JAKARTA, SP – Pegiat media sosial, pelaku bisnis, pengamat politik dan intelijen, Erizely Bandaro, mengatakan, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), demi stabilitas politik nasional, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), harus lolos Test Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Karena aktifitas MUI menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN,” kata Erizely Bandaro, Senin malam, 22 Nopember 2021.

TWK mesti digelar Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Analisa Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI), serta Dinas Psikologi dan Dinas Intelijen Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD).

Erizely Bandaro,  menanggapi Ahmad An Najah, anggota Komisi Fatwa MUI, bersama Ahmad Farid Okbah dan A Hamat ditangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror Polisi Republik Indonesia di Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Selasa dinihari, 16 Nopember 2021.

Ketiganya terlibat jaringan terorisme Jamaah Islamiah (JI), dan Ahmad Farid Okbah, sebagai mentor JI dan Al Qaida di Afganistan.

“Jangan sampai sebuah lembaga dibiayai negara, tapi aktifitasnya justru memusuhi negara,” kata Erizely Bandaro.

Dalam sejarah perjalanan politik di Indonesia, Erizely Bandaro, melihat Presiden Soeharto (1 Juli 1967 – 21 Mei 1998), merupakan figure yang cerdik. Soeharto itu cerdas. Ketika awal berkuasa, Soeharto tahu, tidak mungkin ajak Nahdlatuh Ulama (NU) dan Muhammadiah dalam barisan nasional.

Karena itu akan mengurangi kekuasaannya. Maklum kekuatan NU dan Muhammadiah pernah ikut Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1955, praktis kalau digabung mereka jadi pemenang Pemilu.

Presiden Soekarno terpaksa medeligimasi hasil Pemilu 1955, melalui Dekrit Presiden, 5 Juli 1959, dan kemudian membubarkan Konstituante dan kembali ke Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sejak itu Soekarno jadi Presiden, yang kekuasaanya tidak tertandingi. Soeharto belajar dari sejarah dan tentu berguru dari Soekarno.

Sebagai ahli strategi, Soeharto memang cerdas. Soeharto tidak ajak NU dan Muhammadiah dalam barisan nasional. Tetapi Soeharto membentuk aliansi Ulama dalam wadah MUI. Pada 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 berdirilah MUI.

MUI ini, kata Erizely Bandaro, diisi bukan hanya NU dan Muhammdiah tetapi juga oleh beberapa organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math’laul Anwar, Gabungan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Al Ittihadiyyah, dan lain-lain.

“Tapi agar MUI dalam kendali Soeharto, maka ditempatkan Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Polisi Republik Indonesia,” kata Erizely Bandaro.

Praktis era Soehato, MUI hanya bersuara apa kata Soeharto. Sementara NU dan Muhammadiah dicuekin saja. Pernah sekali ketua MUI berseberangan dengan Soeharto,  langsung digeser.

Itu terjadi pada Prof. DR. H. Abdul Malik Karim Amrullah gelar Datuk Indomo, populer dengan nama penanya Hamka adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Hamka berkarier sebagai wartawan, penulis, dan pengajar.

“Selanjutnya MUI lebih banyak diam dan jadi imam sholat kenegaraan dan juru doa istana saja. Anggaran operasional MUI sepenuhnya berasal dari APBN,” ujar Erizely Bandaro.

Era demokratisasi tahun 2007, KH Abdurachman Wahid (Gus Dur) menganggap MUI sebagai penyebab munculnya fundamentalisme dan radikalisme. Ini karena pernyataan MUI soal ajaran agama yang harus dilindungi.

Padahal dalam Pasal 29 UUD 1945, dimana negara melindungi semua agama. Artinya fatwa MUI harus dibela oleh umat, bukan negara. Itu sudah politis.

“Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah korban dari komitmen MUI itu. Kalau dibiarkan terus komitmen MUI itu, maka lambat laun  konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tergerus oleh narasi agama. Ini sudah tidak sehat,” ujar Erizely Bandaro.

“Sudah sulit membubarkan MUI. Hampir tidak mungkin. Karena kini MUI bukan hanya berkumpulknya ulama, tetapi juga sudah jadi lembaga bisnis produksi fatwa, dan juga lembaga politik menjadi cantolan partai dan capres untuk mendapatkan suara. Lihat aja, ketua MUI bisa jadi wapres.

Karena itu hampir semua ulama dari semua organisasi kemasyarakatan Islam inginkan posisi strategis sebagai pengurus MUI. Itu lebih seksi dari anggota DPR. Lihat aja. Ahmad Farid Okbah (tersangka teroris) bisa ketemu Presiden Joko Widodo, minta agar dibatalkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Negara (RUU HIP). 

“Akhirnya batal juga RUU HIP itu. Termasuk RUU kesetaraan gender batal karena ulah MUI juga,” ungkap Erizely Bandaro.

“Menurut saya kalau memang MUI harus terus dipertahankan. Pengurusanya harus dapat sertifikasi dari Pemerintah. Harus lolos TWK. Kalau tidak, harus terima kenyataan bahwa MUI itu khilafah dalam bentuk lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara dalam negara,” kata Erizely Bandaro.*

Sumber: fb erizely bandaro

Redaktur: Aju