PONTIANAK, SP - Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang melanda berbagai kawasan di Pulau Kalimantan kian meluas dan memasuki kondisi darurat. Provinsi Kalimantan Barat mencatatkan dampak terparah secara nasional dengan total luas area terbakar mencapai lebih dari 38.310 hektar.

Berdasarkan data resmi yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, pada Minggu (22/8/2026), total luasan Karhutla secara nasional telah meluas hingga menyentuh angka kurang lebih 72.798,73 hektar.

Dari total luasan nasional tersebut, Kalimantan Barat mendominasi dengan catatan luas kebakaran mencapai 38.310,89 hektar, menjadikannya pusat perhatian utama dalam upaya penanggulangan bencana saat ini.

Guna memadamkan kobaran api dan mengendalikan penyebaran asap di wilayah Kalimantan Barat, sebanyak 10.010 personel gabungan telah dikerahkan secara masif ke berbagai titik api.

"Provinsi dengan luasan karhutla terbesar saat ini adalah Kalimantan Barat yaitu mencapai 38.310,89 hektar. Untuk mengendalikan dan memadamkan kobaran api di wilayah Kalbar, sebanyak 10.010 personel petugas gabungan telah dikerahkan ke titik-titik lokasi," ujar Abdul Muhari.

Selain Kalimantan Barat, beberapa provinsi lain di Indonesia juga mencatatkan luasan kebakaran yang signifikan, di mana Riau berada di posisi kedua dengan 16.249,24 hektar, disusul oleh Kalimantan Selatan seluas 8.019,62 hektar, dan Kalimantan Tengah seluas 7.634,46 hektar.

Adapun wilayah Sumatra Selatan mencatatkan kebakaran seluas 1.926,23 hektar dan Jambi seluas kurang lebih 658,29 hektar.

Sementara itu, berdasarkan data Mabes Polri, terdeteksi sebanyak 7.872 titik api aktif secara nasional, di mana konsentrasi terbesar berada di lima provinsi prioritas seperti Kalimantan Barat (2.849 titik api), Riau (1.201 titik api), Kalimantan Selatan (738 titik api), Kalimantan Tengah (674 titik api) dan Sumatera Selatan (105 titik api) dengan luas total lahan terbakar secara nasional mencapai 64.341 hektar.

Tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat mengerahkan lebih dari 48.000 personel dan telah berhasil memadamkan sekitar 39.959 hektar (62 persen) area terbakar.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga mencatat jumlah titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Barat masih berada pada tingkat yang sangat tinggi per 22 Agustus 2026.

Ribuan titik panas dilaporkan masih tersebar luas di berbagai daerah, di mana konsentrasi terbesar ditemukan di Kabupaten Ketapang yang mencapai 1.748 hingga 1.795 titik, termasuk 81 titik di antaranya yang terdeteksi memiliki tingkat kepercayaan tinggi.

Maraknya sebaran titik panas ini menjadi indikasi ancaman serius bencana karhutla yang berpotensi memicu dan memperburuk kepungan kabut asap di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Selain Kabupaten Ketapang yang menduduki urutan teratas, sebaran titik panas juga terpantau di kabupaten terdampak lainnya. Kabupaten Sanggau mencatatkan sebanyak 343 hingga 466 titik, disusul Kabupaten Sintang dengan 278 titik, dan Kabupaten Sekadau sebanyak 227 titik.

Sementara itu, Kabupaten Kubu Raya mencatat 214 hingga 254 titik, Kabupaten Kayong Utara 200 hingga 208 titik, serta Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 205 titik.

Kemunculan hotspot juga terdeteksi di beberapa kabupaten lain seperti Melawi, Landak, Sambas, Bengkayang, hingga Mempawah. Berbeda dengan wilayah kabupaten yang didominasi area perhutanan dan perkebunan, wilayah perkotaan mencatatkan angka yang jauh lebih rendah, di mana Kota Singkawang hanya mencatat 5 titik panas, sedangkan Kota Pontianak terpantau nihil titik panas.

Menanggapi eskalasi lonjakan titik panas tersebut, pemerintah daerah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan BMKG terus meningkatkan pemantauan secara intensif serta melakukan langkah-langkah penanganan darurat di lapangan guna mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan.

Saat ini, personel gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, hingga kelompok masyarakat peduli api terus berjibaku di lapangan melakukan pemadaman darat dan pemantauan udara.

Tantangan cuaca kemarau ekstrem dan tiupan angin kencang membuat operasi pemadaman di darat maupun udara membutuhkan kesiapsiagaan ekstra.

Ancam Keselamatan

Kobaran api yang kian meluas dan tak terkendali juga memutus jalur transportasi utama Trans-Kalimantan, tetapi juga mengancam keselamatan warga, memperburuk kualitas udara hingga level berbahaya, dan memakan korban dari kalangan relawan di lapangan.

Di garis depan, puluhan ribu petugas gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan relawan berjuang melumpuhkan si jago merah di tengah keterbatasan.

Di Kampung Labanan, Teluk Bayur, Kalimantan Timur, para petugas pemadam sempat terkepung kobaran api akibat tiupan angin kencang yang mendadak berubah arah. Petugas terpaksa melarikan diri menyelamatkan diri dari kepungan api.

Di Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dua orang relawan pingsan usai menghirup asap pekat dan mengalami kelelahan ekstrem setelah berhari-hari memadamkan api. Korban harus dievakuasi menggunakan ambulans ke RSUD dr. Murjani Sampit.

Tragisnya, mayoritas relawan bekerja secara mandiri tanpa digaji. Mereka bahkan merogoh kocek pribadi untuk membeli bahan bakar minyak (BBM), makanan, dan minuman demi menjaga benteng pertahanan dari serbuan api.

Dampak mengganasnya Karhutla paling terasa di kawasan Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kobaran api yang terus menjalar mendekati pemukiman warga memaksa petugas menutup sementara jalur utama Trans-Kalimantan untuk kendaraan roda empat. Penutupan ini dilakukan guna memberikan akses prioritas bagi armada pemadam kebakaran.

Akibatnya, arus lalu lintas lumpuh total. Antrean kendaraan mengular panjang; sebagian pengemudi terpaksa bertahan menunggu kobaran api dijinakkan, sementara lainnya memilih memutar balik.

Selain melumpuhkan akses jalan, kabut asap pekat akibat karhutla juga membatasi jarak pandang hingga tersisa kurang dari 100 meter. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indeks Kualitas Udara (IKU) bahkan sempat menembus angka 487 atau masuk dalam kategori Sangat Berbahaya bagi kesehatan manusia.

Kementerian Kehutanan menyatakan bersiap mengerahkan sebanyak 1.000 polisi hutan (polhut) untuk membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tiga provinsi di Kalimantan.

"Besok atau lusa polhut dari berbagai daerah termasuk di pusat kami BKO-kan di Kalimantan," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Banjarbaru, Minggu (23/8/2026).

Menhut menjelaskan pembagiannya akan disesuaikan kebutuhan dan kondisi di masing-masing provinsi.

Adapun tiga daerah prioritas yakni Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel).

Raja menyatakan keberadaan polhut nantinya bakal menambah kekuatan personel penanggulangan karhutla dan bergabung dengan Satgas Darat.

"Nanti untuk tugas di lapangan bisa dikoordinir bersama Manggala Agni dan petugas gabungan lainnya," jelasnya.

Raja mengakui lahan terbakar di Kalimantan tergolong medan cukup berat lantaran lahan gambut yang membutuhkan proses pendinginan panjang hingga ke bawah permukaan.

"Jadi meski api sudah tidak terlihat di permukaan, namun asap masih ada di bawah tanah dan setiap saat masih bisa menyala kembali jika terik matahari ataupun tiupan angin," ungkapnya.

Menhut meninjau penanganan karhutla di sejumlah wilayah di Kalsel seperti Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.

Dia mengecek kondisi personel gabungan dan sarana pemadaman yang dioperasikan termasuk bantuan Satgas Udara lewat helikopter water boombing.

72 Tersangka

Di tengah situasi darurat ini, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan karhutla yang ditangani di sembilan kepolisian daerah (Polda).

Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Irhamni mengatakan, penetapan tersangka tersebut merupakan hasil penanganan 89 laporan polisi yang tersebar di sembilan Polda.

"Kesembilan Polda ini telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan," kata Irhamni saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/8/2026).

Ia menjelaskan sebagian besar perkara yang ditangani bermula dari pemantauan hotspot yang kemudian diverifikasi oleh petugas di lapangan.

Apabila ditemukan titik api atau lahan terbakar, petugas terlebih dahulu melakukan pemadaman dan pendinginan untuk memastikan keselamatan personel.

Setelah kondisi dinyatakan aman, penyidik melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan alat bukti untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

Menurutnya, modus yang ditemukan dalam sejumlah perkara tersebut didominasi pembukaan lahan dengan cara sengaja membakar. Cara tersebut dipilih karena dinilai lebih murah dan ekonomis dibandingkan menggunakan metode pembukaan lahan lainnya.

"Sebagian besar modus operandi yang digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis," ungkap Irhamni.

Dalam praktiknya, lahan yang sebelumnya telah ditebang kemudian dibakar untuk membersihkan sisa vegetasi.

Selain lebih murah, pembakaran juga dianggap memberikan keuntungan bagi pelaku karena abu hasil pembakaran dapat dimanfaatkan sebagai unsur yang menyuburkan tanah sebelum lahan digunakan untuk kegiatan perkebunan.

Irhamni menegaskan alasan ekonomi tidak dapat menjadi pembenaran untuk melakukan pembakaran, terlebih dalam kondisi kemarau panjang dan El Nino yang membuat api lebih mudah meluas serta sulit dikendalikan.

Dalam proses penyidikan, Polri juga telah menyita berbagai barang bukti yang menguatkan dugaan adanya aktivitas pembakaran secara sengaja.

Barang bukti tersebut, di antaranya 35 korek api, sejumlah botol dan jerigen berisi bahan bakar, 21 parang, dua kapak, cangkul, dua unit chainsaw, sampel tanah terbakar, bibit sawit hingga batang kayu bekas terbakar.

Irhamni menegaskan bahwa pengakuan tersangka bukan menjadi satu-satunya dasar dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyidik tetap mengedepankan alat bukti yang diperoleh melalui olah TKP, keterangan saksi, petunjuk, barang bukti serta penelusuran transaksi keuangan.

Untuk itu, Bareskrim Polri tidak hanya mendalami pelaku yang berada di lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang menyuruh, mendanai, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas pembakaran tersebut.

Penyidik akan mendalami aliran transaksi keuangan untuk mengetahui apakah pembakaran dilakukan atas kepentingan pribadi atau terdapat keterlibatan pihak lain, termasuk kemungkinan adanya korporasi.

"Baik korporasi ataupun individu akan kami lakukan pengejaran dan lakukan penegakan hukum secara tegas," ujarnya.

Irhamni menyatakan penegakan hukum merupakan bagian dari upaya Polri untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya pembakaran berulang selama periode kemarau.

Ia memastikan proses penegakan hukum akan terus dikembangkan secara profesional berdasarkan alat bukti. Polri tidak hanya akan mengejar pelaku pembakaran di lapangan, tetapi juga pihak yang menyuruh melakukan maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut.

"Kami akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut," ucapnya.

Terhadap para pelaku, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perlu Kolaborasi

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan solusi penanganan karhutla, perlu kolaborasi semua pihak baik perusahaan, TNI, Polri, kepala daerah, dan lainya.

"Kita tidak bisa menyelesaikan Karhutla dengan satu solusi saja atau dengan satu instansi saja. Kita membutuhkan bantuan dan kolaborasi dari semua pihak," kata Diaz saat meninjau lokasi kawasan gambut yang terbakar di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Minggu (23/8/2026).

Diaz menilai kondisi karhutla di Kalimantan Barat sudah menjadi kejadian luar biasa sehingga penanganannya tidak dapat mengandalkan satu pendekatan maupun satu instansi.

Menurut dia, karakteristik lahan gambut menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pemadaman. Api dapat menjalar di bawah permukaan sehingga sulit ditemukan dan dipadamkan secara tuntas.

Diaz mengatakan kondisi tersebut membuat petugas harus bekerja lebih keras untuk memastikan titik api benar-benar padam dan tidak kembali menyala. Karena itu, upaya pencegahan harus diperkuat dari hulu, termasuk melalui pengawasan pembukaan lahan.

Dia juga meminta perusahaan yang memiliki kegiatan di sekitar kawasan rawan karhutla ikut berkontribusi dalam pencegahan, termasuk ketika lokasi kebakaran berada di luar wilayah konsesinya.

"Saya minta perusahaan ikut membantu. Bukan membantu saya, tetapi membantu kita semua. Pada akhirnya dampaknya dirasakan masyarakat, daerah, bahkan seluruh Indonesia," ujarnya.

Pemerintah, kata Diaz, juga telah menerbitkan surat edaran terkait moratorium pembukaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran. Kebijakan tersebut akan terus didorong ke daerah dan diperkuat melalui pengawasan agar pencegahan berjalan efektif.

"Kita akan dorong juga kepada daerah-daerah supaya pembukaan lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran dapat dicegah. Pengawasannya harus diperkuat," katanya.

Selain memperkuat pencegahan, Diaz mengapresiasi perusahaan dan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan terhadap penanganan karhutla di lapangan. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha diperlukan untuk memperkuat kemampuan pemerintah menghadapi kebakaran di lahan gambut.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Limbung, Eli Ptiyanto, mengatakan masyarakat setempat menghadapi dampak kemarau panjang berupa keterbatasan air bersih.

"Di Desa Limbung belum turun hujan selama dua bulan. Untuk dua dusun, di dusun saya sekitar 2.000 jiwa, sedangkan Dusun Mulyorejo sekitar 3.000 jiwa. Semuanya mengalami kekurangan air bersih," kata Eli.

Ia mengatakan kebutuhan air bersih masyarakat selama kondisi tersebut turut dibantu sejumlah pihak, termasuk TNI dan Pertamina. Bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga di tengah keterbatasan sumber air.

Menurut Eli, kondisi kekeringan sekaligus memperberat penanganan karhutla karena ketersediaan sumber air menjadi salah satu faktor penting dalam pemadaman kebakaran di kawasan gambut.

Selain terlibat dalam penanganan karhutla, Eli mengatakan masyarakat MPA Desa Limbung juga mendapat penguatan melalui keterlibatan dalam program Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup. (ant/tik/ind)

Warga Terpaksa Minum Air Parit

Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, juga memicu bencana kekeringan parah dan krisis air bersih.

Kondisi memprihatinkan dilaporkan terjadi di Kecamatan Pulau Maya, di mana sedikitnya lima desa terisolasi mengalami krisis air bersih akibat sumur warga yang mengering serta cadangan air hujan yang kini telah habis.

Adapun lima desa di Kecamatan Pulau Maya yang terdampak meliputi Desa Dusun Besar, Dusun Kecil, Kamboje, Satai Lestari, dan Tanjung Satai.

Kondisi paling kritis terjadi di Desa Kamboje dan Dusun Kecil, di mana warga terpaksa menggunakan air parit untuk memenuhi kebutuhan MCK (mandi, cuci, kakus).

Air parit tersebut digunakan dalam kondisi yang sangat tidak layak karena sudah bercampur lumpur serta terpolusi debu dan jerebu asap sisa karhutla.

Kebutuhan air minum warga yang selama ini mengandalkan tampungan air hujan, kini juga berada di ujung tanduk karena persediaannya yang kian menipis.

Ujang, seorang warga Desa Kamboje, mengungkapkan kekhawatirannya dan memohon agar pemerintah serta pihak swasta segera menurunkan bantuan darurat.

Menurut Ujang, warga tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan air parit keruh karena seluruh sumur telah mengering total.

Selain bantuan darurat, warga berharap Pemkab Kayong Utara dapat membangun sumur bor sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi ancaman kekeringan berkepanjangan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, Alias Syahroni mengatakan, kekeringan saat ini dirasakan hampir di seluruh wilayah Kayong Utara. Namun, kondisi di Pulau Maya dinilai paling parah.

"Desa di Kecamatan Pulau Maya merupakan wilayah yang terparah," kata Alias.

Menurutnya, sumur warga yang menjadi sumber air utama telah mengering. Sementara cadangan air hujan yang ditampung masyarakat juga semakin menipis.

Alias mendesak Pemkab Kayong Utara segera turun tangan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tersebut.

"Pendistribusian air bersih sangat urgen buat masyarakat Pulau Maya saat ini. Saya juga berharap pihak swasta ambil bagian," ujarnya.

Alias mengatakan, sejumlah bantuan dari pihak swasta sebelumnya belum menjangkau masyarakat di Pulau Maya. Salah satu kendalanya adalah kondisi geografis dan akses transportasi menuju wilayah tersebut.

"Memang Kecamatan Pulau Maya ini sulit akses jalur darat," jelasnya.

Karena itu, dia mendorong pemerintah daerah berkolaborasi dengan perusahaan atau investor untuk mempercepat distribusi air bersih ke wilayah terdampak.

"Sehingga nanti dalam pendistribusian bantuan air bersih, Pemda berkolaborasi dengan pihak swasta, terutama investor besar di kawasan tersebut," pungkas Alias. (tik)