PONTIANAK, SP - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Barat (Kalbar) Jayanta menegaskan tanggung jawab besar yang harus dijalankan para pejabat baru di lingkungan pemasyarakatan.

Pesan itu disampaikan Jayanta saat memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat manajerial dan fungsional di lingkungan Kanwil Ditjenpas Kalbar, Rabu (19/8/2026).

Pelantikan mencakup pejabat manajerial, termasuk kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pejabat struktural pada satuan kerja, serta pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Pembina Keamanan Pemasyarakatan (PKP).

Kepala UPT yang dilantik yakni Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak, Lapas Kelas IIB Ketapang, Lapas Kelas IIB Singkawang, Rutan Kelas IIB Landak, Rutan Kelas IIB Sambas dan Rutan Kelas IIB Sanggau.

Jayanta meminta pejabat yang baru dilantik segera menjalankan tugas sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Menurutnya, seluruh rambu-rambu pelaksanaan tugas telah jelas sehingga harus dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab.

“Pesan kami sebagai Kepala Kantor Wilayah kepada Kepala UPT yang baru dilantik untuk melaksanakan tugas sesuai arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Dirjen Pemasyarakatan,” tegas Jayanta.

Jayanta menekankan, tugas kepala UPT tidak hanya memastikan Lapas dan Rutan dalam kondisi aman. Program pembinaan warga binaan juga harus menjadi perhatian utama.

Ia meminta pembinaan tidak sekadar menjadi kegiatan administratif, tetapi benar-benar memberikan bekal bagi warga binaan sebelum kembali ke tengah masyarakat.

“Program pembinaan kepada narapidana bagaimana mereka bebas nanti bisa kembali kepada masyarakat dan keluarganya,” katanya.

Menurut Jayanta, keberhasilan pemasyarakatan tidak cukup hanya diukur dari kondisi Lapas dan Rutan yang aman dan tertib. Lebih dari itu, warga binaan harus dipersiapkan agar mampu kembali menjalani kehidupan bersama keluarga dan diterima masyarakat.

Tantangan tersebut semakin besar karena kondisi Lapas dan Rutan di Kalbar secara umum masih menghadapi persoalan over kapasitas.

Jayanta mengakui kondisi itu menjadi tantangan bagi pejabat baru dalam menjalankan tugas, terutama dalam menjaga keamanan dan pelayanan.

“Dengan pejabat baru ini terkait over kapasitas di Kalbar tentunya secara umum pasti over kapasitas. Tetapi dengan kondisi hari ini kita harus siap apa pun kondisinya,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan over kapasitas tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan standar keamanan maupun pelayanan di masing-masing UPT.

Karena itu, Jayanta meminta kepala UPT membangun koordinasi yang kuat dengan aparat penegak hukum, khususnya TNI dan Polri.

“Dengan kepala UPT yang baru dan lama juga pasti berupaya meningkatkan keamanan di Rutan dan Lapas bekerja sama dengan kepolisian dan TNI,” katanya.

Di sisi lain, Kanwil Ditjenpas Kalbar terus mendorong solusi jangka panjang terhadap persoalan kapasitas. Koordinasi dengan Gubernur Kalbar dan pemerintah pusat dilakukan untuk mendorong pembangunan Lapas dan Rutan baru.

Namun sebelum penambahan kapasitas tersebut terealisasi, Jayanta meminta seluruh kepala UPT tetap mampu menjaga satuan kerja masing-masing agar aman dan kondusif.

Bagi kepala UPT yang baru dilantik, tantangan tersebut menjadi tanggung jawab yang harus segera dijawab dengan kerja nyata. Penguatan keamanan, koordinasi lintas instansi dan pembinaan warga binaan harus berjalan beriringan agar tujuan pemasyarakatan dapat diwujudkan.(din)