PONTIANAK, SP – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pontianak mulai melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara langsung oleh petugas ke lapangan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menjadi salah satu warga yang diwawancarai langsung oleh petugas Sensus Ekonomi. Didampingi sang istri, Yanieta Arbiastutie, ia menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan petugas di kediaman pribadinya, Senin (22/6).

Edi menyatakan Pemerintah Kota Pontianak mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 karena data yang dihasilkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan program pembangunan dan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

“Sensus Ekonomi ini bertujuan mendata kondisi ekonomi masyarakat Kota Pontianak. Petugas BPS akan mengunjungi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data terkait jumlah anggota keluarga, pekerjaan, aktivitas ekonomi, hingga aset yang dimiliki,” ujarnya.

Menurut Edi, hasil sensus akan menjadi landasan dalam merancang berbagai program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia menjelaskan, kondisi ekonomi suatu daerah menjadi salah satu pertimbangan utama bagi investor. Karena itu, pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk menyusun kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Data ini akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program dan kebijakan. Kondisi ekonomi suatu daerah akan memengaruhi minat investor sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah peningkatan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Lebih lanjut, Edi berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat memberikan gambaran rinci mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat serta sektor-sektor ekonomi yang menjadi sumber penghasilan warga Kota Pontianak.

Dengan pemetaan yang komprehensif, pemerintah dapat mengidentifikasi potensi ekonomi yang perlu dikembangkan sekaligus menyusun program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif.

“Jika data sudah dipetakan, kita bisa mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara lebih detail, termasuk tingkat pendapatan dan sumber penghasilannya. Dari situ, pemerintah dapat menentukan program yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak,” ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Kota Pontianak, Amad Badar, mengatakan pelaksanaan sensus hingga saat ini berjalan sesuai rencana. Sebagian besar petugas telah diterjunkan untuk melakukan pendataan rumah tangga maupun tempat usaha di seluruh wilayah Kota Pontianak.

“Secara keseluruhan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sudah berjalan sejak 15 Juni. Petugas kami telah turun ke lapangan untuk mendata berbagai pelaku usaha yang ada di Kota Pontianak,” terangnya.

Amad menjelaskan, sasaran sensus tidak hanya mencakup perusahaan besar, toko, maupun pedagang yang memiliki tempat usaha fisik. Pendataan juga menyasar pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonomi dari rumah dan tidak terlihat secara langsung.

Menurutnya, perkembangan ekonomi digital telah melahirkan banyak jenis usaha baru tanpa lokasi usaha yang mudah dikenali. Karena itu, pelaku usaha daring, influencer, konten kreator, TikToker, penyanyi, MC, hingga berbagai profesi jasa lainnya turut menjadi sasaran pendataan.

“Tidak hanya usaha yang tampak secara fisik. Aktivitas ekonomi yang dijalankan dari rumah, seperti jual beli online maupun profesi digital seperti konten kreator dan influencer, juga menjadi bagian dari Sensus Ekonomi,” imbuhnya.

Ia menilai keberadaan pelaku ekonomi kreatif dan digital memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh sebab itu, data sektor tersebut perlu dihimpun untuk memberikan gambaran perekonomian yang lebih lengkap.

Untuk menjamin kualitas data, BPS melakukan verifikasi dengan memanfaatkan berbagai sumber data pembanding, baik dari tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, petugas juga akan mendata usaha yang ditemukan langsung di lapangan meskipun belum tercatat dalam direktori usaha atau data instansi terkait.

Amad mengimbau masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Ia memastikan seluruh petugas dilengkapi surat tugas dan tanda pengenal resmi yang dapat diperiksa oleh masyarakat.

“Kami berharap masyarakat dapat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya. Tidak perlu khawatir karena seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik,” tutupnya. (din)