GORONTALO, SP – Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menargetkan kembali menempatkan wakilnya di DPR RI pada Pemilu 2029. Untuk mencapai sasaran tersebut, partai itu membenahi struktur organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan serta memperkuat konsolidasi kader di seluruh Indonesia.

Ketua Tim Task Force sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, Patrice Rio Capella, mengatakan konsolidasi nasional menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh setelah partainya dua kali gagal menembus parlemen di tingkat pusat.

Hal itu disampaikan Rio Capella saat konsolidasi dan rapat teknis bersama pengurus DPD, DPC, serta anggota DPRD Partai Hanura se-Gorontalo di Fox Hotel Gorontalo, Senin (19/10).

“Hanura pernah dua kali berada di parlemen dan dua kali tidak lolos ke Senayan. Tentu ada persoalan yang harus dievaluasi, terutama bagaimana suara dari daerah tidak terkonversi menjadi kursi di tingkat pusat,” kata Rio.

Menurut dia, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah konsolidasi dan penataan struktur partai. Karena itu, Tim Task Force ditugaskan memastikan organisasi Hanura berjalan efektif di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Gorontalo menjadi provinsi ke-22 yang dikunjungi dalam rangkaian konsolidasi nasional tersebut. Dari pertemuan dengan para pengurus dan kader, Rio mengaku melihat semangat untuk kembali membesarkan partai.

Ia menyebut Hanura memiliki lima kursi DPRD di Gorontalo, termasuk satu kursi di tingkat provinsi. Secara nasional, Hanura memiliki 525 kursi DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.

“Ini menunjukkan Hanura bukan partai kaleng-kaleng. Kami masih memiliki kekuatan politik di daerah. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kekuatan itu dikonsolidasikan agar bisa mengantarkan Hanura kembali ke Senayan pada 2029,” ujarnya.

Rio mengatakan konsolidasi tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi persyaratan verifikasi partai politik. Target utamanya adalah memastikan Hanura mampu bersaing dalam pemilu dan memperoleh kursi di DPR RI.

Menurut dia, tim masih akan mendatangi 16 provinsi lainnya untuk menyelesaikan agenda konsolidasi nasional. Optimisme kader di daerah diharapkan menjadi modal menghadapi Pemilu 2029, termasuk di tengah pembahasan perubahan aturan pemilu di DPR.

Tak Terjebak Ambang Batas

Terkait wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, Rio mengatakan Hanura memilih memusatkan perhatian pada persiapan internal ketimbang terjebak dalam perdebatan mengenai persentase yang belum diputuskan menjadi undang-undang.

“Bagi kami, yang menjadi pegangan adalah keputusan yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang. Selama masih berupa wacana, kami tidak ingin energi partai habis untuk memperdebatkan angka empat, lima, enam, atau tujuh persen,” katanya.

Ia menegaskan Hanura akan mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat aturan yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, pengujian melalui mekanisme hukum dapat ditempuh.

Rio menilai peluang melewati ambang batas parlemen bergantung pada kekuatan organisasi, kerja politik, dan keseriusan kader dalam membangun dukungan masyarakat.

Karena itu, Hanura berencana melakukan survei internal secara berkala untuk memetakan perkembangan elektabilitas dan peluang perolehan kursi. Survei pertama direncanakan pada Juni setelah agenda konsolidasi dan persiapan verifikasi selesai. Selanjutnya, survei dijadwalkan pada awal dan akhir 2027, pertengahan 2028, serta menjelang pemilu.

Hasil survei tersebut akan digunakan untuk menentukan daerah pemilihan yang berpotensi menyumbangkan kursi bagi Hanura di DPR RI.

Bidik 830 Ribu Kader

Selain konsolidasi, Hanura juga menargetkan penguatan kepengurusan hingga tingkat desa dan kelurahan. Rio menyebut partainya membidik pembentukan sedikitnya 10 kader di masing-masing dari sekitar 83 ribu desa dan kelurahan di Indonesia.

Dengan skema tersebut, Hanura menargetkan terbentuknya jaringan sekitar 830 ribu kader yang diharapkan menjadi penggerak organisasi dan mesin politik partai.

Ia menegaskan, target itu bukan sekadar mengumpulkan identitas untuk memenuhi administrasi keanggotaan, melainkan membangun struktur yang benar-benar aktif.

“Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan biasa-biasa saja. Kalau kita bekerja biasa-biasa saja, hasilnya juga akan biasa-biasa saja. Karena itu, kita harus bekerja keras, solid, dan sungguh-sungguh membangun struktur partai hingga ke desa dan kelurahan,” kata Rio.

Ia menambahkan, Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menitipkan pesan agar seluruh kader menjaga soliditas, memperkuat persatuan, dan membangun organisasi yang tertata.

Tim Task Force, lanjut Rio, diharapkan mampu menumbuhkan kembali optimisme kader sekaligus memastikan mesin politik Hanura bekerja secara terukur.

“Ini bukan pekerjaan mudah. Namun, dengan kerja keras, persatuan, dan organisasi yang kuat, kami ingin memastikan Hanura tidak hanya lolos verifikasi, tetapi benar-benar mampu meraih kursi di Senayan pada Pemilu 2029,” pungkasnya. (jee)