesan itu disampaikannya saat membuka Forum Komunikasi Publik Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Rabu (10/6/2026). 

Dalam forum tersebut, Amirullah menegaskan bahwa setiap aparatur pemerintah perlu memahami dasar-dasar keprotokolan karena hampir seluruh kegiatan pemerintahan bersinggungan langsung dengan tata acara resmi, penyambutan tamu, hingga etika dalam pelaksanaan kegiatan.

Menurutnya, keprotokolan bukan sekadar urusan bagian protokol atau panitia acara. Pengetahuan mengenai tata acara, urutan kegiatan, ketepatan waktu, hingga aturan berpakaian harus dipahami oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Hal-hal sederhana terkait keprotokolan harus kita pahami. Bagaimana tata acara sebuah kegiatan, urut-urutan kegiatan, penyambutan tamu, ketepatan waktu, sampai dress code, itu tidak terlepas dari keprotokolan,” kata Amirullah.

Ia menjelaskan, aktivitas pemerintahan daerah tidak hanya berhubungan dengan lingkungan internal Pemerintah Kota Pontianak. Dalam banyak kesempatan, pemerintah daerah juga berinteraksi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, lembaga negara, hingga tamu dari luar negeri.

Karena itu, setiap OPD dituntut memiliki pemahaman yang memadai agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai tata aturan dan mencerminkan profesionalisme birokrasi.

“Pengetahuan ini harus dimiliki oleh kawan-kawan di seluruh OPD. Bagaimana memperlakukan tamu, bagaimana menyiapkan acara, semuanya perlu dipahami,” ujarnya.

Selain keprotokolan, Amirullah juga menyoroti pentingnya komunikasi publik di era digital yang semakin terbuka. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya bekerja dan melaksanakan program pembangunan, tetapi juga harus mampu menyampaikan informasi secara benar, akurat, dan mudah dipahami masyarakat.

Ia menilai, fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik harus dikomunikasikan melalui berbagai saluran informasi, mulai dari media cetak, media elektronik, media daring, hingga media sosial.

Perkembangan teknologi informasi membuat batas geografis semakin tidak relevan. Informasi yang dipublikasikan pemerintah daerah tidak hanya dibaca oleh masyarakat Kota Pontianak, tetapi juga dapat diakses publik secara nasional bahkan internasional.

“Informasi yang kita sampaikan melalui media sosial tidak hanya dibaca di lingkup administrasi Kota Pontianak, tetapi seluruh dunia bisa mengakses informasi itu,” ungkapnya.

Kondisi tersebut, lanjut Amirullah, menuntut pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik. Setiap informasi yang dipublikasikan harus melalui proses verifikasi sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun penyebaran informasi yang keliru.

Menurutnya, komunikasi publik yang baik tidak hanya soal kecepatan menyampaikan informasi, tetapi juga berkaitan dengan akurasi, kredibilitas, dan tanggung jawab.

“Dalam mengkomunikasikan juga ada aturan, tata cara, dan kaidahnya. Tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi harus ada mekanisme check and balance. Dicek dulu, benar atau tidak, baru diinformasikan,” tegasnya.

Amirullah juga mengingatkan bahwa penyampaian informasi harus disesuaikan dengan sasaran audiens yang dituju. Informasi untuk masyarakat Kota Pontianak tentu berbeda pendekatannya dengan informasi yang ditujukan untuk publik nasional maupun internasional.

Karena itu, aparatur pemerintah perlu memahami strategi komunikasi yang tepat agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh kelompok sasaran.

Ia bahkan menilai bahwa dalam konteks tertentu, kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa asing menjadi nilai tambah yang penting, terutama ketika pemerintah daerah ingin mempromosikan potensi daerah kepada masyarakat internasional.

“Apakah informasi itu untuk warga Kota Pontianak saja, untuk seluruh Indonesia, atau untuk mempublikasikan Pontianak ke dunia, cara menyampaikannya tentu berbeda,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Amirullah juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk membuka ruang kolaborasi dengan insan media. Menurutnya, media memiliki jangkauan yang luas serta perspektif yang berbeda dalam melihat berbagai isu publik.

Masukan dari media dinilai penting untuk membantu pemerintah memperbaiki kualitas komunikasi dan memastikan informasi yang disampaikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Masukan dari media sangat penting, karena jangkauan media lebih lebar dan sudut pandangnya tentu dari perspektif media. Kalau kami dari pemerintahan, sudut pandangnya sebagai pelaksana pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, hubungan yang baik antara pemerintah dan media dapat memperkuat penyebaran informasi pembangunan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Di akhir sambutannya, Amirullah berharap seluruh perangkat daerah semakin memahami pentingnya komunikasi publik yang profesional, terukur, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, komunikasi yang baik bukan hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga mampu membangun optimisme masyarakat terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.

Ia berharap berbagai informasi positif mengenai pembangunan Kota Pontianak dapat tersampaikan secara luas sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan kota yang maju, sejahtera, berwawasan lingkungan, dan humanis.

“Dari informasi-informasi ini diharapkan tersebar informasi positif dan optimisme tentang Kota Pontianak yang terus membangun, tumbuh, dan berkembang,” pungkasnya. (din)