PONTIANAK, SP - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan bahwa pembaruan data masyarakat miskin, penguatan tata kelola aset daerah, kecepatan komunikasi publik, serta inovasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab tantangan pembangunan kota ke depan.

Penegasan itu disampaikannya saat melantik empat kepala dinas dan seorang staf ahli di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak di Aula SSA Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (10/2/2026).

Pejabat yang dilantik masing-masing adalah Elsa Risfadona sebagai Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik, Mahardika Sari sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), M Akif sebagai Kepala Dinas Sosial, Irwan Prayitno sebagai Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Syamsul Akbar sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

“Harapan kita dengan dilantiknya pejabat tinggi pratama yang kosong ini bisa menambah kualitas pelayanan publik dan bisa memenuhi kebutuhan dari visi-misi RPJMD Kota Pontianak,” ujar Edi usai pelantikan.

Ia menjelaskan, seluruh pejabat yang dilantik merupakan hasil dari proses seleksi terbuka atau open bidding yang telah berlangsung sejak tiga bulan lalu. Karena itu, Edi meminta para pejabat baru untuk segera beradaptasi, bekerja cepat, dan menghadirkan inovasi dalam menjawab persoalan pembangunan.

Perhatian khusus disampaikan kepada Kepala Dinas Sosial yang baru. Edi menekankan pentingnya pembaruan data masyarakat miskin, penanganan gelandangan dan pengemis, serta berbagai persoalan sosial lainnya. Ia meminta Dinsos bekerja lebih aktif dan responsif terhadap kondisi riil di lapangan.

Sementara kepada Kepala BKAD, Edi menggarisbawahi pentingnya penataan dan administrasi aset milik pemerintah kota agar terdata dengan baik dan memiliki kejelasan status hukum. Menurutnya, aset daerah—baik yang sudah bebas, masih bersengketa, maupun yang akan dibebaskan—harus dikelola secara produktif agar memberi manfaat nyata bagi pembangunan. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara eksekutif dan legislatif, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah.

Sorotan tajam juga diarahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Di era digital yang serba cepat dan terbuka, Edi menilai peran Diskominfo sangat strategis dalam membentuk arah pembangunan sekaligus persepsi publik. Informasi, konten, dan pemberitaan dinilainya memiliki pengaruh besar terhadap cara pandang masyarakat terhadap visi pembangunan Kota Pontianak.

Karena itu, Diskominfo diminta lebih cerdas memanfaatkan teknologi, merangkul potensi anak muda, serta membangun sistem pemantauan isu secara real time.

“Kalau ada persoalan di lapangan, seharusnya cepat terdeteksi dan segera dikomunikasikan,” tegasnya.

Di sektor pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan, Wali Kota menilai Kota Pontianak memiliki potensi besar yang belum tergarap secara optimal. Keberadaan sungai, kolam, lahan pertanian produktif, hingga lahan tidur perlu dipetakan secara rinci untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Edi mendorong dinas terkait agar tidak berpikir normatif atau terbatas oleh anggaran semata, melainkan aktif berinovasi dan membangun kolaborasi lintas sektor. Pemanfaatan lahan terlantar di tengah kota untuk tanaman pangan, menurutnya, bisa menjadi contoh edukasi sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan pangan lokal.

“Kerja birokrasi ke depan semakin berat. Masyarakat menunggu hasil nyata,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Pontianak yang baru dilantik, Syamsul Akbar, menyatakan akan segera melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari berbagai kendala yang dihadapi instansinya. Ia juga berkomitmen merangkul lebih banyak pihak demi kemajuan Kota Pontianak.

“Saya berharap dukungan serta kerja sama dengan kawan-kawan media, terutama para wartawan, karena media merupakan perpanjangan tangan pemerintah kota dalam menyebarluaskan kebijakan dan rencana pembangunan kepada masyarakat,” ujarnya.

Menindaklanjuti arahan Wali Kota, Diskominfo Pontianak juga berencana menyusun regulasi terkait tata kelola media sosial di lingkungan perangkat daerah. Regulasi tersebut akan menjadi standar manajemen isu dan penyampaian informasi kepada publik.

“Kami berharap admin-admin media sosial di perangkat daerah dapat berkolaborasi, memiliki strategi yang sama, serta pandangan yang sejalan tentang bagaimana membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, sekaligus menyampaikan rencana kegiatan dan strategi kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Pontianak,” tutup Syamsul. (din)