PONTIANAK, SP – Pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penyegaran organisasi melalui rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan pemerintahan. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator hingga pengawas resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Kantor Wali Kota Pontianak.

Rotasi tersebut dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong akibat pejabat memasuki masa pensiun, hasil evaluasi kinerja, sekaligus bagian dari penataan organisasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Dalam pelantikan itu, Derry Gunawan dipercaya menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Utin Sri Lena sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan, Firayanta sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Rendrayani sebagai Kepala Dinas Perhubungan, serta Sri Sujiarti sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Selanjutnya, Yuli Trisna Ibrahim sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Muchammad Yamin sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta RM Nasir sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Selain pejabat eselon II, Syarifah Welly juga dilantik sebagai Camat Pontianak Timur. Sementara sejumlah jabatan lurah turut mengalami pergantian, di antaranya Yully Wanda Sari sebagai Lurah Sungai Jawi Luar, Muliansjah sebagai Lurah Siantan Hulu, Muliawan sebagai Lurah Saigon, Nur Apriliawati sebagai Lurah Bansir Darat, serta Nur Santriana Rahayu sebagai Lurah Tanjung Hilir.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa proses rotasi tersebut bukan keputusan yang dilakukan secara mendadak. Menurutnya, seluruh tahapan telah dipersiapkan sejak tiga hingga empat bulan terakhir melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang matang.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah ini bukan sekadar acara seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memberikan semangat baru kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam membantu Pemerintah Kota Pontianak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Edi mengapresiasi pengabdian seluruh pejabat di posisi sebelumnya. Ia menilai sebagian besar telah menunjukkan kinerja yang baik. Namun, jabatan baru harus menjadi tantangan untuk meningkatkan profesionalisme, inovasi, dan kreativitas.

Ia meminta para pejabat mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi Kota Pontianak, mulai dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, perhubungan, sosial hingga persoalan ekonomi masyarakat.

“Tunjukkan profesionalisme, kompetensi, dan kemampuan dalam melakukan inovasi serta kreativitas untuk mengatasi berbagai persoalan di Kota Pontianak,” tegasnya.

Menurut Edi, salah satu aspek yang masih perlu diperkuat adalah kepedulian aparatur terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lapangan. Ia menilai masih banyak persoalan masyarakat yang memerlukan respons lebih cepat dari perangkat daerah.

“Saya melihat yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian kita terhadap berbagai persoalan di lapangan yang masih belum optimal,” katanya.

Ia menjelaskan, tantangan pemerintahan tidak hanya menyelesaikan persoalan lama, tetapi juga mengantisipasi persoalan yang sedang berlangsung maupun yang berpotensi muncul di masa mendatang. Karena itu, setiap pejabat dituntut mampu bekerja secara cerdas, memahami regulasi, serta memiliki kemampuan membaca kondisi riil masyarakat.

Edi juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang terukur. Menurutnya, setiap program harus disusun berdasarkan skala prioritas sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

“Perencanaan menjadi sangat penting dalam setiap program pembangunan. Rumuskan persoalan yang paling mendesak, mana yang dapat diselesaikan secara bertahap, dan program apa yang benar-benar memberikan dampak,” ujarnya.

Khusus kepada perangkat daerah teknis, ia meminta penanganan persoalan infrastruktur dilakukan lebih cepat dan responsif. Sementara Dinas Perhubungan diminta mampu memahami seluruh regulasi terkait pengelolaan transportasi dan parkir sehingga kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Selain itu, Edi juga mengingatkan pejabat administrator dan pengawas agar tidak ragu berkomunikasi ketika menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas.

“Kalau ada persoalan harus dikomunikasikan, jangan disimpan. Selama ini kelemahan kita adalah sering menganggap persoalan bisa diselesaikan sendiri, padahal perlu koordinasi agar penyelesaiannya lebih cepat dan tepat,” pungkasnya. (din)