PONTIANAK, SP - Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa media sosial pemerintah tidak lagi boleh hanya menjadi ruang publikasi kegiatan semata. Di era digital, media sosial pemerintah harus mampu bertransformasi menjadi ruang interaksi, dialog, sekaligus saluran aspirasi masyarakat yang aktif dan responsif.

Penegasan itu disampaikannya saat membuka bimbingan teknis pengelolaan konten dan media sosial di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Selasa (28/4/2026). Menurutnya, perkembangan media sosial telah mengubah secara signifikan pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Ia menilai, pendekatan komunikasi yang selama ini cenderung satu arah harus ditinggalkan. Pemerintah dituntut untuk lebih adaptif, dengan menghadirkan komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga partisipatif.

Amirullah pun meminta pengelola media sosial pemerintah untuk bertransformasi dari pola komunikasi pasif menjadi lebih responsif, bahkan proaktif. Namun demikian, ia mengingatkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami makna responsif.

“Bukan diminta reaktif, tetapi responsif. Kalau reaktif itu menunggu masalah muncul dulu baru menjawab. Tapi kalau responsif, kita memperhatikan lingkungan sekitar, tahu apa yang harus dilakukan, dan cepat menyesuaikan diri,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, ia menilai peran pengelola media sosial pemerintah menjadi semakin strategis. Tidak hanya dituntut mampu membuat konten yang menarik dan informatif, mereka juga harus memiliki kepekaan terhadap isu, memahami etika komunikasi publik, serta mampu membangun interaksi yang sehat dengan masyarakat.

Menurut Amirullah, komentar, pesan, hingga tanggapan masyarakat di media sosial harus dipandang sebagai masukan yang berharga. Hal ini penting karena masyarakat saat ini tidak lagi ingin hanya menjadi penonton, tetapi juga ingin didengar dan dilibatkan dalam proses pembangunan.

Ia juga menyampaikan pesan dari Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono agar pengelolaan media sosial pemerintah mengedepankan langkah mitigasi dan pencegahan. Pemerintah, kata dia, harus mampu membaca potensi isu sejak dini dan memberikan penjelasan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

“Jangan menunggu masalah besar baru sibuk klarifikasi. Kalau sudah terlanjur besar, tentu lebih sulit ditangani,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap melalui bimbingan teknis tersebut, para peserta mampu menyusun konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konten pemerintah harus mudah dipahami, sesuai norma yang berlaku, serta nyaman dikonsumsi oleh berbagai kalangan.

Amirullah juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kreativitas dan etika. Ia menegaskan bahwa tidak semua gaya konten populer di media sosial dapat diterapkan pada kanal resmi pemerintah.

“Konten kreator dituntut kreatif, tetapi tetap harus memahami kondisi masyarakat. Tidak semua gaya konten bisa diterapkan. Kita harus memperhatikan norma yang berlaku,” tegasnya.

Ia menambahkan, konten yang baik adalah konten yang komunikatif, tidak membosankan, mudah dicerna, dan mampu menyampaikan pesan pemerintah secara jelas. Dengan demikian, media sosial pemerintah dapat menjadi sarana komunikasi publik yang efektif sekaligus dipercaya masyarakat.

Di akhir penyampaiannya, Amirullah menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk terus mendorong keterbukaan informasi, memperkuat partisipasi publik, serta menghadirkan pelayanan yang responsif. Dalam hal ini, pengelola media sosial dinilai sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang komunikatif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan warga. (din)