PONTIANAK,SP – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perwakilan Kalimantan Barat, Syarif Melvin, menerima audiensi dari pengurus Yayasan Persaudaraan Bugis Melayu (YPBM) di Kantor DPD RI Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (29/7/2026). Audiensi ini membahas berbagai aspirasi masyarakat terkait isu ketenagakerjaan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), pembangunan daerah, hingga isu sosial yang tengah berkembang.

Poin-Poin Aspirasi yang Disampaikan
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah perwakilan YPBM dan elemen masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Berikut rangkuman aspirasi yang disampaikan:

Mekanisme Penyampaian Aspirasi: Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi tidak hanya langsung kepada Anggota DPD RI, tetapi juga melalui Kantor DPD RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat.

Program Coffee Morning: Syarif Melvin diketahui rutin menggelar kegiatan "Coffee Morning" setiap bulan dengan tema berbeda sebagai wadah pertemuan berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

Tujuan YPBM: Yayasan Persaudaraan Bugis Melayu yang dipimpin oleh Bapak Daeng Fitrah bertujuan untuk mensyiarkan agama, sosial, dan budaya.

Undangan Pelantikan: YPBM mengundang Syarif Melvin untuk menghadiri acara pelantikan yang akan dilaksanakan pada 9 Agustus 2026 di Pendopo Gubernur, yang akan dihadiri oleh perwakilan 14 kabupaten/kota.

Perlindungan Pekerja Konstruksi: YPBM mengusulkan adanya regulasi terkait kesetaraan dan kepastian upah bagi buruh bangunan, serta fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan mengingat penghasilan mereka yang tidak menentu.

Transparansi Pengelolaan TPU: Terkait pendapatan penggali kubur yang tidak menentu (500-800 ribu rupiah), namun hanya menerima 200-300 ribu rupiah. Pengurus Yayasan TPU Danau Sentarum seharusnya memiliki penghasilan 4 miliar rupiah, namun saat ini hanya 1 miliar rupiah.

Bantuan Lapangan Kerja Peternakan: Perwakilan KKR, Bapak Muhammad, memohon bantuan untuk membuka lapangan pekerjaan di bidang peternakan.

Kelangkaan BBM dan Isu Sosial: Sekretaris Umum YPBM, Bapak Usul, menyoroti maraknya kelangkaan BBM Pertalite dan solar, serta isu LGBT yang mempengaruhi masa depan anak-anak bangsa. Ia juga menanyakan apakah program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah terakomodir hingga ke daerah.

Bantuan pakan Ikan Nila: Bapak Kardiman yang bergerak di bidang ternak ikan nila meminta bantuan pemerintah terkait pakan ikan, mengingat biaya pakan yang sulit dan bantuan CSR senilai 25 juta rupiah tidak mencukupi.

Pengelolaan Antrean BBM: Bapak Imam menyoroti masalah solar dan Pertalite yang langka, serta pengelolaan antrean BBM agar tidak melebihi batas pembelian. Ia juga mengkritik adanya CCTV di SPBU yang tidak berfungsi optimal.

Pemerataan Pembangunan: Risman dari Sambas meminta pemerataan pembangunan, khususnya di Jawai, di mana harga kelapa menurun. Ia juga menyoroti kesulitan supir sawit dan nelayan dalam mendapatkan solar.

Tanggapan Syarif Melvin
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Syarif Melvin memberikan beberapa tanggapan dan komitmen:

Upah Penggali Kubur: Terkait upah penggali kubur, perlu dikomunikasikan dengan pihak Yayasan TPU mengenai transparansi keuangan.

Pupuk Subsidi: Harga pupuk subsidi memang murah, namun sulit didapatkan. Bantuan pupuk disalurkan kepada kelompok tani, sedangkan untuk perorangan harganya berbeda. Syarif Melvin akan menyampaikan ke pemerintah terkait mahalnya harga pupuk.

Kelangkaan BBM: Syarif Melvin telah menghubungi direktur salah satu Pertamina. Kelangkaan BBM disebabkan oleh faktor seperti ombak besar dan air surut sehingga kapal susah masuk, serta dampak perang Timur Tengah. Namun saat ini situasi sudah dapat dikendalikan.

Isu LGBT: Peringkat ke-7, sedang dibuatkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dan kalau bisa dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU).

Program MBG: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum merata, terutama di daerah terpencil. Namun saat ini sudah ada program 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) agar merata sampai ke pelosok.

Bantuan Pakan Ikan: Terkait bantuan pakan ikan nila dapat disampaikan ke Dinas Pertanian.

Harga Kelapa: Syarif Melvin akan menanyakan kepada Dinas Perkebunan Pertanian terkait penurunan harga kelapa, apakah hanya terjadi di Sambas atau semua kabupaten.

Audiensi ini menjadi bukti komitmen DPD RI Kalimantan Barat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Syarif Melvin menegaskan bahwa pembangunan Indonesia dimulai dari kekuatan masyarakat di setiap pelosok negeri, dan DPD RI hadir sebagai suara daerah serta penghubung antara aspirasi lokal dan kebijakan nasional.

Ke depan, berbagai aspirasi ini akan terus dikomunikasikan dengan instansi terkait untuk menemukan solusi yang tepat bagi masyarakat Kalimantan Barat.(*)