PONTIANAK, SP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, serta insan media untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah agar tetap aman dan damai.

"Alhamdulillah, hingga saat ini Kalbar tetap aman dari aksi anarkis, namun kita tidak boleh lengah dan harus mengantisipasi segala kemungkinan. Harmoni harus dijaga melalui sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, hingga media dan generasi muda," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan saat memimpin rapat koordinasi Forkopimda dan doa bersama seluruh elemen masyarakat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (1/9/2025).

Rapat koordinasi dan doa bersama ini dihadiri Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, Ketua DPRD Kalbar Aloysius, Pangdam XII Tanjungpura, Kapolda Kalbar, Kabinda, Sekda, pejabat TNI AU dan AL, serta sejumlah tokoh agama, masyarakat, akademisi, dan pimpinan media.

Acara ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas elemen dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif di Kalbar, di tengah maraknya gelombang aksi demonstrasi yang mengarah pada tindakan-tindakan anarkis di berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, disepakati tujuh poin bersama, di antaranya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tidak mudah terprovokasi isu-isu yang dapat memicu anarkisme, menyampaikan pendapat di muka umum secara tertib, menggunakan media sosial dengan bijak, serta melaporkan aktivitas mencurigakan kepada aparat berwenang.

Selain itu, doa bersama juga digelar sebagai bentuk ikhtiar agar situasi kamtibmas di Kalbar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif.

Kegiatan ini kata Norsan, merupakan langkah antisipasi sekaligus memperkuat sinergi antara Forkopimda, perguruan tinggi, media, dan masyarakat agar Kalbar tetap aman. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak adalah benteng kokoh menghadapi berbagai tantangan.

Norsan menekankan pentingnya memperkuat dialog dan komunikasi sosial. Tokoh masyarakat dan pendidik diharapkan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga.

“Sampaikan pesan perdamaian, cegah hoaks, dan jangan biarkan provokasi merusak persatuan,” tegasnya.

Mahasiswa, lanjutnya, harus tetap menjadi agen perubahan dengan cara yang positif, melawan berita hoaks, menyebarkan optimisme, serta mengawal demokrasi secara sehat.

Sementara media atau pers juga diminta menyampaikan informasi yang berimbang, akurat, dan bertanggungjawab.

Selain itu, pemerintah mendorong langkah-langkah keamanan preventif, seperti patroli di titik-titik rawan dan komunikasi intensif dengan masyarakat.

“Keamanan yang lahir dari rasa kebersamaan jauh lebih kuat dibanding sekadar pengawasan,” katanya.

Namun, ia mengingatkan, bila upaya persuasif tidak diindahkan, penegakan hukum harus dijalankan secara tegas dan proporsional demi menjaga stabilitas dan keselamatan bersama.

Norsan menambahkan, dalam menggunakan media sosial lakukanlah secara bijak dengan tidak menyebarkan berita hoaks dan provokatif yang belum jelas kebenarannya.

“Waspadai kelompok yang berupaya menciptakan kericuhan, pengrusakan dan tindakan melawan hukum. Apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan agar melaporkan kepada pihak kepolisian atau yang berwajib,” tegasnya.

Adapun terkait aksi demo yang digelar oleh mahasiswa dan masyarakat di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Norsan menegaskan bahwa aspirasi mereka bakal ditampung dan dilanjutkan ke pemerintah pusat,  terutama sejumlah tuntutan penting soal penolakan tunjangan DPR.

“Apa yang menjadi tuntutan mereka akan kita sampaikan ke pemerintah pusat, terutama terkait kenaikan tunjangan dan isu perampasan aset. Kita tampung dan teruskan,” sebutnya.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan menekankan pentingnya patroli bersama TNI-Polri dengan dukungan masyarakat sebagai upaya preventif.

"Kita patut bersyukur, meskipun beberapa kali terjadi unjuk rasa, tidak ada insiden separah di daerah lain," katanya.

Sementara, Ketua DPRD Kalbar Aloysius menambahkan bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib. Ia juga membedakan tuntutan mahasiswa di Kalbar, seperti isu penambangan emas tanpa izin (PETI), pajak, dan perampasan aset, dengan isu nasional.

“Kami akan mendengar langsung tuntutan mahasiswa dan menindaklanjutinya,” ujar dia.

Selain unsur Forkopimda, sejumlah organisasi masyarakat yang hadir juga menyerukan pentingnya refleksi bersama untuk memahami akar persoalan yang memicu ketegangan belakangan ini, dengan tujuan menjaga Kalbar tetap damai dan kondusif.

Dirikan Posko

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalbar juga mendirikan Posko Antisipasi Unjuk Rasa (Unras) di kompleks Kantor Gubernur Kalbar.

Posko ini dipersiapkan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kawasan tersebut, serta memastikan fasilitas dan aset pemerintah tetap terjaga.

Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan, posko tersebut telah berdiri sejak tiga hari lalu. Kehadiran posko ini merupakan bentuk kesiapsiagaan BPBD dalam mendukung aparat keamanan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP Provinsi Kalbar.

Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan posko tersebut telah berdiri sejak tiga hari lalu. Kehadiran posko ini, kata dia, merupakan bentuk kesiapsiagaan BPBD dalam mendukung aparat keamanan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP Provinsi Kalbar.

“Posko ini kita siapkan dalam rangka membackup rekan-rekan TNI, Polri, dan Satpol PP untuk mengantisipasi potensi kejadian saat unjuk rasa, khususnya di kompleks Kantor Gubernur. Fungsinya jelas, yaitu untuk membackup pengamanan, terutama menjaga aset-aset yang ada di kompleks tersebut,” ujar Daniel pada Senin (1/9/2025).

Daniel menegaskan, keberadaan posko bukan untuk menakut-nakuti masyarakat atau mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi, melainkan sebagai langkah pencegahan. Ia percaya mahasiswa maupun masyarakat yang turun ke jalan akan tetap menjunjung tinggi etika dalam berdemonstrasi.

“Kita yakin masyarakat atau mahasiswa pasti menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang baik dan santun. Harapannya, tidak ada tindakan-tindakan anarkis yang justru merugikan semua pihak,” jelasnya.

Untuk mendukung operasional, posko ini dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Beberapa di antaranya yakni satu unit mobil tangki, sejumlah alat pemadam kebakaran, satu unit mobil komando, serta satu unit mobil pick up. Semua sarana tersebut disiagakan guna mengantisipasi kemungkinan terburuk, terutama jika terjadi potensi kebakaran atau gangguan keamanan lain.

“Peran BPBD di bidang pemadaman sangat krusial. Jika muncul api atau percikan yang berpotensi merusak aset, tim kami akan langsung bergerak. Prinsipnya, mencegah agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan,” ungkap Daniel.

Selain menjaga keamanan, lanjutnya, keberadaan posko juga dimaksudkan untuk memastikan suasana kerja ASN di Kantor Gubernur tetap kondusif. BPBD bersama aparat terkait berkomitmen menjaga agar unjuk rasa bisa berjalan tertib tanpa mengganggu aktivitas pelayanan publik.

“Kami berharap Kalbar tetap aman. Ini bukan hanya tugas aparat atau BPBD, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kekompakan, Kalbar akan tetap kondusif dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa,” tegasnya.

Keberadaan Posko Antisipasi Unras ini menegaskan bahwa Pemprov Kalbar bersama jajaran terkait berupaya mengedepankan langkah preventif. Antisipasi seperti ini menjadi penting agar potensi kerawanan dapat ditekan sejak dini, sekaligus memberi jaminan rasa aman bagi masyarakat. (din/ant)

Presiden Sebut Ada Makar di Aksi Demo

Sejumlah daerah di Indonesia tengah dilanda gelombang aksi demonstrasi. Aksi tersebut diwarnai dengan peristiwa kekerasan, perusakan fasilitas umum, pembakaran, penjarahan, hingga merengut korban jiwa.

Presiden Prabowo Subianto menyebut kericuhan yang ditandai dengan aksi membakar dan menjarah sebagai kejadian terencana. Presiden juga menyebut ada anasir-anasir yang menggerakkan aksi-aksi tersebut.

"Ada sekelompok orang ini yang agaknya, yang kita lihat ini terencana. Ini datang ke suatu tempat bukan berasal dari situ mau membakar, merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang ya. Jadi ini keprihatinan saya, tetapi tidak ada masalah. Kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan Undang-Undang Dasar, dan akan saya jalankan," katanya.

Presiden Prabowo menyebut adanya dugaan aksi makar dalam demonstrasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, pemerintah akan segera mengusut tuntas aksi ini.

Presiden kemudian menilai insiden pembakaran Kantor DPRD Makassar oleh massa saat unjuk rasa pada Jumat (28/8/2025) lalu, bukanlah kegiatan menyampaikan aspirasi yang dilindungi oleh undang-undang, namun merupakan tindakan makar. Dalam peristiwa tersebut empat korban yang merupakan aparat sipil negara (ASN) meninggal dunia.

"Ingat, di Sulawesi Selatan ada empat ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik menjadi korban. Gedung DPR dibakar, ini tindakan-tindakan makar ini, ini bukan penyampaian aspirasi," kata Prabowo saat memberikan keterangan pers usai menjenguk korban aksi demonstrasi di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (1/9/2025).

Presiden menekankan bahwa keempat ASN tersebut merupakan korban tak bersalah atas rangkaian peristiwa pembakaran dan tindak anarkis massa saat unjuk rasa.

Prabowo menyatakan keprihatinannya atas tindakan sejumlah massa yang memang sengaja membakar, menyerang, merusak fasilitas umum, dan menciptakan amarah rakyat.

Namun demikian, Prabowo memerintahkan seluruh aparat penegak hukum untuk menyelidiki pihak yang harus bertanggung jawab.

"Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu, saya tidak ragu-ragu membela rakyat, saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat," tegas Prabowo.

Berdasarkan data BPBD Makassar, keempat korban meninggal dunia di Kantor DPRD Makassar, yakni Budi Haryadi (30) yang bertugas sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Budi terpaksa melompat dari atap gedung DPRD Makassar saat terbakar. Meski sempat mendapatkan penanganan medis, tetapi kondisinya sudah kritis.

Selain Budi, korban lainnya juga turut melompat dari lantai empat bernama Syaiful (43) sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan Ujung Tanah yang dinyatakan meninggal Rumah Sakit Grestelina, meski sebelumnya dirawat intensif, tetapi nyawanya tidak tertolong.

Korban lainnya, Muhammad Akbar Basri alias Abay, Fotografer Humas DPRD Kota Makassar dan Sarinawati salah satu staf DPRD Makassar, jenazahnya ditemukan tim SAR berada di lantai tiga gedung setempat dalam kondisi hangus terbakar.

Keduanya diduga ketakutan lalu bersembunyi di ruangan tersebut untuk menghindari tindakan anarkis massa yang saat mulai beringas naik ke atas ruangan gedung untuk mencari orang-orang DPRD sekaligus menjarah barang-barang.

Aktor Rusuh

Sementara itu, dugaan bos migas, Riza Chalid sebagai aktor rusuhnya demo di sejumlah wilayah Indonesia mulai jadi perbincangan panas sejak terjadi aksi membakar gedung pemerintahan pada Jumat (29/8/2025) hingga Sabtu (30/8/2025).

Nama Riza Chalid disebut oleh beberapa menteri dan anggota Kabinet Merah Putih ketika mengunggah surat terbuka atau pesan dukungan kepada Prabowo melalui Instagram-nya masing-masing pada Senin (1/9/2025).

Setidaknya ada tiga menteri yang ikut mengunggah foto berisi pesan dukungan untuk Prabowo. Mereka adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Dalam surat itu, mereka mengungkapkan rasa herannya kepada orang-orang yang menyerang Prabowo, padahal Prabowo tegas melawan mafia-mafia, termasuk mafia beras, mafia minyak goreng dan mafia migas. Nama Riza Chalid pun disebut dalam surat itu sebagai salah satu mafia.

Para menteri tersebut menuliskan bahwa tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia migas seperti halnya Presiden Prabowo. Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Reza Chalid dan anak-anak dan kroni-kroninya. Bahkan mereka bersama orang-orang itu mencuri kekayaan Negara.

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo saat ditanya mengenai andil Riza Chalid dalam kericuhan aksi massa yang di antaranya ada pembakaran dan penjarahan menyebut Polri bergerak sesuai bukti-bukti yang dikumpulkan di lapangan.

"Ya tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik (kesimpulan, red.) dari fakta yang kita dapat, akan kita cari baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari tahu," kata Listyo menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di RS Polri Kramat Jati, Jakarta, Senin (1/9/2025) sore.

Sejauh ini, Kapolri menyebut ada beberapa orang yang dicurigai sebagai perusuh telah ditangkap oleh kepolisian. Namun, untuk jumlah resminya, Polri masih mendata.

"Sudah lumayan banyak (yang ditangkap, red.), tetapi belum kami himpun. Ada beberapa yang sudah ditangkap, namun karena masih terus bertambah, nanti akan kami informasikan secara resmi," kata Listyo Sigit.

Aksi anarkis tidak terkendali terjadi sejak gedung DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Makassar dibakar kemudian Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, disusul Gedung Negara Grahadi, Surabaya, lalu Gedung DPRD Solo, Gedung DPRD Kediri sampai Gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tidak sedikit yang menganggap aksi pembakaran bukan dilakukan oleh demonstran, namun oleh penyusup atau pihak-pihak yang punya kepentingan memecah belah tujuan masyarakat. (ant)