PONTIANAK, SP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terukur, dan berorientasi hasil melalui penguatan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Momentum ini sejalan dengan genapnya satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. dan Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si pada 20 Februari 2026, sebagai tonggak evaluasi sekaligus penguatan arah pembangunan Kalbar ke depan.

Gubernur Kalbar Drs. H. Ria Norsan, menegaskan bahwa satu tahun pertama kepemimpinan menjadi fase penting dalam membangun fondasi pembangunan daerah berbasis kinerja.

“Menjelang satu tahun masa jabatan ini, kami memastikan seluruh program pembangunan berjalan terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. IKU dan IKD menjadi instrumen utama dalam mengawal pembangunan Kalbar,” ujar Norsan.

Menurutnya, indikator kinerja bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, tetapi menjadi pedoman kerja nyata bagi seluruh perangkat daerah agar pembangunan semakin efektif dan berdampak.

Dalam kurun satu tahun kepemimpinan, berbagai indikator strategis pembangunan Kalbar menunjukkan capaian positif sebagai hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

Pada sektor ekonomi, Kalbar mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen di atas nasional sebesar 5,11 persen, mencerminkan penguatan aktivitas ekonomi daerah serta meningkatnya produktivitas masyarakat.

Dari sisi kesejahteraan sosial, Pemprov Kalbar terus mendorong pengurangan kemiskinan dengan capaian angka kemiskinan sebesar 6,16 persen pada bulan Maret dan menurun menjadi 5,97 persen pada bulan September.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada angka 4,82 persen pada Agustus dan semakin menurun pada angka 4,63 persen pada November, menunjukkan stabilitas pasar kerja daerah.Sebagai gambaran secara Nasional pada tahun 2025 angka kemiskinan sebesar 7,46 pada bulan Maret dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,85 pada bulan Agustus.

Ketimpangan pendapatan masyarakat juga tetap terjaga dengan Gini Rasio 0,316 pada bulan Maret dan menurun menjadi 0,308 pada bulan September, yang mencerminkan distribusi ekonomi yang relatif stabil dan inklusif. Secara Nasional angka Gini Rasio pada tahun 2025 mencapai 0,375 pada Maret.

Pemprov Kalbar turut memperkuat pembangunan wilayah perdesaan, ditunjukkan dengan capaian Persentase Desa Mandiri sebesar 51,07 persen, sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa.

Di sektor pangan, Kalbar mencatat Indeks Ketahanan Pangan sebesar 71,52, yang menjadi indikator penting dalam memastikan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan bagi masyarakat.

Pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam satu tahun kepemimpinan ini. Kalbar mencatat Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 62,21, menunjukkan komitmen daerah dalam menciptakan generasi muda yang produktif, kreatif, dan berdaya saing.

Di bidang pendidikan, capaian indikator menunjukkan tren positif, yakni: Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,07 tahun dan Harapan Lama Sekolah mencapai 12,69 tahun

Selain itu, Pemprov Kalbar juga memperkuat budaya literasi masyarakat melalui capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 31,16.

Pada sektor kesehatan, kualitas hidup masyarakat Kalbar terus meningkat dengan capaian Usia Harapan Hidup sebesar 74,28 tahun.

Pemprov Kalbar juga terus menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan manusia. Dalam satu tahun ini, prevalensi stunting pada balita berada pada angka 14 persen, dan terus didorong penurunannya melalui intervensi lintas sektor.

Di bidang perumahan dan permukiman, Pemprov Kalbar mencatat capaian rumah tangga dengan akses hunian layak sebesar 74,26 persen, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. pemerintah berupaya untuk meningkatkan akses hunian layak huni yang masih membutuhkan perhatian. 

Di bidang perumahan dan permukiman, Pemprov Kalbar mencatat capaian rumah tangga dengan akses hunian layak sebesar 74,26 persen sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, meskipun peningkatan akses hunian layak huni masih membutuhkan perhatian berkelanjutan.

Dari sisi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, Pemprov Kalbar juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian Indeks SPBE sebesar 3,89 melampaui target 3,82 dan meraih predikat Sangat Baik.

Selain itu, komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik turut membuahkan prestasi, di mana Pemprov Kalbar berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dari Komisi Informasi Pusat pada kategori Pemerintahan Provinsi se-Indonesia dengan capaian masuk 10 besar nasional, sekaligus memperoleh nilai tertinggi dan terbaik di wilayah Kalimantan dengan skor 95,58.

Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si menegaskan bahwa satu tahun pertama kepemimpinan merupakan masa membangun pondasi kuat bagi percepatan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

“Satu tahun pertama adalah fase pondasi. Ke depan, kita pastikan kinerja pemerintah semakin terukur dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat. IKU dan IKD menjadi alat evaluasi agar pembangunan tidak hanya administratif, tetapi menghasilkan outcome nyata,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan kolaborasi seluruh perangkat daerah untuk mencapai target pembangunan secara optimal.

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar menegaskan bahwa penguatan IKU dan IKD merupakan bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Momentum satu tahun ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus bekerja lebih baik, lebih terukur, dan lebih berpihak kepada masyarakat Kalimantan Barat,” tutup Gubernur.

Selaras Pusat

Sejalan dengan penguatan IKU dan IKD tersebut, Pemprov Kalbar juga terus memastikan bahwa arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan program prioritas Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka.

Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, menegaskan bahwa sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

“Kami di daerah tentu mendukung penuh arahan dan program strategis nasional Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Pemprov Kalbar berkomitmen menyelaraskan program pembangunan daerah dengan agenda nasional, mulai dari penguatan ekonomi, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga percepatan penurunan kemiskinan dan stunting,” ujar Norsan.

Menurutnya, harmonisasi program pusat dan daerah akan memperkuat efektivitas pembangunan serta memastikan manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Sementara, Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si juga menekankan bahwa pembangunan Kalbar ke depan akan terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan terhadap program prioritas nasional.

“Kami optimistis, dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah serta dukungan seluruh masyarakat, Kalbar dapat mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan nasional,” ungkap Krisantus.

Memasuki tahun kedua kepemimpinan, Pemprov Kalbar berharap capaian IKU dan IKD yang telah diraih pada tahun pertama ini dapat menjadi pijakan kuat untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis.

Gubernur Kalbar, Drs. H. Ria Norsan, menegaskan bahwa fokus pembangunan ke depan akan semakin diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa, serta peningkatan daya saing ekonomi daerah.

“Kita bersyukur atas capaian yang telah diraih dalam satu tahun ini. Namun, ini bukan akhir, melainkan awal untuk bekerja lebih keras. Harapan kita, Kalbar terus bergerak maju, pembangunan semakin merata, dan manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh masyarakat,” ujar Gubernur.

Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, juga menyampaikan optimisme bahwa dengan sinergi semua pihak, pembangunan Kalbar akan semakin cepat dan terarah.

“Kami berharap seluruh elemen masyarakat terus bergandengan tangan bersama pemerintah. Tahun pertama adalah pondasi, dan tahun berikutnya adalah percepatan. Dengan semangat kolaborasi, kita wujudkan Kalbar yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ungkapnya.

Pemprov Kalbar menegaskan bahwa penguatan IKU dan IKD akan terus menjadi instrumen utama dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif, akuntabel, serta memberikan outcome nyata bagi masyarakat.

Pemprov Kalbar optimistis dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif, merata, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, selaras dengan  visi Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. (ril)