PONTIANAK, SP - Suasana berbeda mewarnai penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang digelar oleh Anggota MPR RI dari unsur DPD RI asal Kalimantan Barat, Maria Goreti.

Jika biasanya sosialisasi diisi dengan pemaparan teori kebangsaan yang formal, kegiatan bertajuk “Sosialisasi 4 Pilar MPR: Refleksi Kebangsaan dan Doa untuk Negeri” ini dikemas lebih bermakna dengan menyentuh realitas perjalanan hidup bangsa, dinamika persoalan generasi saat ini, hingga tantangan masa depan Indonesia.

Berlokasi di Aula STT Pastor Bonus, Pontianak, kegiatan tersebut dihadiri secara antusias oleh elemen mahasiswa dan kepemudaan lintas organisasi serta keagamaan.

Rangkaian acara berlangsung khidmat dan interaktif, melingkupi pemutaran materi audio visual, pemaparan materi konstitusi, pembacaan refleksi kebangsaan, hingga doa bersama untuk keselamatan negeri yang dipimpin langsung oleh perwakilan lima agama.

4 Pilar MPR Harus Menjadi Kompas Moral dan Tindakan Nyata

Dalam pemaparannya, Maria Goreti menegaskan bahwa Sosialisasi 4 Pilar MPR RI-Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika-tidak boleh terjebak sekadar sebagai agenda rutin atau seremoni belaka.

Nilai-nilai dasar tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menjawab berbagai persoalan riil bangsa.

"Di tengah persoalan seperti ketimpangan penguasaan sumber daya alam, kesulitan ekonomi masyarakat bawah, korupsi, lemahnya etika penegakan hukum, kerusakan lingkungan, hingga fenomena sosial yang mengintai anak muda seperti judi online, pinjol ilegal, dan narkoba, 4 Pilar harus menjadi kompas untuk mengembalikan arah pembangunan menuju Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat," ujar Maria.

Ia menguraikan bahwa Pancasila mengajarkan kepemimpinan berintegritas dan penolakan terhadap keserakahan. Sila Kemanusiaan dan Keadilan Sosial menuntut pemerintah hadir memanusiakan pelayanan publik bagi kelompok rentan, petani, nelayan, guru, tenaga kesehatan, hingga pelaku UMKM.

Terkait UUD NRI Tahun 1945, Maria menyoroti amanat Pasal 33 bahwa pengelolaan pertambangan, kehutanan, kelautan, dan pertanian harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan elit.

Sementara dalam pilar NKRI, kedaulatan bangsa bukan hanya menjaga garis batas wilayah, melainkan menjaga kedaulatan ekologis dari ancaman bencana kebakaran hutan, pencemaran sungai, dan deforestasi.

Adapun Bhinneka Tunggal Ika ditempatkan sebagai perekat sosial yang merawat persatuan melalui dialog inklusif.

"Harapan Indonesia bertumpu pada orang-orang baik: guru yang tulus, nakes yang bermoral, petani dan nelayan penyedia pangan, serta politisi dan generasi muda yang jujur serta berinovasi," tambah Maria.

Refleksi Kebangsaan: Korupsi Mencuri Masa Depan Bangsa

Sesi refleksi kebangsaan dipandu oleh Ketua Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) Kalimantan Barat, Sabinus Matius Melano.

Dengan nada menyentuh, Melano mengajak seluruh peserta bercermin pada kondisi bangsa tanpa membawa kepentingan kelompok atau golongan.

"Cinta sejati kepada negeri ini adalah cinta yang berani berkata jujur bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja," kata Melano dalam refleksinya. Ia menyoroti ironi Indonesia yang kaya akan batu bara, nikel, emas, dan hutan tropis, namun rakyatnya masih banyak yang hidup berkesusahan.

Petani masih kesulitan makmur, nelayan hidup dalam ketidakpastian, dan anak-anak muda berteriak mencari pekerjaan.

Melano memberikan peringatan keras terhadap bahaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang mulai dianggap sebagai hal biasa. Menurutnya, korupsi bukan sekadar mencuri uang negara.

"Korupsi mencuri hak anak untuk memperoleh pendidikan, mencuri hak orang sakit untuk mendapat pelayanan kesehatan, mencuri hak petani untuk sejahtera, dan mencuri masa depan bangsa," tegasnya.

Kendati demikian, ia mengajak anak muda untuk tidak menyerah dan terus berdoa agar Tuhan melembutkan hati para pemimpin serta menguatkan para penegak hukum untuk berbuat benar.

Aspirasi Kritis Mahasiswa Kalimantan Barat

Sesi diskusi memuncak saat perwakilan mahasiswa menyampaikan secara langsung potret persoalan lapangan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Barat.

Elfidius Ari Wibowo (Perhimpunan Mahasiswa Sungai Raya) menyuarakan sempitnya lapangan kerja lokal akibat maraknya tenaga kerja asing di perusahaan-perusahaan daerah.

Ia menuntut pengawasan ketat pemerintah, menyoroti alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit skala besar yang merusak lingkungan, kesulitan nelayan di Sungai Kakap dalam mendapatkan BBM bersubsidi, serta penanganan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang harus mempertimbangkan perut rakyat.

Alfiano Fero Feriadi (IMASIKA FMIPA Universitas Tanjungpura) memprotes aturan batas usia dalam rekrutmen pekerjaan. Menurutnya, syarat usia produktif perlu dikaji ulang agar tidak membatasi pencari kerja dalam berkontribusi bagi dunia kerja.

Osaline Michele (KMK Politeknik Negeri Pontianak) mempertanyakan kesiapan dampak penyerapan tenaga kerja di tengah inovasi teknologi pertanian modern.

Ia juga menyampaikan keluhan pribadi terkait pelayanan kesehatan RSUD Dr. Soedarso Pontianak yang belum optimal dalam melayani pasien BPJS karena alasan keterbatasan anggaran, yang berampak langsung pada penanganan medis orang tuanya.

Rangkaian kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Pontianak ini ditutup dengan doa bersama lintas agama.

Acara ini menjadi bukti bahwa pembinaan moral kebangsaan akan terasa lebih hidup ketika berani menyerap jeritan rakyat dan memadukannya dengan komitmen bersama untuk menjaga keutuhan Indonesia. (*)