JAKARTA, SP – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menemukan fakta mengejutkan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026). Dalam sidak tersebut, Dudung mendapati adanya belatung di area dapur yang digunakan untuk mengolah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Temuan ini memicu reaksi keras dari KSP, mengingat program MBG merupakan prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak Indonesia.

Selain keberadaan belatung, sidak tersebut juga mengungkap serangkaian pelanggaran standar kesehatan dan keamanan pangan yang serius, di antaranya kondisi sanitasi buruk, kontaminasi silang, serta fasilitas tak memadai.

Dudung menemukan area dapur yang kotor dan tempat pencucian yang tidak layak, pallet yang tidak memenuhi standar sehat, ruangan dapur yang panas, serta area dapur kering, penyimpanan bahan basah, dan gudang penyimpanan masih bercampur dalam satu ruangan.

"Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak," kata Dudung dikutip dari siaran pers, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, pemisahan antara area kotor dan area bersih merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan. Untuk itu, Dudung meminta agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera diperbaiki dalam waktu dekat.

“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN,” tuturnya.

Dudung menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. Ia juga mendorong agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera disuspen.

“Yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar disuspen saja,” ujar mantan Pangdam Jaya itu.

Dudung mengingatkan pentingnya kebersihan dalam mengelola dapur MBG. Dia menegaskan KSP akan mengaudit dapur MBG atau SPPG yang tak layak operasional.

"KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG. Nanti akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional," tuturnya.

Dudung menyampaikan pelaksanaan Program MBG harus dikawal secara ketat agar berjalan cepat, aman, akuntabel, dan benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak Indonesia.

Dia menekankan MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memenuhi gizi anak-anak Indonesia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak boleh hanya mengejar target jumlah makanan, tetapi harus memastikan nilai gizi dan kesehatan penerima manfaat.

"Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden," ucapnya.

Dudung juga mengingatkan bahwa anggaran MBG berasal dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan secara benar.

Ia meminta semua pihak, termasuk yayasan, pengelola SPPG, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, tidak menjadikan program ini semata-mata sebagai ladang bisnis.

"Tidak boleh ada pihak-pihak yang tujuan kita itu baik, kemudian diuntungkan secara berlebihan. Kalau ada keuntungan ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan," katanya.

Dudung juga meminta masyarakat dan perangkat wilayah, termasuk RT, ikut mewaspadai pelaksanaan program MBG di lapangan.

Menurutnya, kelalaian terhadap standar kesehatan dapat berdampak serius terhadap anak-anak penerima manfaat.

"Jangan menganggap gampang. Nanti kalau terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban. Ini yang tidak kita inginkan," tegasnya.

Dudung memastikan KSP akan terus mengawal pelaksanaan program MBG. Ia bahkan menyatakan akan melakukan sidak secara diam-diam ke sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat, untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai standar.

"Saya sudah mendapat informasi tentang kondisi di beberapa tempat lain, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya akan melakukan sidak secara diam-diam untuk memastikan program ini benar-benar berjalan sesuai standar," ujarnya.

Dudung menegaskan pengawalan program MBG merupakan bagian dari tanggung jawab KSP untuk memastikan program prioritas Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Program ini dirintis dari sekarang agar kualitas anak-anak Indonesia ke depan mampu bersaing dengan dunia luar. Oleh karena itu, standar kesehatan, kebersihan, dan nilai gizi harus menjadi perhatian utama," katanya.

Celah Korupsi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Dudung Abdurachman untuk mengusut potensi celah korupsi dalam program MBG. Langkah ini merupakan respons atas laporan adanya dugaan praktik jual beli titik dapur MBG, serta ketidaklayakan kualitas pangan yang disajikan bagi penerima manfaat.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Dudung mengungkap bahwa pihaknya telah menerima informasi awal terkait praktik tersebut. Oleh karena itu, ia menegaskan akan menelusuri langsung kebenaran di lapangan agar potensi penyimpangan bisa segera diungkap.

“Banyak celahnya, banyak celahnya. Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik,” kata Dudung di gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Selain dugaan jual beli titik, Dudung juga menyoroti temuan lain yang tak kalah serius. Ia mengaku akan mengecek laporan terkait dapur MBG yang sudah dihentikan operasionalnya, namun masih menerima insentif dalam jumlah besar.

Temuan ini merujuk pada data dari Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang menyebut sebanyak 1.720 SPPG dihentikan sementara. Namun demikian, dapur-dapur tersebut diduga masih menerima insentif hingga Rp6 juta per hari meski operasionalnya dihentikan.

"Ah justru itu juga nanti akan saya cek. Sudah di-suspend tapi masih insentif lancar, bahkan investornya itu masih dapat, masih menerima. Kan begitu," tambahnya.

Dudung menegaskan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo. Oleh karena itu, ia berkomitmen memastikan program prioritas nasional berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan.

Lebih lanjut, ia menyebut program MBG bersama Koperasi Merah Putih menjadi fokus pengawasan. Untuk itu, koordinasi lintas stakeholder akan diperkuat guna menutup celah ketimpangan.

“Ya, Presiden mengarahkan kepada saya, ‘Pak Dudung, coba dicek’. Karena kan program prioritas nasional ini salah satunya adalah untuk memastikan prioritas unggulan dari Bapak Presiden, ya salah satunya MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, dan itu nanti akan kita cek. Maka saya akan mengaktifkan kembali berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” ujarnya.

Selain itu, Dudung juga berjanji akan membuka hasil temuan kepada publik. Bahkan, ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan diumumkan secara transparan.

“Minta doanyalah. Nanti dan kalau saya temukan, saya akan langsung buka di wartawan. Sampaikan aja siapa pelakunya, siapa yang tidak benar, ya. Karena ini uang rakyat, rakyat harus tahu,” tukasnya.

74 SPPG Ditutup

Sementara di Kalimantan Barat (Kalbar), masalah ketidakpatuhan terhadap standar kesehatan dan lingkungan juga terjadi di sejumlah dapur MBG. Berdasarkan data resmi Badan Gizi Nasional (BGN), sebanyak 75 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Provinsi Kalbar resmi diberhentikan operasionalnya secara sementara.

Keputusan tegas ini diambil menyusul laporan adanya ketidakpatuhan terhadap standar kesehatan dan lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Berdasarkan Surat Nomor 1200/D.TWS/03/2026 yang ditandatangani oleh Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi Setiawan, S.IP., M.Han., langkah ini merupakan bentuk pengawasan ketat guna menjamin kualitas program prioritas nasional.

Penghentian sementara ini didasarkan pada hasil temuan lapangan yang menunjukkan bahwa puluhan titik dapur SPPG tersebut belum memenuhi dua syarat krusial.

Pertama terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Banyak SPPG yang belum memiliki sertifikat ini, yang merupakan jaminan standar kebersihan dalam pengolahan pangan.

Kemudian syarat Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), dimana ditemukan adanya dapur yang belum memiliki IPAL sesuai standar, sehingga berpotensi mencemari lingkungan.

"Mempertimbangkan risiko yang dapat ditimbulkan terhadap kualitas produksi, mutu gizi, dan keamanan pangan, maka ditetapkan pemberhentian operasional sementara terhitung sejak tanggal surat ini diterbitkan," bunyi pernyataan resmi dalam surat tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari sanksi administratif ini, Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan merekomendasikan pemberhentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah untuk seluruh SPPG yang bermasalah tersebut. 

BGN juga memberikan instruksi tegas kepada para kepala SPPG untuk menyelesaikan seluruh proses pembayaran operasional periode sebelumnya melalui Virtual Account (VA) dalam waktu maksimal 1x24 jam. Kemudian melakukan perbaikan fasilitas sesuai standar keamanan pangan dan lingkungan yang ditetapkan. 

Pencabutan status pemberhentian operasional hanya dapat dilakukan setelah pihak yayasan atau pengelola SPPG menyerahkan bukti perbaikan dan dokumen pendukung yang sah kepada Direktorat Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III. Setelah itu, akan dilakukan proses verifikasi ulang untuk memastikan dapur benar-benar layak beroperasi kembali.

“Tindakan ini menegaskan komitmen BGN bahwa anggaran negara harus digunakan secara akuntabel tanpa menoleransi risiko kesehatan bagi anak-anak penerima manfaat,” tukis pernyataan dalam surat tersebut.

Kepala Program MBG Regional Kalbar Agus Kurniawi mengatakan penghentian ini dilakukan untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan dalam program MBG.

“Betul, ada 74 SPPG di Kalbar yang dihentikan sementara operasionalnya. Mayoritas kendala ada pada SLHS dan IPAL yang belum sesuai standar,” ujar Agus pada awal April 2026 lalu.

Agus menjelaskan dua aspek tersebut menjadi syarat penting dalam operasional dapur MBG. Tanpa standar sanitasi dan pengelolaan limbah yang baik, dikhawatirkan dapat berdampak pada kualitas makanan yang diproduksi.

"Kalau sanitasi dan pengelolaan limbah tidak sesuai, tentu berisiko terhadap mutu gizi dan keamanan pangan. Ini yang ingin kita cegah," ujarnya.

Dapur MBG yang dihentikan sementara operasionalnya tersebut tersebar hampir seluruh kabupaten dan kota di Kalbar, mulai dari Sintang, Sekadau, Sanggau, Landak, Kubu Raya, Bengkayang, Sambas, Kapuas Hulu, Pontianak, Singkawang, Kayong Utara, hingga Ketapang.

Selain menghentikan operasional, BGN juga merekomendasikan penghentian sementara penyaluran dana bantuan pemerintah kepada SPPG yang terdampak.

Meski demikian, Agus menegaskan penutupan ini bersifat sementara. Pengelola SPPG diminta segera melakukan pembenahan, termasuk melengkapi sertifikat sanitasi dan membangun IPAL sesuai standar.

"Kalau semua persyaratan sudah dipenuhi dan diverifikasi, operasional bisa kembali dibuka," jelasnya.

Agus juga mengingatkan seluruh pengelola untuk segera menyelesaikan kewajiban administrasi, termasuk proses pembayaran melalui virtual account dalam waktu 1x24 jam sejak surat diterbitkan. Ia berharap langkah tegas ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan program MBG di Kalbar.

"Kami ingin program ini berjalan dengan standar yang baik, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya.

Perkuat Pengawasan

Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyatakan akan memperkuat sinergi lintas sektoral dalam pelaksanaan Program MBG untuk memastikan distribusi bantuan berjalan tepat sasaran, higienis, dan bebas dari potensi penyimpangan.

Hal tersebut disampaikan Norsan saat memimpin rapat koordinasi bersama Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Regional Kalbar Agus Kurniawi beserta jajaran di Aula Pendopo Gubernur Kalbar, Pontianak, Senin (11/5/2026).

"Pentingnya validasi data dan pengawasan ketat di lapangan dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Jangan sampai terjadi kelebihan pasokan di dapur sementara penerima manfaatnya tidak ada karena semua harus terdata secara real-time," kata Norsan.

Ia mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG adalah adanya perbedaan antara data administratif dengan kondisi riil penerima manfaat di lapangan. Karena itu, pemerintah daerah meminta seluruh pihak terkait melakukan pembaruan dan sinkronisasi data secara berkala.

Sebagai Ketua Satuan Tugas Program MBG Kalbar, Ria Norsan juga meminta distribusi makanan dilakukan secara merata agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil yang menjadi sasaran utama program.

Menurut dia, pengawasan menjadi langkah penting untuk mengantisipasi berbagai isu negatif yang berkembang di media sosial, termasuk dugaan penyimpangan maupun potensi korupsi dalam pengelolaan program makan gratis tersebut.

Pemprov Kalbar, lanjutnya, telah meminta seluruh koordinator wilayah memperketat pengawasan terhadap operasional dapur umum yang menjadi pusat penyediaan makanan.

Beberapa aspek yang menjadi fokus pengawasan antara lain kebersihan dan sanitasi dapur, kualitas kandungan gizi makanan, serta keamanan operasional fasilitas dapur umum.

“Pengawasan ini penting agar program berjalan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Dalam upaya menjaga kondusivitas pelaksanaan program, Pemprov Kalbar juga melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk jajaran TNI, Polri, dan Kejaksaan.

Keterlibatan Pangdam, Kapolda, dan Kejati tersebut bertujuan memberikan dukungan pengamanan serta perlindungan hukum apabila muncul kendala ataupun gejolak di masyarakat selama program berlangsung.

“Kita harus kompak. Jika ada kendala di lapangan, segera komunikasikan agar kita bisa mengambil kebijakan yang cepat dan tepat. Kita tidak ingin program yang sangat baik untuk masyarakat ini terhambat oleh masalah teknis ataupun provokasi pihak luar,” kata Norsan.

Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi pelajar dan kelompok rentan, sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting di daerah. (ant/tik/ind)