PONTIANAK, SP – Keluhan masyarakat terhadap tingginya harga tiket penerbangan domestik di wilayah Kalimantan Barat kian mengemuka. Biaya transportasi udara yang dinilai tidak wajar bahkan disebut lebih mahal dibandingkan rute internasional jarak dekat, kini menjadi sorotan serius karena berdampak langsung pada mobilitas warga hingga aktivitas ekonomi daerah.

Ketua Umum Majelis Adat Budaya Tionghoa (MABT) Indonesia, Suyanto Tanjung, mengatakan mahalnya harga tiket pesawat memang menjadi keluhan yang dirasakan luas oleh masyarakat, tidak hanya di Pontianak tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.

“Kita berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan terkait mahalnya tiket ini. Bukan hanya di Pontianak, tetapi hampir di seluruh Indonesia. Bahkan tiket dari Pontianak ke Kuching atau Kuala Lumpur justru lebih murah dibandingkan penerbangan domestik,” ujarnya.

Ia memaparkan bahwa sejumlah rute domestik di Kalbar seperti Pontianak–Ketapang, Pontianak–Sintang hingga wilayah pedalaman lainnya memiliki tarif yang sangat tinggi, terutama untuk pesawat berbadan kecil. Selain itu, rute Pontianak–Jakarta juga tergolong mahal dan memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan pelaku usaha, serta berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan tiket dengan harga terjangkau, bahkan sering meminta bantuan untuk mencarikan tiket namun tetap tidak mendapatkan solusi.

“Ini tentu menyulitkan, apalagi kondisi ekonomi saat ini juga belum sepenuhnya baik,” ucapnya.

Suyanto yang juga anggota DPRD Kalbar dari Dapil Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu ini turut mempertanyakan peran pemerintah dalam mengendalikan harga tiket, mengingat sejumlah maskapai nasional seperti Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air merupakan bagian dari BUMN dan BUMS.

“Kita berharap pemerintah serius memperhatikan hal ini. Kalau maskapai milik negara saja tidak bisa mengontrol harga, tentu perlu ada evaluasi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti maskapai asing seperti AirAsia yang dinilai mampu menawarkan harga lebih kompetitif untuk rute internasional jarak dekat.

“Kenapa mereka bisa lebih murah, sementara kita tidak? Padahal sama-sama menggunakan pesawat. Bahan bakarnya juga avtur. Kecuali AirAsia pakai ‘aek Kapuas’, mungkin beda kali harga tiketnya. Ini yang perlu dikaji oleh pemerintah,” ujarnya.

Suyanto menegaskan bahwa stabilitas harga tiket penerbangan sangat penting dalam mendorong konektivitas antarwilayah serta mempermudah aktivitas ekonomi, termasuk bagi pelaku usaha di daerah.

“Makanya, kami berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret guna menormalkan harga tiket pesawat, sehingga akses transportasi udara dapat kembali terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia membuka peluang penyesuaian tarif pesawat di tengah potensi kenaikan harga avtur akibat gejolak global. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang menyebut pemerintah masih melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap kondisi yang ada.

“Tentunya kita akan melakukan pengkajian, melakukan evaluasi apakah masih dengan kondisi sekarang masyarakat masih menghendaki turun. Tapi kondisi global dimana terjadi hal-hal yang perlu juga kita antisipasi. Jadi kita akan melakukan exercise, kemungkinan-kemungkinan, segala kemungkinannya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan final terkait kenaikan tarif pesawat, namun potensi penyesuaian tetap harus diantisipasi seiring dinamika harga energi global.

Sebelumnya, Indonesian National Air Carriers Association (INACA) juga meminta pemerintah menaikkan fuel surcharge dan tarif batas atas (TBA) harga tiket pesawat domestik akibat dampak konflik geopolitik global.

Ketua INACA, Bayu Sutanto, menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sangat mempengaruhi biaya operasional maskapai penerbangan nasional.

“Kondisi tersebut mengakibatkan kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dimana kedua komponen biaya tersebut sangat mempengaruhi kenaikan biaya operasional maskapai penerbangan nasional,” katanya.

Ia menambahkan, saat ini banyak maskapai di berbagai negara yang telah melakukan penyesuaian biaya operasional dengan menambahkan fuel surcharge antara 5 hingga 70 persen. Hal ini terlihat pada maskapai seperti Air India, Air India Express, IndiGo, Akasa Air, South African Airlines, FlySafair, Cathay Pacific, Hong Kong Airlines hingga Thai Airways.

Menurut data yang dihimpun, saat ditetapkannya tarif batas atas pada 2019, nilai tukar dolar AS berada di angka Rp14.136. Namun pada Maret 2026, nilainya telah mencapai sekitar Rp17.000 atau naik lebih dari 20 persen.

Di tengah tekanan tersebut, AirAsia X bahkan melakukan penyesuaian dengan mengurangi frekuensi penerbangan rute Pontianak–Kuching dari dua kali menjadi satu kali. Kebijakan ini diambil sebagai dampak dari lonjakan harga bahan bakar global akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat.

Pendiri AirAsia, Tony Fernandes, menyebut langkah tersebut sebagai upaya meredam volatilitas pasar, sementara CEO AirAsia X, Bo Lingam, menegaskan bahwa penyesuaian dilakukan secara hati-hati agar tetap menjaga keseimbangan antara keterjangkauan tarif dan biaya operasional.

Meski frekuensi penerbangan berkurang, jaringan AirAsia di kawasan ASEAN tetap luas sehingga distribusi kapasitas masih dapat berjalan efisien. Perusahaan juga memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja di tengah kebijakan efisiensi tersebut.

Di tengah kondisi ini, masyarakat berharap adanya langkah nyata dari pemerintah agar harga tiket pesawat dapat kembali stabil dan terjangkau, sehingga konektivitas antarwilayah tetap terjaga dan roda perekonomian daerah tidak terhambat.

Di lapangan, masyarakat merasakan langsung dampak mahalnya tiket pesawat. Ibrahim, salah seorang warga Pontianak, mengaku harus berpikir dua kali setiap kali ingin bepergian menggunakan transportasi udara.

“Sekarang kalau mau ke luar kota, apalagi mendadak, tiketnya bisa sangat mahal. Kadang lebih murah ke luar negeri daripada ke Jakarta. Ini jelas memberatkan kami sebagai masyarakat,” ungkapnya.

Hal serupa disampaikan Gunawan, warga lainnya, yang menilai tingginya harga tiket sangat berdampak pada aktivitas ekonomi.

“Kalau tiket mahal, orang jadi malas bepergian. Pelaku usaha juga pasti terdampak, karena mobilitas terbatas. Harusnya ada solusi dari pemerintah supaya harga bisa lebih terjangkau,” katanya.

Gunawan menambahkan, konektivitas antarwilayah sangat penting bagi daerah seperti Kalimantan Barat yang masih mengandalkan transportasi udara untuk menjangkau wilayah tertentu.

“Kalau akses mahal, daerah jadi seperti terisolasi. Padahal kita butuh konektivitas untuk mendorong ekonomi,” lanjutnya.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga tiket pesawat, sehingga akses transportasi udara kembali terjangkau dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (din/bob)