SAMBAS, SP - Pemprov Kalbar menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan melalui reaktivasi Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, yang ditargetkan kembali beroperasi pada Agustus 2026.
Pembukaan kembali jalur perlintasan Indonesia–Malaysia tersebut diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat perbatasan, tetapi juga menjadi momentum lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus pengembangan destinasi wisata internasional berbasis kawasan Temajuk dan Teluk Melano, Sarawak, Malaysia.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, saat melakukan peninjauan PLB Temajuk dalam rangkaian kegiatan Gema Membangun Desa ke-2 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 yang berlangsung pada 12–14 Juni 2026 di Desa Temajuk.
Menurut Norsan, Temajuk memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di garis terdepan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan seluruh aspek pendukung kawasan perbatasan siap sebelum aktivitas lintas batas kembali dibuka secara resmi.
“Reaktivasi PLB Temajuk harus dipersiapkan secara baik, bertahap, tertib, dan terukur. Pembukaan kembali perlintasan ini bukan hanya untuk memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga memastikan kesiapan pelayanan, keamanan, infrastruktur dasar, serta kesiapan sosial dan ekonomi masyarakat setempat,” ujar Norsan, Minggu (14/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pengaktifan kembali PLB Temajuk tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pembukaan jalur keluar masuk antarnegara. Lebih dari itu, langkah tersebut harus menjadi pintu masuk percepatan pembangunan kawasan perbatasan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
Menurutnya, kawasan Temajuk memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui berbagai sektor strategis. Selain perdagangan lintas batas, kawasan ini juga dinilai memiliki peluang besar di bidang pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), jasa transportasi, penginapan, kuliner, hingga ekonomi kreatif berbasis budaya dan kekayaan alam lokal.
“Reaktivasi ini harus membuka peluang perdagangan legal, meningkatkan kunjungan wisata, memperkuat UMKM, serta mendorong tumbuhnya sektor jasa transportasi, penginapan, kuliner, dan ekonomi lokal masyarakat Temajuk,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Norsan juga mengungkapkan rencana pengembangan kawasan Temajuk dan Teluk Melano sebagai kawasan wisata bersama Indonesia dan Malaysia. Menurutnya, kedua wilayah yang berada di kawasan perbatasan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata lintas negara yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Kawasan Temajuk dan Teluk Melano akan dijadikan kawasan wisata bersama Indonesia dan Malaysia. Kami mendorong agar kawasan ini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus berciri wisata kelas internasional,” katanya.
Konsep pengembangan yang disiapkan tidak hanya bertumpu pada wisata pantai dan wisata alam. Pemerintah juga berkomitmen menjaga kawasan konservasi penyu hijau yang selama ini menjadi salah satu daya tarik wisata minat khusus di Temajuk. Di samping itu, terdapat pula gagasan pembangunan lapangan golf lintas negara yang unik, yakni dengan konsep 18 hole yang terbagi di dua negara. Sebanyak sembilan hole direncanakan berada di wilayah Indonesia dan sembilan hole lainnya di Malaysia.
Norsan menilai pengembangan kawasan wisata lintas negara tersebut akan menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan daya saing kawasan perbatasan Kalimantan Barat di tingkat regional.
Selain mendorong pengembangan ekonomi dan wisata, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap kesiapan sarana dan prasarana penunjang menjelang reaktivasi PLB Temajuk. Sejumlah aspek yang menjadi fokus antara lain peningkatan akses jalan menuju kawasan perbatasan, pelayanan publik, keamanan, jaringan telekomunikasi, ketersediaan listrik dan air bersih, area parkir, papan informasi, hingga kebersihan lingkungan.
Tak hanya itu, kesiapan pelaku usaha lokal serta pengaturan arus keluar masuk masyarakat juga menjadi perhatian agar aktivitas lintas batas dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman.
Menurut Norsan, keberhasilan pengembangan kawasan perbatasan tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul setelah PLB kembali beroperasi.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Sambas menjadikan pembangunan dan pengembangan kawasan PLB Temajuk sebagai salah satu prioritas daerah melalui penguatan perencanaan, pembangunan infrastruktur dasar, penataan kawasan sekitar perbatasan, serta pembinaan pelaku usaha dan sektor pariwisata.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga berharap pemerintah pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia memberikan perhatian serius terhadap pengembangan PLB Temajuk sebagai salah satu kawasan strategis perbatasan nasional.
Menurut Norsan, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar fasilitas PLB Temajuk dapat dibangun secara lebih representatif dan terpadu sehingga mampu berfungsi tidak hanya sebagai titik perlintasan masyarakat, tetapi juga sebagai pusat pelayanan negara sekaligus penggerak ekonomi kawasan.
“PLB Temajuk harus menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terdepan Kalimantan Barat sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi dan wisata di kawasan perbatasan harus tetap memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, kelestarian lingkungan, daya dukung kawasan, serta kearifan lokal masyarakat setempat.
Norsan juga mengajak seluruh masyarakat Temajuk dan Kabupaten Sambas untuk bersama-sama menjaga keamanan, kebersihan, keramahan, dan citra positif kawasan perbatasan agar mampu berkembang menjadi salah satu gerbang wisata dan ekonomi unggulan Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalbar turut menyoroti besarnya potensi wisata yang dimiliki Desa Temajuk. Menurutnya, kawasan pesisir Temajuk memiliki daya tarik alam yang sangat kuat dan bahkan dinilai lebih unggul dibandingkan kawasan Teluk Melano yang berada di seberang perbatasan.
“Pantai Temajuk cukup panjang, kurang lebih enam kilometer dengan hamparan pasir yang indah. Selain itu ada habitat penyu dan pemandangan batu-batu besar yang menjadi daya tarik tersendiri,” ungkapnya.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan Teluk Melano yang selama ini juga dikenal memiliki panorama alam yang menarik.
“Teluk Melano juga indah, tetapi pantainya tidak sepanjang yang ada di Temajuk. Temajuk memiliki potensi wisata yang sangat besar untuk terus dikembangkan,” katanya.
Menurut Norsan, keunggulan Temajuk tidak hanya terletak pada bentang alamnya. Aktivitas masyarakat yang dinamis dan geliat ekonomi lokal yang mulai berkembang juga menjadi nilai tambah tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.
Pembukaan kembali PLB Temajuk diperkirakan akan semakin memperkuat interaksi ekonomi kedua wilayah. Arus wisatawan dan perdagangan antara Temajuk dan Teluk Melano diyakini akan meningkat ketika akses resmi perbatasan kembali dibuka.
“Ke depan akan terjadi perdagangan bilateral antara Teluk Melano dan Temajuk. Ini menjadi peluang ekonomi yang sangat baik bagi masyarakat kedua wilayah,” tambahnya.
Selain sektor wisata dan perdagangan, kawasan perairan perbatasan juga menyimpan potensi ekonomi yang besar. Perikanan menjadi salah satu sektor unggulan yang dinilai dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Potensi ikan kita banyak. Lobster juga menjadi salah satu komoditas unggulan yang bisa dikembangkan,” katanya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kawasan perbatasan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus melakukan pembinaan lintas sektor dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi, perikanan, serta pembangunan kawasan Temajuk sebagai beranda terdepan Indonesia di wilayah perbatasan.
“Yang pertama adalah pembinaan kepada instansi terkait, baik dari sektor perikanan maupun instansi lainnya yang berkaitan dengan kemajuan kawasan perbatasan Temajuk,” ujarnya.
Pemerintah daerah, lanjut Norsan, juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas penunjang kawasan perbatasan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Dalam akhir kunjungannya, Gubernur Kalbar turut menyampaikan apresiasi kepada pihak imigrasi Malaysia di Teluk Melano yang telah memfasilitasi kunjungan rombongan ke kawasan tersebut. Ia berharap hubungan baik yang selama ini terjalin antara Indonesia dan Malaysia, khususnya masyarakat perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak, dapat semakin erat di masa mendatang.
“Terima kasih kepada petugas imigrasi Teluk Melano yang telah mengizinkan kami berkunjung. Semoga hubungan Indonesia dan Malaysia semakin baik dan semakin erat ke depannya,” tuturnya.
Norsan juga mengajak media massa untuk terus mengangkat potensi positif kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkenalkan daya tarik wisata Temajuk kepada masyarakat yang lebih luas.
“Semoga berita-berita yang ditampilkan dapat bernilai untuk meningkatkan ekonomi dan memajukan pariwisata yang ada di Temajuk,” pungkasnya.
Percepatan Penyediaan Fasilitas CIQS
Sebelumnya, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, bersama kementerian/lembaga terkait, Pemprov Kalbar, dan Pemkab Sambas telah menyepakati percepatan pembukaan kembali Perlintasan Temajuk–Telok Melano di perbatasan Indonesia-Malaysia.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam forum koordinasi lintas sektor yang digelar pada 26 Mei 2026.
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BNPP RI, Budi Setyono mengatakan pembukaan kembali perlintasan tersebut ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus 2026.
Menurutnya, percepatan itu membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh instansi terkait.
“Forum ini menyepakati langkah-langkah konkret untuk mendukung percepatan pembukaan kembali Perlintasan Temajuk-Telok Melano dengan target operasional pada Agustus 2026,” ujarnya.
Budi menjelaskan, salah satu fokus utama yang disepakati adalah percepatan penyediaan fasilitas CIQS (Customs, Immigration, Quarantine and Security), termasuk penyiapan personel, sarana-prasarana, serta penguatan pengamanan kawasan perbatasan.
“Percepatan pembukaan kembali Perlintasan Temajuk-Telok Melano membutuhkan sinergi kuat lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” katanya.
Selain itu, forum juga mendukung usulan Temajuk sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor pariwisata berbasis kawasan perbatasan serta mendorong peningkatan status PLB Temajuk menjadi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) guna memperkuat pelayanan perlintasan orang dan barang.
BNPP RI juga akan membentuk Tim Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembukaan Pintu Perbatasan RI-Malaysia serta pengusulan KEK Temajuk untuk mengawal pelaksanaan rencana aksi lintas sektor.
“BNPP akan memastikan seluruh rencana aksi berjalan selaras dan terukur, sehingga pembukaan kembali Perlintasan Temajuk-Telok Melano tidak hanya siap secara operasional, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” tegas Budi. (din/mar/jee)