PONTIANAK, SP – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Zulfydar Zaidar Mochtar, memastikan akan terus mengawal pembangunan di Kalbar agar tetap berjalan meskipun daerah menghadapi berbagai tantangan. Termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian.

Hal tersebut disampaikannya saat menggelar Reses Masa Persidangan Kesatu Tahun 2026/2027 di Kota Pontianak, Minggu (18/10/2026) malam. Dalam momentum tersebut, sejumlah masyarakat hadir untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.

Berbagai dinamika dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat menjadi pembahasan dalam kegiatan reses tersebut. Salah satunya mengenai keberlanjutan pembangunan di Kalbar di tengah situasi karhutla yang masih menjadi perhatian.

Zulfydar menegaskan, pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah Provinsi Kalbar melalui APBD harus tetap berjalan. Di sisi lain, penanganan karhutla juga perlu terus dilakukan agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.

Menurutnya, kondisi situasional seperti karhutla tidak seharusnya menghentikan pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

“Pembangunan yang direncanakan pemerintah dan ditetapkan dalam APBD 2025 itu tetap berjalan. Sementara penanganan karhutla oleh pemerintah daerah juga tetap berjalan. Kami sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terus melakukan pengawalan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, keberlanjutan pembangunan menjadi hal penting untuk menjaga pergerakan ekonomi daerah sekaligus memastikan program pemerintah tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Apabila pembangunan terhenti, pergerakan ekonomi dikhawatirkan melambat dan berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Karena itu, program pembangunan yang telah direncanakan perlu terus dikawal dengan mempertimbangkan perkembangan situasi di lapangan.

Zulfydar mengatakan, reses merupakan momentum penting bagi anggota DPRD untuk mendengarkan langsung kebutuhan, keluhan, dan harapan masyarakat.

Aspirasi yang disampaikan warga menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memperjuangkan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan aspirasi, termasuk melalui kegiatan reses dan penyampaian pokok-pokok pikiran. Menurutnya, komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat diperlukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat menjadi perhatian dalam proses perencanaan pembangunan.

“Jangan ragu bagi masyarakat untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran melalui reses dan sebagainya. Ini bagian penting bagi kami untuk memastikan pembangunan harus terus berjalan,” katanya.

Selain mengawal program pembangunan, Zulfydar menilai pembahasan kebijakan dan peraturan daerah yang akan disiapkan ke depan perlu dilakukan secara cermat dan terperinci.

Setiap kebijakan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi daerah, serta dampaknya terhadap keberlanjutan pembangunan Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Zulfydar turut menyoroti dampak karhutla dan kabut asap terhadap perekonomian Kalbar.

Menurutnya, persoalan karhutla menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi serta kehidupan masyarakat.

Ia menilai, karhutla bukan hanya menjadi persoalan Kalimantan Barat. Berbagai wilayah di Indonesia, bahkan negara lain, juga menghadapi tantangan serupa sehingga penanganannya membutuhkan kerja sama dan kepedulian bersama.

“Ini menjadi pelajaran, tidak hanya Kalbar, seluruh Indonesia mengalami persoalan yang sama. Artinya, persoalan ini harus kita selesaikan secara bersama,” ujarnya.

Zulfydar berharap pengalaman menghadapi karhutla dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan langkah antisipasi ke depan.

Ia menegaskan, upaya penanganan bencana dan pembangunan daerah harus tetap berjalan beriringan. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian, sementara program pembangunan dapat terus dilaksanakan sesuai perencanaan.

Melalui fungsi pengawasan DPRD, Zulfydar memastikan akan terus mengawal pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Barat sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses.

Baginya, keberlanjutan pembangunan merupakan bagian penting dalam menjaga pergerakan ekonomi dan mendorong kemajuan daerah, termasuk ketika Kalbar menghadapi tantangan karhutla.(din)